YOGYAKARTA – Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum DIY terus memperluas jangkauan layanan hukum hingga ke level akar rumput. Melalui kolaborasi strategis dengan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos Bantuan Hukum (Posbankum) kini diarahkan untuk menjadi garda terdepan dalam perlindungan keluarga, khususnya terkait isu perempuan, anak, hingga ancaman judi dan pinjaman online.
Sinergi ini selaras dengan hasil pertemuan bersama DP3AP2 terkait perlindungan perempuan dan anak. Posbankum berperan sebagai pendamping dan fasilitator, sementara eksekusi di lapangan akan digawangi oleh para Paralegal di tingkat kelurahan.
Untuk mendukung hal tersebut, Kanwil DIY tengah menggencarkan pelatihan Paralegal dengan harapan anggota PKK dapat terlibat aktif. Tujuannya jelas: agar perkara hukum yang muncul di tingkat kelurahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan melalui jalur non-litigasi.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum DIY menegaskan bahwa peran PKK sangat vital karena kedekatannya dengan unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga.
"Kami ingin memastikan bahwa negara hadir di tengah permasalahan hukum masyarakat. Dengan menggandeng ibu-ibu PKK sebagai paralegal, kita membangun sistem deteksi dini konflik di level kelurahan. Tujuannya agar perkara bisa selesai melalui jalur non-litigasi atau perdamaian tanpa harus menempuh proses peradilan yang panjang," ujar Agung Rektono Seto Kakanwil Kemenkum DIY.
Merespons keresahan masyarakat, PKK menginisiasi program JUPITER (Judi Pinjaman Online Teratasi). Mengingat Kanwil DIY tergabung dalam Satgas PASTI OJK, kolaborasi ini akan diwujudkan dalam bentuk edukasi publik melalui Zoom dengan menghadirkan narasumber ahli.
Fokus utama program ini meliputi:
Penyuluhan Hukum: Memberikan pemahaman terkait bahaya judi online dan jeratan pinjol.
Layanan Gratis & Rahasia: Posbankum diarahkan untuk menerima layanan konsultasi gratis bagi korban intimidasi penagihan pinjol dengan jaminan kerahasiaan data.
Kesehatan Mental: Memberikan kepastian hukum demi menjaga stabilitas mental masyarakat DIY.
Isu Prioritas: Penanganan pernikahan dini yang masih tinggi di wilayah tertentu, seperti Gunungkidul (GK), dengan melibatkan OJK dan Puspaga.
Agung menambahkan bahwa fokus utama saat ini adalah melindungi mental dan privasi warga dari jeratan pinjol ilegal.
"Kami telah mengarahkan seluruh Posbankum untuk menerima korban intimidasi pinjol secara gratis. Kerahasiaan data pelapor adalah prioritas kami demi menjaga stabilitas mental dan sosial masyarakat DIY," imbuhnya.
Langkah inovatif di DIY ini mendapat apresiasi dari Direktur Advokasi Kemendes yang berkomitmen menyukseskan kehadiran Posbankum di setiap kelurahan. Jika permasalahan tidak dapat diselesaikan secara non-litigasi, Posbankum akan memberikan rujukan kepada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi untuk pendampingan proses litigasi.
Melalui sosialisasi masif kepada seluruh warga yang tergabung dalam TP PKK, diharapkan jumlah penerima manfaat layanan Posbankum dapat meningkat signifikan, menciptakan masyarakat DIY yang lebih sadar hukum dan berdaya.
turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Divisi Peraturan Perundang - Undangan dan Pembinaan Hukum Febri Nurdian Satriatama, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Evy Setyowati Handayani
