Sorong— Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Widodo, menegaskan pentingnya percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) sebagai bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Program nasional ini menargetkan terbentuknya 80.000 koperasi berbadan hukum di seluruh Indonesia.

“Koperasi Merah Putih bukan sekadar target administratif, tetapi langkah konkret untuk membangun ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan kelurahan,” ujar Widodo pada Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program
LNasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bersama Gubernur Papua Barat Daya beserta jajarannya, di Sorong (11/07/25).

Widodo memaparkan, per-11 Juli 2025, capaian pengesahan koperasi di Papua Barat Daya baru mencapai 42% dari total desa dan kelurahan. Padahal, target saat peluncuran adalah 100% koperasi telah disahkan secara hukum.

Namun, Widodo mengakui masih ada tantangan besar, seperti akses geografis sulit dan keterbatasan notaris, terutama di daerah seperti Kaimana. Ia mengusulkan solusi berupa posko notaris sementara, dukungan logistik Satgas daerah, serta penguatan jaringan internet, termasuk melalui pemanfaatan Starlink.

Untuk memastikan percepatan tersebut, Widodo mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah Papua Barat Daya. Selain itu, para notaris pusat, wilayah, dan daerah juga telah turun langsung dan berkoordinasi aktif dengan posko percepatan KDMP/KKMP di berbagai titik. Koordinasi ini bertujuan untuk menyatukan langkah, menyelesaikan kendala administratif, serta mempercepat proses legalisasi koperasi di daerah.
“Kami optimis, dengan kerja sama semua pihak, Papua Barat Daya bisa jadi provinsi terdepan dalam pembentukan koperasi berbadan hukum di Indonesia Timur,” tuturnya.

Widodo menekankan perlunya kerja sama lintas sektor dan dukungan penuh dari pemerintah daerah.

“Kami hadir bukan hanya membawa regulasi, tapi juga solusi. Papua Barat Daya harus jadi pelopor di timur Indonesia,” tutupnya.

Yogyakarta– Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kakanwil Kemenkum) Daerah Istimewa Yogyakarta, Agung Rektono Seto, menegaskan dukungannya terhadap masyarakat DIY untuk segera mendaftarkan badan usaha dalam bentuk Perseroan Perorangan. Ini merupakan langkah strategis yang didorong oleh Kemenkum untuk mempermudah pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK), dalam mendapatkan legalitas.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), pemerintah memberikan kemudahan berusaha terutama bagi sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yaitu dengan dikeluarkannya payung hukum PT Perorangan akan tetapi dengan kriteria tertentu yang harus dipenuhi.

Perseroan Perorangan adalah inovasi terbaru yang memungkinkan satu orang mendirikan perseroan terbatas tanpa perlu akta notaris dan modal dasar minimal. Kemudahan ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak masyarakat untuk berani memulai usaha dan bersaing di pasar.

Manfaat Besar Perseroan Perorangan untuk UMK di DIY, Kakanwil menyoroti beberapa keunggulan utama dari Perseroan Perorangan yang sangat relevan bagi masyarakat DIY:

* Proses Mudah dan Cepat: Pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui sistem elektronik Kemenkum. Ini menghilangkan birokrasi yang rumit dan menghemat waktu serta biaya.

* Biaya Lebih Terjangkau: Dengan tidak diperlukannya akta notaris dan modal dasar minimal, biaya awal untuk pendirian badan usaha menjadi jauh lebih ringan, sangat cocok untuk UMK.

* Perlindungan Hukum yang Kuat: Meskipun didirikan oleh satu orang, Perseroan Perorangan memiliki status badan hukum yang terpisah dari kekayaan pribadi pendirinya. Ini memberikan perlindungan aset pribadi dari risiko bisnis.

* Meningkatkan Kredibilitas Usaha: Status badan hukum membuat usaha Anda lebih profesional di mata mitra bisnis, perbankan, dan konsumen. Hal ini penting untuk mengembangkan usaha dan mendapatkan akses ke berbagai peluang, termasuk permodalan.

* Akses ke Pembiayaan: Bank dan lembaga keuangan lainnya lebih condong memberikan pinjaman kepada badan usaha yang berbadan hukum, termasuk Perseroan Perorangan.

* Pengembangan Usaha Lebih Luas: Dengan legalitas yang jelas, pelaku UMK dapat lebih mudah menjalin kerja sama, mengikuti tender, atau berekspansi ke pasar yang lebih besar.

"Kami sangat berharap masyarakat DIY, terutama para pelaku UMK, dapat memanfaatkan kemudahan ini. Perseroan Perorangan adalah jembatan bagi mereka untuk naik kelas, dari usaha informal menjadi formal dengan perlindungan hukum yang jelas," ujar Agung "Legalitas usaha bukan lagi hal yang sulit dijangkau, dan ini akan berdampak positif pada perekonomian daerah."

Kanwil Kemenkum DIY Siap Membantu
Agung menegaskan bahwa jajarannya siap memberikan bimbingan dan fasilitasi bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan Perseroan Perorangan. Masyarakat dapat mengunjungi Kanwil Kemenkum DIY secara langsung atau mengakses informasi melalui laman resmi Kemenkum untuk panduan pendaftaran dan persyaratan yang dibutuhkan.

Dengan dukungan penuh dari Kanwil Kemenkum DIY, diharapkan semakin banyak pelaku usaha di DIY yang dapat mengamankan legalitas usahanya, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Apakah Anda tertarik untuk mendaftarkan Perseroan Perorangan dan mengembangkan usaha Anda? Kanwil Kemenkum DIY siap membantu!

Jakarta, 10 Juli 2025 — Pemerintah Republik Indonesia secara resmi telah menyerahkan warga negara Federasi Rusia, Alexander Vladimirovich Zverev alias Aleksandr Vladimirovich Zverev alias Aleksandr Zverev (AVZ) kepada Pemerintah Federasi Rusia, pada Kamis, 10 Juli 2025. Penyerahan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas permintaan ekstradisi yang diajukan oleh Pemerintah Federasi Rusia kepada Pemerintah Indonesia pada tanggal 29 Juni 2022.

Proses ekstradisi ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, dan setelah diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tertanggal 2 Juni 2025.

Keputusan tersebut mengabulkan permohonan ekstradisi dan menunjuk Menteri Hukum Republik Indonesia sebagai otoritas pusat untuk melaksanakan penyerahan AVZ kepada pihak pemohon. Keputusan Presiden ini diterbitkan berdasarkan pertimbangan dari Menteri Hukum, Menteri Luar Negeri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Rangkaian penyerahan AVZ diawali dengan penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Pengadilan dan Pengembalian Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Proses penyerahan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Minutes of Surrender oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum) dan perwakilan dari Pemerintah Federasi Rusia.

Penandatanganan ini disaksikan oleh kementerian dan lembaga terkait, dan dilaksanakan di Aula Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta. Penyerahan AVZ kepada Pemerintah Federasi Rusia ini merupakan ekstradisi pertama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia kepada Rusia.

"Meski Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Rusia saat ini masih dalam proses ratifikasi, pelaksanaan ekstradisi ini mencerminkan komitmen bersama kedua negara dalam memperkuat kerja sama penegakan hukum lintas batas," Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Widodo.

Ekstradisi ini juga berlangsung dalam momen bersejarah peringatan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Federasi Rusia, menandai hubungan yang semakin erat dan saling percaya dalam upaya bersama menegakkan hukum dan keadilan di tingkat internasional.

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa seluruh proses ekstradisi dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian (due diligence), penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta sesuai dengan standar hukum nasional dan internasional.

"Hal ini merupakan wujud nyata dari komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam kerja sama internasional, guna menghadapi tantangan global terkait kejahatan lintas negara yang semakin kompleks," ucap Widodo.

Melalui langkah ini, Indonesia menegaskan posisinya sebagai mitra yang dapat diandalkan dalam membangun sistem hukum internasional yang adil, transparan, dan profesional.

Yogyakarta– Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada hari Selasa, (8/07/2025) melaksanakan rapat pembahasan hasil survei triwulan II berbasis SPAK-SPKP

Kegiatan rapat oleh Kanwil Kemenkum DIY menegaskan komitmen mereka dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan akuntabilitas kinerja sesuai arahan dari pusat. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh perwakilan Kanwil DIY, termasuk Dwinarso Nugroho (Bagian Tata Usaha & Umum), Indru (Bidang Administrasi Hukum Umum), Abiyoga (Bidang Kekayaan Intelektual), Windy (Penyuluh Hukum), serta delapan anggota Tim Kerja BSK Kanwil DIY.
Pembahasan Menyeluruh dan Rencana Tindak Lanjut Strategis

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Koordinator Tim Kerja BSK, dilanjutkan dengan paparan hasil survei penilaian masyarakat penerima layanan berbasis SPAK-SPKP. Fokus utama pembahasan adalah temuan penilaian "merah" dan "kuning" yang teridentifikasi dalam survei. Tim rapat secara cermat meninjau isu-isu krusial, khususnya terkait indikasi percaloan dan kesesuaian produk layanan, dengan menggunakan aplikasi 3AS sebagai referensi.

Menanggapi temuan tersebut, beberapa rencana tindak lanjut yang konkret telah dirumuskan untuk diimplementasikan oleh Kanwil Kemenkum di seluruh Indonesia, termasuk DIY:

* Glorifikasi Anti-Percaloan: Akan digalakkan kampanye anti-percaloan secara masif di semua media sosial dan diintegrasikan dalam materi penyuluhan hukum. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memberantas praktik-praktik ilegal.

* Sosialisasi Proses Layanan: Akan digencarkan sosialisasi menyeluruh terkait proses dan tahapan layanan kepada masyarakat, guna memastikan transparansi dan kemudahan akses.

Selain itu, rapat juga membahas perumusan rencana tindak lanjut dalam Dimensi Implementasi Mutu (DIM) yang meliputi:
* Sarana dan Prasarana: Terkait kendala jaringan internet dalam mengakses server pusat yang berada di luar kewenangan Kanwil, isu ini akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan pihak terkait di pusat.

* Sumber Daya Manusia (SDM): Telah dilakukan coaching dan mentoring secara berkala bagi petugas layanan di seluruh Kanwil untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.
* Kanal Pengaduan: Pengelolaan kanal pengaduan telah dikoordinasikan dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Kementerian Hukum dan HAM untuk memastikan penanganan aduan yang efektif dan responsif.

* Jumlah Responden: Untuk menjamin representasi yang akurat, pemilihan responden survei akan melibatkan pejabat struktural dan masing-masing koordinator kelompok Jabatan Fungsional.

Yogyakarta – Dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-80, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Kemenkum DIY) menunjukkan kepeduliannya dengan membagikan paket sembako kepada masyarakat sekitar, serta petugas keamanan (satpam) dan petugas kebersihan di lingkungan Kanwil. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis (10/7/2025) sebagai wujud apresiasi atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam menjaga keamanan serta kebersihan kantor, sekaligus berbagi kebahagiaan dengan warga sekitar.

Pembagian sembako ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Hari Pengayoman ke-80 yang diperingati setiap tahun oleh jajaran Kementerian Hukum.

Kepala Bagian TU dan Umum Yudi Arto Kemenkum DIY, menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah bentuk ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, baik masyarakat sekitar maupun para petugas di lingkungan Kanwil, dalam menjaga lingkungan kerja tetap nyaman dan aman. "Para satpam dan petugas kebersihan adalah garda terdepan yang seringkali terlupakan, padahal peran mereka sangat vital. Demikian pula dengan masyarakat sekitar yang turut mendukung keberadaan Kanwil Kemenkum DIY. Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa kami sangat menghargai kerja keras dan pengorbanan mereka," ujarnya.

Sembako yang dibagikan berisi kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur dan kebutuhan lainnya yang diharapkan dapat meringankan beban hidup para penerima. Baik masyarakat sekitar, para satpam, maupun petugas kebersihan menyambut kegiatan ini dengan gembira dan mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Kanwil Kemenkum DIY.

Salah satu satpam mengungkapkan rasa syukurnya. "Terima kasih banyak atas bantuannya. Ini sangat berarti bagi kami," tuturnya dengan senyum.
Kegiatan berbagi kasih ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat materiil, tetapi juga mempererat tali silaturahmi serta menumbuhkan semangat kebersamaan di lingkungan Kanwil Kemenkum DIY. Melalui aksi nyata ini, Kanwil Kemenkum DIY menegaskan komitmennya untuk menjadi institusi yang tidak hanya berkinerja tinggi, tetapi juga peduli terhadap sesama.