⚖️ Layanan Kantor Wilayah

YOGYAKARTA - Kementerian Hukum menyelenggarakan Penilaian Kompetensi Teknis bagi Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional Ahli Madya Tahun 2026. Kanwil Kementerian Hukum DIY mendukung penuh kegiatan ini untuk memperkuat manajemen talenta dan pemetaan potensi para pejabatnya.

"Kami di Kanwil DIY sangat mendukung penuh pelaksanaan penilaian kompetensi ini. Ini adalah wujud nyata komitmen kementerian dalam mengembangkan dan memetakan potensi setiap pejabat secara objektif," kata Kepala Kanwil Kemenkum DIY Agung Rektono Seto, Rabu (11/2/2026).

Menurut Agung, penilaian kompetensi bukan sekadar ujian rutin, tetapi sebagai instrumen untuk memetakan kemampuan pegawai untuk mendukung kinerja organisasi dengan lebih maksimal. Ia berharap hasil penilaian ini dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai profil kompetensi para pejabat di jajarannya.

"Dengan pemetaan yang tepat, kita bisa memastikan bahwa orang yang tepat berada di posisi yang tepat (right man on the right place). Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan hukum bagi masyarakat di wilayah DIY," ujarnya.

Penilaian Kompetensi Teknis Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional Ahli Madya dijadwalkan berlangsung pada Rabu-Kamis, 11-12 Februari 2026. Melalui penilaian ini, diharapkan tercipta standar kompetensi yang unggul di lingkungan Kementerian Hukum yang sejalan dengan visi transformasi birokrasi yang lebih professional dan berdampak.

YOGYAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY meraih prestasi membanggakan. Satuan kerja yang sebelumnya berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) itu kini berhasil 'naik kelas' dan meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Penghargaan diumumkan dalam acara SAKIP dan ZI Award yang diikuti Kanwil Kemenkum DIY secara daring, Rabu (11/2/2026). Kemenkum DIY menjadi satu dari tujuh satuan kerja Kementerian Hukum yang memperoleh predikat WBBM pada periode tahun 2025.

Kepala Kanwil Kemenkum DIY Agung Rektono Seto mengungkapkan rasa syukur atas diraihnya penghargaan di bidang pelayanan publik ini. Agung berterima kasih atas kinerja seluruh jajarannya yang telah berjuang bersama mewujudkan pelayanan publik yang terbaik.

"Alhamdulillah Kanwil Kemenkum DIY mendapatkan anugerah sebagai salah satu instansi yang mendapatkan predikat WBBM. Suatu pencapaian yang luar biasa, dan ini bukan kinerja pimti dan pejabat struktural, ini adalah kinerja semua pegawai di Kemenkum DIY," ujar Agung.

Agung menyebut diraihnya predikat WBBM ini merupakan hasil dari proses yang panjang. Ia berharap seluruh pegawai terus memberikan kinerja terbaik sehingga predikat WBBM ini dapat terus dipertahankan.

"Semua memiliki peran penting dalam pencapaian predikat WBBM ini. Terima kasih untuk kinerja integritas dan layanan yang sudah diberikan. Tugas kita sekarang adalah mempertahankan predikat ini dengan memberikan layanan terbaik dan menjaga integritas kita semua," tegas Agung.

Kanwil Kemenkum DIY sebelumnya telah meraih predikat WBK pada tahun 2020 dan kini telah meraih WBBM. Pencapaian ini menjadi semangat bagi seluruh jajaran Kanwil Kemenkum DIY untuk semakin berbenah dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

YOGYAKARTA - Kementerian Hukum menjadi instansi pemerintah dengan jumlah unit kerja berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) terbanyak, yaitu sebanyak tujuh unit kerja. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengapresiasi kinerja jajarannya.

Penghargaan diberikan oleh Kememterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dalam acara SAKIP dan ZI Award, Rabu (11/2/2026). Unit kerja Kementerian Hukum yang memperoleh predikat WBBM tahun 2025 meliputi Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kanwil DIY, Kanwil Bali, Kanwil Banten, Kanwil Jawa Barat, Kanwil NTB, dan Kanwil Sumatera Selatan.

"Kepada Kementerian PAN-RB, terima kasih untuk penghargaan ini. Ini menjadi motivasi bagi kami di Kementerian Hukum untuk terus melakukan reformasi birokrasi," ujar Supratman.

Supratman mengatakan Kementerian Hukum akan terus bertransformasi dan mendukung pemerintahan berbasis digital. Ia menyatakan komitmen penuh seluruh jajaran Kementerian Hukum untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui kemudahan digitalisasi layanan publik.

"Kemenkum sudah melakukan digitalisasi pada 450 layanan publik dan 11 layanan di internal. Kami sampaikan juga kepada Ibu Menteri, tolong bombing kami. Sekarang Kemenkum betul-betul berbenah. Jadikan Kemenkum laboratorium bagi KemenPAN-RB terkait reformasi birokrasi," ungkapnya.

Sementara itu, Menteri PAN-RB Rini Widyantini berharap instansi yang telah mendapatkan penghargaan Zona Integritas dapat terus meningkatkan kinerja pelayanan publiknya. Baginya, birokrasi yang unggul menjadi salah satu syarat keberlangsungan peradaban.

"Syarat keberlangsungan peradaban itu salah satunya adalah birokrasi unggul. Birokrasi itu harus responsif dalam melayani masyarakat, bukan hanya dari efektivitas anggaran aja, tetapi juga kualitas pelayanan publik yang kita berikan," tutur Rini.

"Semoga dalam kesempatan ini Bapak dan Ibu terus konsisten menerapkan nilai-nilai integritas di tempat Bapak Ibu bekerja dan menjadi agen perubahan yang dapat menularkan award ini kepada instansi lain," pungkasnya.

YOGYAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY menggelar diseminasi kekayaan intelektual bertema "Merek Kolektif: Strategi Meningkatkan Daya Saing Produk Koperasi". Melalui kegiatan ini, koperasi didorong untuk tidak hanya menjual produk, tetapi juga mengedepankan reputasi dan kualitas yang terlindungi secara hukum.

Diseminasi kekayaan intelektual dilaksanakan di Hotel Grand Rohan, Selasa (10/2/2026). Kegiatan ini menghadirkan narasumber Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum DIY Vanny Aldilla, Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM DIY Setyo Hastuti, dan Ketua Koperasi Desa Merah Putih Kalurahan Tamanmartani, Mawardi.

Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham DIY Vanny Aldilla mengungkapkan bahwa merek kolektif merupakan instrumen penting bagi koperasi untuk membangun identitas komunal yang kompetitif. Vanny menyoroti keberhasilan merek global asal Indonesia yang mampu mendunia tanpa bergantung pada iklan konvensional karena kekuatan reputasi mereknya.

"Urgensi perlindungan merek pada koperasi adalah tentang membangun pondasi keberlanjutan. Dengan merek yang terlindungi, koperasi memiliki 'tiket' untuk mengakses pasar ritel premium dan platform e-commerce secara lebih profesional," ujar Vanny.

Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM DIY Setyo Hastuti menambahkan bahwa perlindungan kekayaan intelektual adalah langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pengurus koperasi untuk memastikan produk UMKM di DIY memiliki daya saing tinggi.

"Merek kolektif hadir sebagai solusi perlindungan usaha yang sangat relevan dengan karakteristik pelaku usaha di Yogyakarta. Dinas Koperasi terus mendukung penuh upaya sertifikasi KI ini," jelas Setyo.

Sementara itu, Ketua Koperasi Desa Merah Putih Kalurahan Tamanmartani, Mawardi turut berbagi pengalaman terkait pengelolaan koperasi yang telah bekerja sama dengan mitra strategis seperti Bulog, Pertamina, hingga Pupuk Indonesia. Ia berharap dengan pemahaman merek yang lebih baik, potensi lokal di Tamanmartani dapat semakin dikenal luas.

"Kami ingin koperasi ini eksis secara maksimal dengan dukungan penuh dari warga. Perlindungan merek akan memberikan rasa aman dan nilai tambah bagi usaha kami," tutur Mawardi.

Sebagai penutup rangkaian acara, Kanwil Kemenkum DIY memberikan layanan pendampingan langsung pendaftaran merek kolektif. Para peserta diberikan bimbingan teknis agar proses legalitas merek koperasi mereka dapat segera tuntas dan terdaftar di pangkalan data Kekayaan Intelektual.

YOGYAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY menyelenggarakan kegiatan diseminasi kekayaan intelektual tentang merek kolektif yang dihadiri para pengurus koperasi di DIY. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan daya saing produk-produk koperasi melalui pelindungan kekayaan intelektual.

Diseminasi kekayaan intelektual bertema "Merek Kolektif: Strategi Meningkatkan Daya Saing Produk Koperasi" dilaksanakan di Hotel Grand Rohan Yogyakarta, Selasa (10/2/2026). Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum DIY Evy Setyowati Handayani mengatakan koperasi perlu dibekali dengan pemahaman pentingnya pelindungan kekayaan intelektual agar dapat bersaing lebih kompetitif.

"Pemahaman ini menjadi sangat krusial, karena kekayaan intelektual bukan lagi sekadar aspek hukum, melainkan telah menjadi bagian dari strategi bisnis modern. Tanpa perlindungan yang memadai, identitas produk koperasi berpotensi disalahgunakan, ditiru, bahkan diklaim oleh pihak lain, sehingga merugikan anggota koperasi," ujar Evy yang membuka kegiatan mewakili Kepala Kanwil Kemekum DIY Agung Rektono Seto.

Evy menyebut salah satu bentuk kekayaan intelektual yang relevan dengan koperasi adalah merek kolektif. Merek kolektif memberikan ruang bagi koperasi untuk membangun citra bersama yang mencerminkan kualitas, asal-usul, serta nilai yang diusung para anggotanya.

Dengan memiliki merek kolektif, produk-produk anggota koperasi tidak lagi berdiri sendiri, tetapi diperkuat oleh reputasi bersama yang dikelola secara terstruktur. Merek kolektif juga mendorong adanya standar mutu internal, kedisiplinan dalam menjaga kualitas, serta tanggung jawab bersama terhadap nama baik koperasi.

"Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, dan memperkuat daya saing produk koperasi di tingkat lokal maupun nasional," jelas Evy.

Lebih lanjut, Evy kembali menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum DIY dalam mendampingi pendaftaran merek kolektif bagi produk-produk koperasi. Pendampingan tidak hanya mencakup proses pendaftaran, tetapi juga edukasi dan konsultasi dalam pemanfaatan hasil karya secara komersial.​ 

Sementara itu, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum DIY Vanny Aldilla mengatakan kegiatan ini juga sebagai pemetaan merek kolektif pada koperasi di DIY. Melalui kegiatan ini, para pengurus koperasi diharapkan bisa memiliki pemahaman tentang merek kolektif untuk memperoleh nilai tambah merek mereka.

Diseminasi kekayaan intelektual tentang merek kolektif ini menghadirkan narasumber Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum DIY, Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM DIY, serta Ketua Koperasi Desa Merah Putih Kalurahan Tamanmartani.