⚖️ Layanan Kantor Wilayah

Siaran Pers
Kementerian Hukum RI

Kuala Lumpur - Berdasarkan data terkini yang dihimpun oleh Kedutaan Besar RI (KBRI) Kuala Lumpur bersama seluruh Perwakilan RI di Malaysia, terdapat 150 Warga Negara Indonesia (WNI) yang tengah menghadapi ancaman hukuman mati di Semenanjung Malaysia, baik yang kasusnya masih dalam proses penyidikan, persidangan, maupun tahap banding.

Sebagian besar kasus yang ditangani berkaitan dengan tindak pidana narkotika, baik sebagai kurir, pihak yang tertipu oleh sindikat, maupun yang terlibat tanpa pemahaman penuh mengenai konsekuensinya. Selain itu, terdapat pula kasus pembunuhan dan tindak pidana berat lainnya yang juga menuntut perhatian serius, karena masing-masing kasus memiliki dimensi hukum, sosial, dan kemanusiaan yang berbeda.

Atase Hukum KBRI Kuala Lumpur, Konsulat Jenderal RI (KJRI) Johor Bahru, dan KJRI Penang menjalankan peran strategis dalam memastikan bahwa setiap WNI yang menghadapi ancaman hukuman mati mendapatkan pendampingan hukum yang layak dan proses peradilan yang adil (fair trial).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap WNI yang terlibat kasus hukum di Malaysia, seperti menunjuk pengacara pembela (defence counsel) bagi WNI yang terancam hukuman mati bagi yang tidak mampu secara finansial, melakukan pemantauan langsung terhadap proses persidangan, termasuk menghadiri sidang-sidang penting untuk memastikan hak-hak terdakwa dihormati.

Kemudian melakukan kunjungan konsuler ke tahanan, guna memastikan kondisi fisik dan psikologis mereka tetap stabil, membangun komunikasi dengan otoritas hukum Malaysia, baik Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah, maupun Lembaga Pemasyarakatan, untuk memperoleh informasi akurat dan memperjuangkan perlakuan yang manusiawi bagi para WNI, hingga menyiapkan dukungan advokasi dan komunikasi diplomatik, terutama pada tahap-tahap krusial seperti permohonan pengampunan kepada Yang di-Pertuan Agong atau Sultan Negeri.

Hal ini disampaikan Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) KBRI Kuala Lumpur, Danang Waskito saat membuka giat ‘Review Penanganan Kasus WNI Terancam Hukuman Mati dan NonHukuman Mati di Malaysia’ di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (02/12/2025). Menurutnya, tantangan yang dihadapi saat ini di lapangan masih sangat besar. Setiap kasus memiliki dinamika hukum yang berbeda, mulai dari kesulitan pembuktian, perbedaan bahasa, keterbatasan pemahaman hukum oleh terdakwa, hingga lamanya proses banding.

“Oleh karena itu, koordinasi lintas lembaga menjadi kunci utama dalam memperkuat efektivitas pelindungan hukum dan diplomatik bagi para WNI,” ujar Danang kepada para peserta giat, antara lain perwakilan dari KBRI Kuala Lumpur, KJRI Penang dan KJRI Johor Bahru, Perwakilan Firma Hukum Gooi & Azura, Perwakilan Malaysian Bar Council, dan Delegasi dari Ditjen AHU Kemenkum.

Selain itu, lanjut Danang, penting bagi Pemerintah RI untuk memastikan agar setiap langkah yang diambil tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif. Perlu terus diperkuat edukasi hukum dan kesadaran risiko hukum bagi calon pekerja migran agar mereka memahami sepenuhnya konsekuensi dari setiap tindakan di negara tujuan.

“Semoga upaya kita hari ini dapat memperkuat sinergi dan menghasilkan langkah nyata dalam memberikan harapan dan keadilan bagi WNI yang tengah menghadapi situasi sulit di luar negeri, khususnya di Malaysia,” tandas Danang.

Sementara itu, menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum (Sesditjen AHU Kemenkum) RI, Hantor Situmorang, Atase Hukum pada KBRI Kuala Lumpur yang merupakan kepanjangan tangan Ditjen AHU Kemenkum di luar negeri, memiliki peran substantif dari pelindungan WNI, salah satunya terkait isu status kewarganegaraan yang merupakan perhatian Presiden RI Prabowo Subianto.

“Kegiatan ini tidak hanya wujud kepedulian negara terhadap WNI yang terjerat hukuman mati di luar negeri, tetapi memastikan pemahaman dan interpretasi yang tepat terhadap sistem hukum nasional kita, sekaligus menjembatani komunikasi hukum lintas negara, baik dengan otoritas setempat, hingga stakeholders lainnya, seperti profesi hukum di Malaysia,” ucap Hantor.

Lebih lanjut Sesditjen AHU mengatakan, sebagai kepanjangan tangan Ditjen AHU, tentunya Atase Hukum KBRI Kuala Lumpur sudah memahami betul atas layanan Ditjen AHU di bidang pidana, yakni pemberian keterangan ahli, pendapat hukum, grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang saat ini juga sedang disusun dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi.

“Tidak lupa juga layanan Ditjen AHU yang berkaitan dengan hukum pidana lintas negara seperti Mutual Legal Assistance, Ekstradisi, dan transfer narapidana,” terang Hantor.

Sesditjen AHU berhadap, rangkaian diskusi hari ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang komprehensif, yang dapat memperkuat kelembagaan dan tugas fungsi Atase Hukum KBRI Kuala Lumpur untuk menghadapi dinamika dan kompleksitas kasus-kasus WNI di Malaysia, yang dalam beberapa tahun terakhir terus memerlukan perhatian negara secara serius.

“Akhir kata, saya mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan forum ini sebagai momentum memperkuat kolaborasi, menyamakan pemahaman, dan menyusun langkah strategis yang lebih solid demi memastikan bahwa setiap WNI mendapatkan akses pendampingan hukum yang layak dan bermartabat,” pungkas Hantor.

Saat ini, Pemerintah Malaysia tengah menjalankan reformasi sistem hukuman mati, yang membuka peluang untuk mengajukan peninjauan kembali (review) dan permohonan keringanan hukuman (resentencing). Malaysia merupakan salah satu negara dengan sistem hukum yang masih menerapkan hukuman mati bagi sejumlah tindak pidana berat, seperti pembunuhan, narkotika, dan senjata api.

Walaupun Pemerintah Malaysia telah melaksanakan reformasi hukum terhadap mandatory death penalty dan memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman alternatif, seperti penjara seumur hidup atau jangka waktu panjang, hukuman mati tetap diberlakukan dalam sistem peradilan Malaysia. Oleh karena itu, penerapannya tetap memerlukan perhatian dan upaya diplomatik yang serius dari pihak Indonesia, terutama bagi WNI yang masih menghadapi ancaman hukuman tersebut.

Yogyakarta – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum ) Daerah Istimewa Yogyakarta menerima kunjungan studi dari mahasiswa Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), pada Selasa (2/12/2025). Kunjungan ini diterima langsung oleh Pejabat Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Kadiv Yankum) Yustina Elistya Dewi dan Kepala Bidang Layanan AHU Retno Dewi Banowati.

Kegiatan kunjungan studi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman langsung kepada para calon sarjana hukum mengenai implementasi tugas dan fungsi Kemenkum di daerah, khususnya terkait dengan dua layanan utama: Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) dan Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU).

Dalam paparannya,Yustina Elistya Dewi selaku Plh Kadiv Yankum dan Kepala Bidang Pelayanan KI menjelaskan peran strategis bidangnya dalam memberikan perlindungan hukum atas karya intelektual masyarakat, seperti merek, hak cipta, paten, dan desain industri. "Pemahaman tentang KI sangat krusial dalam dunia bisnis modern. Melalui layanan kami, innovator dan pelaku usaha dapat mengamankan aset tidak berwujud mereka, yang menjadi nilai tambah dan daya saing usaha," jelasnya.

Sementara itu, Retno Dewi Banowati sebagai Kepala Bidang Pelayanan AHU memaparkan mengenai tugas pokok bidangnya dalam memberikan pelayanan pembuatan akta pendirian badan hukum (Perseroan Terbatas, Yayasan, dll.), pengesahan anggaran dasar, serta layanan legalisasi. "Layanan AHU adalah pintu gerbang bagi terbentuknya subjek hukum baru dalam kegiatan perekonomian. Proses yang tertib, cepat, dan transparan di sini sangat mendukung iklim berusaha dan penanaman modal," ujar Retno.

Kunjungan yang berlangsung interaktif ini diisi dengan sesi tanya jawab, dimana para mahasiswa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seputar prosedur layanan, kasus-kasus menarik, serta prospek karier di lingkungan Kemenkum .

Yustina, menyampaikan apresiasi atas antusiasme mahasiswa UII. "Kami sangat mendukung kegiatan akademik seperti ini. Kunjungan langsung ke instansi pelayanan merupakan metode pembelajaran yang efektif untuk menjembatani teori di kelas dengan praktik di lapangan. Kami berharap ilmu yang didapat dapat bermanfaat bagi masa depan adik-adik mahasiswa," tuturnya.

Kegiatan diakhiri dengan penyerahan cenderamata dan foto bersama. Kunjungan studi ini diharapkan dapat memperkuat jejaring antara akademisi (UII) dengan praktisi hukum (Kemenkum DIY), serta memotivasi generasi muda untuk berkontribusi dalam pembangunan hukum dan ekonomi nasional.

YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY menegaskan dukungan penuh terhadap penguatan peran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan sebagai garda terdepan pemberdayaan hukum masyarakat. Melalui pendekatan penyelesaian sengketa secara non-litigasi, Posbankum Desa/Kelurahan dinilai mampu menjadi jembatan antara masyarakat dan akses keadilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

Konsep Dari Desa untuk Keadilan menjadi semakin relevan seiring meningkatnya kebutuhan layanan hukum di tingkat akar rumput. Posbankum Desa/Kelurahan hadir sebagai ruang konsultasi, pendampingan, advokasi awal, hingga mediasi sengketa, sebelum permasalahan masuk ke jalur pengadilan. Model ini tidak hanya mengurangi beban litigasi, tetapi juga membangun budaya hukum yang lebih partisipatif dan solutif di masyarakat.

Kepala Kanwil Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto menegaskan bahwa penguatan Posbankum Desa/Kelurahan merupakan salah satu strategi penting dalam memperluas jangkauan layanan bantuan hukum yang inklusif. Menurutnya, paradigma penegakan hukum saat ini harus ditopang oleh penyelesaian konflik berbasis dialog dan musyawarah, sehingga masyarakat mampu menyelesaikan permasalahan hukum tanpa selalu bergantung pada jalur pengadilan.

“Kami mendukung penuh penguatan peran Posbankum Desa/Kelurahan sebagai ujung tombak akses keadilan. Penyelesaian non-litigasi sangat penting untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, sekaligus mendorong penyelesaian konflik secara damai dan bermartabat,” ujar Agung.

Kanwil Kemenkum DIY juga terus memperluas kolaborasi dengan pemerintah daerah, penyuluh hukum, organisasi bantuan hukum (OBH), dan perangkat desa/kelurahan untuk meningkatkan kualitas fasilitasi hukum dasar bagi masyarakat. Melalui sinergi ini, Posbankum diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai tempat konsultasi, tetapi juga mampu melakukan edukasi hukum preventif, seperti penyuluhan hak dan kewajiban warga, pendampingan administratif, serta pencegahan potensi konflik.

Di tengah dinamika sosial masyarakat, Posbankum diharapkan semakin mampu berfungsi sebagai pusat pemberdayaan hukum, tempat masyarakat mencari solusi, serta mitra pemerintah dalam membangun budaya hukum yang kuat di tingkat akar rumput.

Dengan dukungan berkelanjutan dari Kanwil Kemenkum DIY, kehadiran Posbankum di desa/kelurahan diyakini akan memperkuat fondasi keadilan yang merata, dekat, dan benar-benar berpihak kepada masyarakat. Ini menjadi bukti bahwa keadilan tidak harus menunggu di gedung pengadilan namun bisa dimulai dari desa, dari masyarakat, dan untuk masyarakat.

YOGYAKARTA, – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum ) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar rapat internal strategis untuk mengevaluasi capaian kinerja tahun 2025 dan menyusun perencanaan kinerja tahun 2026. Rapat dengan tema "Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Rekonstruksi Kinerja Tahun 2026" ini berlangsung di Aula Kantor Wilayah pada Selasa (2/12/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh jajaran pegawai Kanwil Kemenkum DIY. Rapat ini dipandang sebagai langkah penting untuk memastikan program kerja dan anggaran tahun depan dapat disusun secara terarah, efektif, serta selaras dengan target nasional dan kebutuhan daerah.

Agenda rapat difokuskan pada dua hal utama. Pertama, melakukan evaluasi mendalam terhadap capaian kinerja sepanjang tahun 2025. Kedua, merumuskan rekomendasi dan strategi untuk menyusun rencana kinerja yang lebih optimal pada tahun anggaran 2026.

Dalam rapat tersebut, beberapa perwakilan divisi maupun bagian menyampaikan paparan dan masukan. Divisi Peraturan Perundang - Undangan dan Pembinaan Hukum dipaparkan langsung oleh Kepala Divisi P3H, Soleh Joko Sutopo. Sementara itu, Bagian TU dan Umum dIsampaikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Yudi Arto. Untuk Divisi Pelayanan Hukum (Yankum), paparan disampaikan oleh Pelaksana Harian (PLH) Kepala Divisi Yankum, Yustina Elistya.

Paparan dari masing-masing unit kerja ini menjadi bahan diskusi penting untuk mengidentifikasi tantangan, peluang, serta langkah-langkah perbaikan yang perlu diambil di tahun mendatang.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto, memberikan apresiasi tinggi terhadap dedikasi dan capaian kinerja seluruh pegawai selama tahun 2025. "Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja keras, inovasi, dan komitmen seluruh jajaran. Capaian-capaian yang telah kita raih bersama tahun ini menjadi fondasi dan momentum yang berharga untuk menyusun perencanaan yang lebih matang dan progresif di tahun 2026," ujar Agung.

Ia juga menekankan bahwa apresiasi ini harus diiringi dengan refleksi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dengan tersusunnya perencanaan kinerja 2026 yang komprehensif, diharapkan Kanwil Kemenkum DIY dapat berkontribusi lebih maksimal dalam menegakkan hukum, melindungi hak asasi manusia, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat DIY.

Yogyakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali melanjutkan pelaksanaan Uji Kompetensi (Ukom) Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum pada hari kedua, Selasa, (2/12/2025), dengan fokus pada rangkaian tes yang menguji kemampuan teknis dan manajerial para peserta.

Rangkaian kegiatan pada hari kedua ini dirancang untuk memastikan setiap Penyuluh Hukum memiliki kompetensi yang mumpuni dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.  kegiatan Ukom Penyuluh Hukum dibagi dalam tiga sesi utama:

• Pukul 08.00 – 08.10 WIB: Diawali dengan Pengarahan Uji Kompetensi OSWE (Objective Structured Work Examination) dan Persiapan Uji Kompetensi CBT (Computer-Based Test). Sesi ini menjadi momen krusial untuk menyamakan persepsi dan memastikan kesiapan teknis peserta sebelum memasuki tahap pengujian utama.

• Pukul 08.10 – 09.10 WIB: Peserta melaksanakan Uji Kompetensi CBT. Tes ini bertujuan mengukur penguasaan materi teknis dan pengetahuan hukum secara objektif dan terukur.

• Pukul 09.10 – 09.50 WIB: Kegiatan dilanjutkan dengan Pelaksanaan Uji Kompetensi LGD (Leaderless Group Discussion) yang secara khusus diikuti oleh peserta Calon Penyuluh Hukum Muda dan Madya. Uji LGD ini penting untuk menilai kemampuan peserta dalam berdiskusi, menganalisis masalah hukum dalam tim, serta keterampilan kepemimpinan non-formal mereka.

Seluruh rangkaian Uji Kompetensi Penyuluh Hukum ini merupakan bagian dari upaya Kanwil Kemenkum DIY, sejalan dengan program nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), untuk menjaga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang penyuluhan hukum.

Kepala Kanwil Kemenkum DIY Agung Rektono Seto menegaskan bahwa kelulusan dalam Uji Kompetensi ini bukan sekadar kenaikan jenjang jabatan, melainkan peningkatan tanggung jawab dan kontribusi nyata dalam memberikan pelayanan serta edukasi hukum kepada masyarakat.

"Kami berkomitmen penuh untuk menghasilkan Penyuluh Hukum yang profesional, berintegritas, dan mampu menjadi ujung tombak dalam memasyarakatkan hukum serta mendukung pembangunan kesadaran hukum di wilayah DIY," pungkas beliau.