YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Kemenkum DIY) mengikuti kegiatan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja Pembinaan Hukum yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada Kamis (12/03/2026). Bertempat di Ruang Rapat 3, pertemuan ini difokuskan pada pemetaan keberhasilan kinerja tahun 2025 serta pendampingan rencana aksi tahun 2026 agar lebih berdampak bagi masyarakat.
Rapat evaluasi ini menjadi forum strategis bagi wilayah untuk memberikan masukan langsung kepada pusat terkait kendala dan kebutuhan riil di lapangan, khususnya dalam upaya memperluas akses keadilan hingga tingkat pedesaan.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Febri Nurdian Satriatama, memberikan catatan penting guna mendorong optimalisasi capaian Rencana Aksi Kementerian Hukum Tahun 2026. Beliau menekankan bahwa setiap target kinerja harus berorientasi pada kemudahan akses bagi masyarakat.
"Kami terus berupaya memperkuat layanan hukum di wilayah, salah satunya melalui mekanisme jemput bola dalam pemberian layanan JDIH ke Pemerintah Daerah. Fokus kami adalah memastikan bahwa masyarakat di tingkat desa dan kelurahan mendapatkan hak hukum yang setara. Oleh karena itu, penguatan Posbankum Desa melalui penyelenggaraan pelatihan paralegal menjadi prioritas strategis yang harus segera kita akselerasi," tegas Febri.
Beliau juga menambahkan perlunya tindak lanjut yang lebih mendalam terhadap hasil analisis dan evaluasi Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Kepala Daerah (Perkada) agar tetap relevan dan solutif bagi kebutuhan daerah.
Dalam pertemuan tersebut, tim dari BPHN juga memaparkan rencana penyelenggaraan Peacemaker Training 2026 berbasis e-learning. Menanggapi hal tersebut, jajaran Kanwil Kemenkum DIY memberikan masukan terkait perlunya regulasi yang mewajibkan Pemberi Bantuan Hukum (PBH) untuk terlibat aktif dalam pembinaan Posbankum Desa.
Diharapkan, dengan adanya keterlibatan PBH secara langsung, program pembinaan hukum di tingkat desa dapat berjalan lebih efektif. Sebagai bentuk apresiasi, diusulkan pula pemberian penghargaan bagi PBH yang aktif menyelenggarakan pelatihan paralegal secara mandiri.
Sebagai satuan kerja yang menyandang predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kanwil Kemenkum DIY berkomitmen untuk menyelesaikan pelaporan capaian Rencana Aksi pada Triwulan I 2026 secara akurat dan tepat waktu. Sinergi antara pusat dan wilayah ini diharapkan dapat menciptakan sistem pembinaan hukum yang lebih responsif dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat di Yogyakarta.
