⚖️ Layanan Kantor Wilayah

Yogyakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum menggelar Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) tentang Tata Cara Pengawasan Perizinan Di Ibu Kota Nusantara

Rapat penting ini diselenggarakan secara hybrid di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, berlangsung pada Jumat (7/11/2025)

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut permohonan harmonisasi dari Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita IKN. Rapat ini bertujuan untuk memastikan regulasi pengawasan perizinan di IKN memiliki dasar hukum yang kuat dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rapat Pleno ini dihadiri oleh berbagai instansi pusat dan daerah terkait, termasuk perwakilan dari Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Otorita Ibu Kota Nusantara, serta tim perancang dari Ditjen PP dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H) Kanwil Kementerian Hukum DIY, Soleh Joko Sutopo, yang terlibat dalam koordinasi kegiatan di Kanwil, menyatakan bahwa harmonisasi regulasi IKN ini sangat vital.

"Proses Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi adalah tahapan krusial. Kami memastikan bahwa setiap substansi dalam Raperkap ini selaras dengan peraturan di atasnya dan secara teknis telah memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik," ujar Soleh Joko Sutopo.

Beliau menambahkan, "Regulasi IKN harus berkualitas, adaptif, dan memberikan kepastian hukum sebagai dasar tata kelola pemerintahan dan pengawasan perizinan di Ibu Kota Nusantara. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan sangat penting untuk mencapai konsepsi yang bulat." tegas Soleh.

Yogyakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Kemenkum DIY) telah menyelenggarakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap tiga Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) strategis Kabupaten Gunungkidul. Rapat ini dilaksanakan pada Jumat, (7/11/2025), mulai bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Kanwil Kemenkum DIY.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memastikan kualitas produk hukum daerah, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Tiga Raperbup yang menjadi fokus pembahasan adalah:
1. Raperbup tentang *Perubahan Perbup Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2020* tentang Pengelolaan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Daerah.
2. Raperbup tentang *Masterplan Geospasial*.
3. Raperbup tentang *Masterplan Reklame*.

Rapat ini dihadiri oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, termasuk Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gunungkidul.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H) Kanwil Kemenkum DIY, Soleh Joko Sutopo, memimpin jalannya harmonisasi dan menekankan pentingnya proses ini dalam menjamin kepastian hukum.

"Proses Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi adalah tahapan krusial. Kami memastikan bahwa setiap substansi dalam ketiga Raperbup ini selaras dengan peraturan di atasnya dan secara teknis telah memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik," ujar Soleh Joko Sutopo.

Beliau menambahkan bahwa produk hukum yang berkualitas adalah fondasi kuat bagi pembangunan daerah.

"Produk hukum yang berkualitas, khususnya terkait Geospasial dan Masterplan Reklame, sangat penting sebagai dasar kebijakan untuk perencanaan pembangunan dan peningkatan investasi di Kabupaten Gunungkidul. Dengan sinergi antara Tim Perancang dan OPD terkait, Raperbup ini akan menjadi regulasi yang adaptif dan memberikan kontribusi nyata bagi tata kelola pemerintahan daerah." tegas Soleh.

YOGYAKARTA – Dalam upaya konkret meningkatkan kualitas dan konsistensi hukum di tingkat daerah, Kantor Wilayah Kemenkum DIY mempersiapkan ujian kompetensi di wilayahnya yang akan diikuti oleh dua kelompok inti: para Perancang Peraturan yang akan menguji kompetensinya, dan pegawai dari jabatan lain yang beraspirasi beralih ke Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Perancang. Persiapan ini dikuatkan dengan mengikuti pengarahan langsung dari Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhanana Putra, melalui Zoom Meeting pada hari ini, Jumat, (7/11/2025), diikuti oleh Kepala Kanwil Kemenkum DIY Agung Rektono Seto, Kepala Divisi Peraturan Perundang - Undangan dan Pembinaan Hukum Soleh Joko Sutopo, dan Kepala Bagian TU dan Umum Yudi Arto.

Pengarahan ini menjadi pijakan strategis selain bagi para perancang peraturan di DIY untuk menyelaraskan pemahaman dan menyempurnakan teknik perancangan, juga untuk membuka kesempatan bagi jabatan lain, bibit-bibit unggul SDM Calon Perancang baru untuk ikut berkontribusi bagi masa depan pembentukan hukum di daerah.

Dalam arahannya, Dhanana Putra menegaskan bahwa perancang peraturan adalah garda terdepan penjaga kedaulatan hukum.

“Perancang peraturan perundang-undangan adalah arsitek tatanan hukum kita. Uji kompetensi ini bukan sekadar formalitas, melainkan upaya untuk terus mendorong profesionalisme dan standar keahlian tertinggi. Dengan kompetensi yang teruji, baik untuk uji kompetensi maupun bagi yang ingin berpindah, ini adalah langkah awal untuk memastikan bahwa hanya yang terampil dan berkomitmen tinggi yang menjadi arsitek tatanan hukum kita. Kuasai ilmunya, karena kalian yang akan merancang masa depan bangsa melalui regulasi,” tegas Dhanana.

Merespon hal tersebut, Agung Rektono Seto selaku Kepala Kanwil Kemenkum DIY menyatakan kesiapan dan komitmen tinggi jajarannya. Beliau menekankan bahwa langkah ini sejalan dengan visi DIY sebagai pusat budaya dan pendidikan yang memerlukan pondasi hukum yang kuat.

“Komitmen kami di Kanwil DIY adalah memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan hukum nasional, mulai dari tingkat daerah. Kami melihat banyak potensi dan minat yang besar dari pegawai kami untuk terjun dalam fungsi perancangan peraturan. Oleh karena itu, kami mendorong dan memfasilitasi mereka yang kompeten dan memiliki passion di bidang ini, Ini adalah investasi SDM untuk memastikan bahwa Kanwil DIY kedepan memiliki pasukan perancang peraturan yang tidak hanya mumpuni secara teknis tetapi juga berasal dari beragam pengalaman kerja, sehingga dapat menghasilkan produk hukum yang lebih komprehensif dan inklusif bagi masyarakat DIY,” papar Agung.

Bagi para perancang, ini adalah momen untuk menajamkan kompetensi. Sementara bagi calon perancang dari jabatan lain, ini adalah pintu pembuka untuk memulai karier baru yang penuh tantangan dan kontribusi nyata.

Kegiatan ini diharapkan dapat mengoptimalkan kemampuan teknis dan analisis para perancang, sehingga kedepan, Kanwil Kemenkum DIY dapat lebih maksimal dalam mendampingi Pemerintah Daerah untuk menghasilkan Perda yang berkualitas tinggi, berpihak pada rakyat, dan mendukung iklim investasi yang kondusif.

Palangka Raya - Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, meresmikan capaian 100 persen Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa/kelurahan di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) sebanyak 1.571 Posbankum, sebagai langkah nyata menghadirkan keadilan yang cepat, mudah, dan dekat bagi seluruh masyarakat.

Dalam sambutannya, Menteri Supratman menegaskan bahwa pembentukan Posbankum merupakan implementasi langsung dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan hukum sebagai jaminan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Hukum harus benar-benar memberikan rasa keadilan. Keadilan bukan hanya hak setiap warga negara, tetapi juga tuntutan moral setiap warga negara,” ujarnya dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, pada Kamis (06/11/2025).

Kalimantan Tengah dengan kekayaan alam dan keberagaman suku bangsa menjadi cerminan semangat kebersamaan dalam keberagaman. Di tengah luasnya wilayah dan tantangan sosial, Posbankum hadir sebagai garda terdepan layanan hukum di tingkat desa/kelurahan, sekaligus memperkuat sistem penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi oleh paralegal dan kepala desa/lurah sebagai juru damai.

Posbankum sendiri merupakan wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan informasi/konsultasi hukum, bantuan hukum non-litigasi lainnya/advokasi, penyelesaian sengketa/konflik melalui mediasi oleh paralegal dan kepala desa/lurah sebagai juru damai, dan layanan rujukan advokat, baik pro bono maupun melalui Organisasi Bantuan Hukum (OBH).

Keberadaan Posbankum memberikan banyak manfaat, antara lain memperluas akses terhadap keadilan tanpa memandang status sosial dan ekonomi, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta mendorong penyelesaian sengketa secara damai di tingkat akar rumput. Dengan terbentuknya 1.571 Posbankum di Kalimantan Tengah, jumlah nasional kini mencapai 70.069 Posbankum, atau 83,46 persen dari total 83.953 desa dan kelurahan di Indonesia.

Berdasarkan laporan aplikasi Pelaporan Layanan Posbankum Desa/Kelurahan, telah tercatat lebih dari 1.900 permasalahan hukum yang disampaikan masyarakat melalui Posbankum. Isu yang paling sering muncul mencakup sengketa tanah, kamtibmas, penganiayaan, pencurian, hutang-piutang, KDRT, waris, perlindungan anak, hingga perjanjian.

“Data ini penting untuk menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti. Kita ingin kebijakan hukum dibangun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat,” tegas Menteri Supratman.

Ia juga mengapresiasi paralegal dan kepala desa/lurah yang menjadi ujung tombak pelayanan hukum di daerah, serta mengajak seluruh pihak seperti Forkopimda, Pemberi Bantuan Hukum, dan perguruan tinggi untuk terus memperkuat sinergi.

“Melalui Posbankum, kita wujudkan keadilan substantif yang berakar pada moral, etika, dan kearifan lokal. Inilah bentuk nyata people-centered justice di bumi Tambun Bungai,” pungkasnya.

Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, mengatakan bahwa kegiatan ini sangat penting dalam rangka pembangunan nasional. Menurutnya, pembangunan memiliki arti yang luas, tidak hanya secara fisik saja.

“Seperti kegiatan hari ini, kita membangun kesadaran di bidang hukum. Jika ada kesadaran dari kita semua, saya yakin Kalimantan Tengah akan maju, dan Indonesia akan makmur,” tegas Agustiar Sabran.

Ia juga menekankan kepada jajaran yang hadir untuk dapat memanfaatkan momen pertemuan dengan Menteri Hukum ini sebaik mungkin, khususnya koordinasi terkait program dan Asta Cita Presiden Probowo.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah, Hajrianor, dalam laporannya mengungkapkan bahwa Kalimantan Tengah menjadi provinsi tercepat keempat yang telah mencapai persentase 100 persen pembentukan Posbankum. Capaian ini tidak lepas dari dukungan dari Gubernur serta Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah telah melaksanakan pelatihan paralegal secara bertahap, mulai dari kota hingga kabupaten, melalui kerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi.

“Selain itu, sebanyak 22 kepala desa/lurah yang telah lulus pelatihan juru damai (peacemaker) dan empat kepala desa/lurah yang terpilih akan mengikuti nominasi Peacemaker Justice Award (PJA) tingkat nasional di Jakarta,” tambah Hajrianor.

Berdasarkan data dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), tercatat jumlah paralegal seluruh Indonesia saat ini berjumlah 140.138. Dari total tersebut, terdapat 10.419 paralegal di Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan juga penandatanganan sebelas perjanjian kerja sama antara Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah dengan beberapa mitra kerja dan perguruan tinggi guna memperkuat sinergi pembinaan hukum dan layanan hukum pada Posbankum.

YOGYAKARTA – Sebagai bentuk nyata pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY melaksanakan program edukasi dan penyuluhan hukum yang menyasar berbagai lapisan masyarakat. Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum DIY berupaya menanamkan nilai-nilai kesadaran hukum sejak dini serta memperkuat budaya taat hukum di tengah masyarakat yang semakin dinamis.

Kepala Kanwil Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto menuturkan bahwa penyuluhan hukum menjadi pilar penting dalam menciptakan masyarakat yang tidak hanya mengetahui aturan, tetapi juga memiliki kesadaran moral untuk menaati hukum tanpa paksaan.

“Pembudayaan tertib hukum adalah investasi sosial jangka panjang. Kami ingin masyarakat menjadikan kepatuhan hukum sebagai kebiasaan, bukan kewajiban,” ungkap Agung.

Program edukasi ini dilaksanakan secara rutin dengan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, kepolisian, akademisi, lembaga bantuan hukum, serta organisasi masyarakat sipil. Materi penyuluhan disusun berdasarkan kebutuhan aktual di masyarakat, seperti penyelesaian sengketa perdata, hukum keluarga, perlindungan konsumen, dan literasi hukum digital.

Agung menjelaskan bahwa salah satu fokus utama penyuluhan tahun ini adalah memperkuat pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan media sosial, hoaks, dan ujaran kebencian yang kian marak di era digital. Ia menilai bahwa pemahaman hukum di dunia maya harus menjadi prioritas karena berdampak langsung pada keamanan sosial dan reputasi individu.

“Kemenkum hadir tidak hanya sebagai lembaga pengatur, tetapi juga sebagai pendamping masyarakat. Kami ingin hukum hadir dengan wajah yang humanis mendidik, membimbing, dan melindungi,” tambahnya.

Selain dilakukan secara langsung melalui kegiatan tatap muka, Kanwil Kemenkum DIY juga mengembangkan program penyuluhan hukum berbasis digital, seperti webinar, media sosial, dan video edukatif. Inovasi ini memungkinkan jangkauan yang lebih luas, terutama bagi kalangan muda dan masyarakat perkotaan yang aktif di ruang digital.