⚖️ Layanan Kantor Wilayah

YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) DIY terus membuktikan komitmennya dalam memberikan pelayanan publik yang transparan, cepat, dan akuntabel. Hal ini tercermin dari testimoni positif para pengguna layanan yang merasa sangat terbantu dengan kemudahan birokrasi, salah satunya pada layanan legalisasi dokumen internasional atau Apostille.
Kecepatan dan Keramahan Petugas Menjadi Kunci
Dalam sebuah ulasan terbaru yang dibagikan oleh pengguna layanan bernama Ryan Salfa, ia mengapresiasi kinerja petugas bernama Danang dan Eko yang dinilai sangat sigap membantu proses permohonan. Ryan menjelaskan bahwa proses pengurusan tiga dokumen apostille miliknya hanya memakan waktu hitungan hari.

"Untuk 3 apostille submit hari Senin, Selasa minta spesimen ke Capil, Kamis sudah bisa diambil. Pelayanan sangat cepat, tepat, dan semua petugas ramah sekali," tulisnya dalam ulasan tersebut.

Selain aspek sumber daya manusia, kenyamanan sarana prasarana di Kanwil Kemenkum DIY juga mendapat sorotan. Pemohon merasa puas dengan kondisi ruangan yang bersih, rapi, serta tersedianya fasilitas penunjang seperti area tempat duduk yang luas hingga penyediaan makanan ringan (snack) dan minuman gratis bagi pengunjung.
Yang paling krusial, masyarakat dihimbau untuk mengurus dokumen secara mandiri karena biaya yang jauh lebih terjangkau sesuai aturan yang berlaku:
• Biaya Mandiri: Rp 150.000 / dokumen.
• Biaya via Agen: Bisa mencapai Rp 800.000 / dokumen.
"Mending urus di sini, ngga ribet kok. Sangat-sangat memuaskan," tambah Ryan dalam ulasannya.
Komitmen Pelayanan Publik
Pencapaian ini menjadi bukti nyata bahwa semangat pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kemenkum DIY bukan sekadar slogan, melainkan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas.
Dengan adanya testimoni ini, diharapkan masyarakat tidak lagi ragu untuk mengakses layanan hukum secara langsung, karena prosesnya kini telah dibuat jauh lebih sederhana, murah, dan nyaman bagi semua kalangan.

YOGYAKARTA – Dalam rangka meningkatkan efisiensi birokrasi dan kualitas pelayanan informasi publik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY menggelar rapat koordinasi terkait penyusunan dan evaluasi Surat Keputusan (SK) krusial. Rapat yang berlangsung di ruang rapat Bagian Umum Kanwil Kemenkum DIY ini dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Yudi Arto.

Agenda utama pertemuan ini adalah membahas tiga instrumen penting dalam komunikasi publik, yakni SK Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), SK Tim Penanganan Pengaduan, serta SK Tim Pengelola Media Sosial.

Dalam arahannya, Yudi Arto menekankan bahwa pemutakhiran SK ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan fondasi bagi keterbukaan informasi di lingkungan Kanwil DIY. Beberapa poin yang ditekankan antara lain:

Responsivitas PPID: Memastikan petugas yang ditunjuk memahami alur penyediaan informasi publik agar pemohon informasi mendapatkan pelayanan yang cepat dan akurat.

Integrasi Pengaduan: Memperkuat sinergi tim pengaduan dalam mengelola masukan masyarakat, baik melalui kanal internal maupun aplikasi nasional seperti SP4N-LAPOR!.

Kreativitas Media Sosial: Mendorong tim pengelola media sosial untuk lebih adaptif terhadap tren digital guna memublikasikan kinerja positif instansi secara luas.

"Kita harus memastikan bahwa personel yang tercantum dalam SK benar-benar memahami tugas pokok dan fungsinya. Pelayanan informasi dan penanganan pengaduan adalah wajah instansi kita di mata masyarakat," tegas Yudi Arto saat memimpin jalannya diskusi.

Rapat ini juga menjadi ajang evaluasi terhadap kendala-kendala teknis yang dihadapi sepanjang tahun sebelumnya. Dengan adanya pemutakhiran nama-nama pengelola dan pembagian tugas yang lebih spesifik, diharapkan koordinasi antar lini menjadi lebih solid.

Langkah ini sejalan dengan komitmen Kanwil Kemenkum DIY untuk mempertahankan predikat sebagai instansi yang transparan, akuntabel, dan informatif bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

YOGYAKARTA – Mengawali kalender kerja tahun 2026, Bagian Tata Usaha (TU) dan Umum melakukan langkah proaktif dengan membuka ruang diskusi bersama praktisi media. Kepala Bagian TU dan Umum Yudi Arto menerima kunjungan Wartawan Harian Jogja untuk membedah dinamika pemberitaan dan tren konsumsi informasi masyarakat saat ini, Kamis (22/1/2026).

Pertemuan ini difokuskan sebagai ajang diskusi mendalam guna memperkaya perspektif internal lembaga dalam menyusun strategi kehumasan yang lebih relevan dan tepat sasaran.

Membedah Tren Informasi 2026
Dalam diskusi yang berlangsung santai namun substantif tersebut, kedua belah pihak bertukar pikiran mengenai beberapa poin krusial dalam dunia pemberitaan:

• Sudut Pandang Publik: Bagaimana media melihat isu-isu birokrasi dari kacamata masyarakat agar informasi yang disampaikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi memiliki nilai berita (news value).
• Adaptasi Konten: Diskusi mengenai pergeseran pola baca masyarakat yang kini lebih menyukai informasi ringkas, visual, namun tetap akurat.
• Manajemen Isu: Bertukar wawasan mengenai cara mengelola informasi di tengah derasnya arus media sosial agar narasi lembaga tetap jernih dan tidak terdistorsi.

"Kami sedang mematangkan konsep kerja sama yang lebih kolaboratif. Tujuannya agar pesan-pesan pembangunan dan pelayanan publik yang kami lakukan bisa tersampaikan dengan bahasa yang lebih membumi dan diterima baik oleh masyarakat," ujar Yudi Arto.

YOGYAKARTA – Jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta mengikuti Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Program Pembinaan Hukum Nasional di Wilayah Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui media Zoom pada Kamis (22/1/2026). 

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Wilayah Agung Rektono Seto, Kepala Divisi P3H Febri Nurdian Satriatama, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Yudi Arto, beserta tim kerja yang membidangi fungsi Pembinaan Hukum di lingkungan Kanwil Kemenkum DIY. Partisipasi ini merupakan tindak lanjut atas undangan Kepala BPHN dalam rangka memperkuat pelaksanaan program di tingkat wilayah. 

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Kepala BPHN, Min Usihen, ini bertujuan untuk menyamakan persepsi serta memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas antara pusat dan daerah. Dalam arahannya, ditekankan pentingnya keselarasan langkah dalam menjalankan program pembinaan hukum agar dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah. 

Rangkaian acara Rakernis meliputi:
* Pemaparan Pedoman: Penjelasan mengenai Pedoman Pelaksanaan Program Pembinaan Hukum di Wilayah oleh Pimpinan Tinggi (Pimti) Pratama BPHN. 

* Diskusi Interaktif: Sesi tanya jawab untuk membedah tantangan implementasi program di masing-masing kantor wilayah. 

Dengan adanya Rakernis ini, Kanwil Kemenkum DIY berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan hukum nasional sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan untuk tahun anggaran 2026.

YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Kemenkum DIY) terus memperkuat sinergi dan kolaborasi strategis dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Yogyakarta sebagai upaya memperluas jangkauan informasi hukum kepada masyarakat. Sinergi yang telah terjalin dengan baik ini dipastikan akan terus berjalan dan semakin diperkuat sepanjang tahun 2026.

Kepala Kanwil Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto menegaskan bahwa kerja sama dengan RRI memiliki peran penting dalam mendukung tugas dan fungsi Kemenkum, khususnya dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta kebijakan hukum kepada publik secara luas dan berimbang.

“Sinergi dengan RRI Yogyakarta selama ini berjalan sangat baik. Ke depan, kolaborasi ini akan terus kita perkuat di tahun 2026 agar masyarakat semakin mudah mengakses informasi hukum yang akurat, edukatif, dan bermanfaat,” ujar Agung.

Menurutnya, RRI sebagai lembaga penyiaran publik memiliki jangkauan luas hingga ke wilayah pedesaan, sehingga menjadi mitra strategis dalam menyebarluaskan berbagai program dan layanan Kanwil Kemenkum DIY, mulai dari bantuan hukum, pembinaan hukum, hingga peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Agung menambahkan, kerja sama ini tidak hanya sebatas penyampaian informasi satu arah, tetapi juga melalui program dialog interaktif dan talkshow yang memungkinkan masyarakat terlibat langsung, menyampaikan pertanyaan, serta memperoleh pemahaman hukum secara komprehensif.

“Melalui siaran RRI, kami bisa mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat. Edukasi hukum menjadi lebih komunikatif dan mudah dipahami, sehingga hukum tidak lagi dipersepsikan sebagai sesuatu yang rumit dan menakutkan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala RRI Yogyakarta, Suharton, menyambut baik komitmen Kanwil Kemenkum DIY dalam memperkuat kolaborasi ke depan. Ia menegaskan bahwa RRI siap terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyebarluaskan informasi publik yang bersifat edukatif dan mencerdaskan masyarakat.

“RRI Yogyakarta terbuka untuk berkolaborasi dengan Kanwil Kemenkum DIY dalam berbagai program siaran. Kami siap mendukung penyampaian informasi hukum yang dibutuhkan masyarakat, baik melalui dialog interaktif, liputan kegiatan, maupun program khusus,” kata Suhartono.

Suhartono menilai, sinergi ini sejalan dengan peran RRI sebagai radio publik yang mengedepankan kepentingan masyarakat serta menjunjung tinggi nilai edukasi dan pelayanan informasi yang berimbang.

Kolaborasi Kanwil Kemenkum DIY dan RRI Yogyakarta selama ini telah diwujudkan melalui berbagai kegiatan, di antaranya talkshow layanan hukum, sosialisasi program strategis, hingga penyebaran informasi terkait kebijakan nasional yang berdampak langsung pada masyarakat daerah.

Dengan penguatan sinergi yang berkelanjutan, Kanwil Kemenkum DIY berharap kerja sama ini mampu meningkatkan literasi dan kesadaran hukum masyarakat DIY, sekaligus mendorong partisipasi publik dalam mewujudkan tatanan hukum yang adil, inklusif, dan berkeadilan.

Ke depan, kolaborasi yang solid antara Kanwil Kemenkum DIY dan RRI Yogyakarta diharapkan menjadi contoh sinergi antarlembaga dalam menghadirkan pelayanan publik yang informatif, transparan, dan dekat dengan masyarakat.