Bantul - Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil kemenkum) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sukses menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada Kamis, (15/05/2025). Acara yang bertempat di Griya Dahar Gendal Gendul Kabupaten Bantul ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pelaku usaha di sektor pariwisata Bantul mengenai pentingnya perlindungan HKI.

Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Bapak Budi Sardjono, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya HKI dalam mendukung pengembangan dan daya saing produk serta jasa pariwisata di Kabupaten Bantul. Beliau menyampaikan apresiasi atas kolaborasi dengan Kanwil kemenkum DIY dalam upaya memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para pelaku usaha.

Sesi sosialisasi menghadirkan narasumber kompeten di bidang HKI. Ibu Erwin Yuniati, seorang pelaku usaha yang telah sukses melindungi kekayaan intelektualnya, berbagi pengalaman dan testimoni mengenai manfaat kepemilikan HKI bagi perkembangan bisnisnya. Kisah suksesnya memberikan inspirasi dan motivasi bagi para peserta untuk segera melindungi aset intelektual mereka.

Tim dari Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil kemenkum DIY menjadi narasumber kedua, yang memberikan pemaparan mendalam mengenai Hak Cipta dan Merek. Materi yang disampaikan mencakup pengertian, ruang lingkup, manfaat, serta prosedur pendaftaran Hak Cipta dan Merek. Para peserta tampak antusias menyimak informasi yang disampaikan.

Setelah sesi sosialisasi, acara dilanjutkan dengan sesi konsultasi dan bimbingan teknis. Tim dari Bidang Pelayanan KI Kanwil kemenkum DIY memberikan pendampingan langsung kepada 50 peserta sosialisasi yang merupakan binaan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Dalam sesi ini, para peserta berkesempatan untuk berkonsultasi mengenai potensi HKI yang dimiliki oleh usaha mereka serta mendapatkan bimbingan mengenai langkah-langkah pendaftaran yang perlu dilakukan.

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Bantul akan pentingnya melindungi kekayaan intelektual mereka. Dengan memiliki perlindungan HKI, diharapkan produk dan jasa pariwisata Bantul memiliki daya saing yang lebih kuat dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian daerah.

Yogyakarta - PT Pegadaian (Persero) berkolaborasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil kemenkum) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sukses menyelenggarakan kegiatan Pelatihan & Pendampingan Sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaannya. Acara yang berlangsung secara daring melalui platform Zoom pada Rabu, 14 Mei 2025, ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman UMKM mengenai pentingnya perlindungan HKI bagi keberlangsungan dan pengembangan usaha mereka.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber kompeten di bidangnya. Acara dibuka dengan sambutan dari perwakilan Pegadaian, Ibu Sri Sapti Anggraeni, dan perwakilan Arana Indonesia, Bapak Angger Aristo, yang menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak dalam mendukung pertumbuhan UMKM.

Sesi pemaparan diisi oleh para pelaku usaha yang telah merasakan manfaat perlindungan HKI. Bapak Gufron Syarif, CEO Haus, berbagi pengalamannya dalam membangun merek dagang di industri Food and Beverage (FnB) sejak awal merintis usaha dan bagaimana perlindungan merek telah memberikan keamanan dan nilai tambah bagi bisnisnya. Selanjutnya, Ibu Erwin Yuniati, CEO Bahana Batik, menyampaikan bagaimana perlindungan merek telah membantu produk batiknya dikenal luas, bahkan hingga ke mancanegara.

Perwakilan dari Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil kemenkum DIY, Bapak Andri Krisna, turut memberikan paparan mengenai alur dan persyaratan pendaftaran merek. Beliau menjelaskan secara detail tahapan-tahapan yang perlu dilalui oleh para pelaku UMKM untuk mendapatkan perlindungan hukum atas merek dagang mereka.

Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dari peserta, mulai dari tahapan perpanjangan merek hingga jangka waktu proses pemeriksaan substantif merek. Tim dari Kanwil kemenkum DIY memberikan jawaban yang komprehensif dan solutif bagi para peserta.

Setelah sesi pemaparan dan diskusi, para peserta dibagi ke dalam tiga ruang pertemuan virtual (breakout room) untuk mendapatkan pendampingan langsung terkait pengecekan kelengkapan berkas pengajuan pendaftaran merek dan penelusuran nama merek yang akan diajukan. Sesi ini bertujuan untuk memastikan para pelaku UMKM memiliki pemahaman yang jelas dan siap untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek mereka.

Kegiatan Pelatihan & Pendampingan Sertifikasi HKI ini merupakan wujud komitmen Pegadaian dan Kanwil kemenkum DIY dalam mendukung pengembangan ekosistem UMKM yang berdaya saing melalui perlindungan kekayaan intelektual. Diharapkan, kegiatan ini dapat mendorong lebih banyak UMKM di Yogyakarta untuk sadar akan pentingnya HKI dan mengambil langkah konkret untuk melindungi aset intelektual mereka.

Yogyakarta - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) sukses menggelar diskusi publik bertajuk "Diskursus Direct License dalam Industri Musik: Paradoks Perlindungan HKI di Era Digital" pada Rabu, (14/05/2025). Acara yang berlangsung di Ruang 3.1.1 Fakultas Hukum UGM ini menghadirkan sejumlah pakar di bidang hukum dan industri musik, termasuk Vanny Aldila, seorang Analis Kekayaan Intelektual dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Diskusi ini bertujuan untuk mengupas tuntas isu-isu krusial terkait lisensi langsung (direct license) dalam konteks industri musik digital dan tantangan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era serba digital ini. Vanny Aldila dalam pemaparannya memberikan perspektif mendalam mengenai implementasi kebijakan HKI di tingkat daerah serta tantangan yang dihadapi dalam melindungi karya cipta musik di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

Selain Vanny Aldila, diskusi ini juga menghadirkan Prof. Dr. Tomi Suryo Utomo, S.H., LL.M., Ph.D., seorang dosen Hukum Bisnis UGM yang memberikan pandangan akademis terkait isu lisensi dan HKI. Acara ini dimoderatori oleh Hizkia Stevanus Lumenta, S.H.

Acara yang diselenggarakan oleh Keluarga Mahasiswa Magister Hukum (KMMH) Fakultas Hukum UGM ini berjalan dengan lancar dan diikuti antusias oleh para mahasiswa, akademisi, serta praktisi di bidang hukum dan industri musik. Para peserta aktif berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai berbagai aspek perlindungan HKI di era digital.

Melalui diskusi publik ini, diharapkan para peserta mendapatkan pemaan yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam perlindungan HKI di industri musik digital, serta peran penting direct license dalam ekosistem kreatif saat ini. Kehadiran Vanny Aldila dari Kemenkum DIY memberikan wawasan praktis yang sangat berharga bagi para peserta.

Rusia - Wakil Menteri Hukum, Edward O. S. Hiariej, menyebutkan iklim investasi sangat bergantung pada aturan hukum yang berlaku. Menurutnya, bisnis yang bersih akan mendatangkan investor sehingga menciptakan lapangan pekerjaan, inovasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Wamen yang akrab disapa Prof. Eddy ini mengatakan kerangka hukum yang kokoh adalah pertahanan pertama dalam melindungi iklim investasi. Kerangka hukum ini meliputi hukum yang jelas dan tegas melawan pelanggaran korporasi, transparansi keuangan dan kepemilikan korporasi, serta kode etik untuk sektor publik maupun privat.

“Kerangka hukum yang kokoh adalah pondasi perlindungan investasi. Kita harus memiliki hukum dan lembaga yang dapat mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Namun hukum di atas kertas saja tidak cukup. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan,” katanya dalam kegiatan Forum Ekonomi Internasional di Rusia, Kamis (15/5/2025).

Di Indonesia, jelas Eddy, terdapat setidaknya empat langkah yang telah diambil Indonesia agar menjadi tempat yang ramah bagi investasi asing. Pertama, Undang-Undang No. 1 tahun 2023 tentang KUHP yang baru memiliki muatan yang menguatkan tanggung jawab korporasi terhadap sistem anti penyuapan.

Kemudian, Kementerian Hukum (Kemenkum) meningkatkan transparansi kepemilikan manfaat dari korporasi. Pendaftaran pemilik manfaat adalah alat yang sangat kuat bagi aparat penegak hukum untuk mengetahui siapa pemilik sebenarnya dari suatu korporasi.

“Indonesia menyadari bahwa ada risiko yang sangat besar dari perusahaan-perusahaan anonim atau yang tidak jelas siapa pemiliknya. Sehingga Indonesia menjadikan transparansi perusahaan sebagai prioritas,” ungkap Eddy.

Selanjutnya, Indonesia telah secara signifikan membarui aturan-aturan terkait anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT). Indonesia pun telah menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF) sejak tahun 2023 lalu.

Langkah Indonesia lainnya, tambah Eddy, adalah penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai landasan penegakkan anti korupsi. Ia menjelaskan kalau KPK telah menorehkan catatan positif dalam hal penuntutan dan pemulihan aset.

“Selain KPK, kami juga menguatkan Kejaksaan Agung dalam menangani korupsi dan kasus keuangan lainnya,” ujar lulusan ilmu hukum UGM ini.

Wamen Eddy mengungkapkan bahwa kejahatan di bidang keuangan marak terjadi antar negara. Untuk itu, penguatan kerja sama hukum lintas negara menjadi keharusan. Beberapa bentuk kerja sama lintas negara adalah bantuan hukum timbal balik, perjanjian ekstradisi, investigasi gabungan, dan kerja sama pemulihan aset. Dalam level internasional, Eddy menekankan pentingnya dialog dan peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan untuk membangun jaringan relasi serta keterampilan praktis.

“Jika penjahat melakukan kejahatan karena ada perbedaan hukum antar negara, maka kita harmoniskan hukum kita. Jika mereka memanfaatkan kurangnya komunikasi antar negara, maka kita bangun komunikasi secara langsung. Dan jika ada kapasitas SDM yang masih kurang, kita saling melatih dan mendukung satu sama lain,” katanya.

Eddy mengatakan Indonesia menantikan kemitraan dengan Rusia di bidang hukum untuk mengokohkan kerja sama di bidang investasi dan perdagangan. Ia berharap di masa depan Indonesia bisa berinvestasi di Rusia, maupun sebaliknya, dengan adanya perlindungan hukum yang pasti.

“Mari kita bersama mengupayakan iklim investasi yang bersih, adil, dan terlindungi yang akan mendorong kesejahteraan dua negara kita, dan juga tentunya untuk ekonomi global,” tutup Eddy.

Yogyakarta - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum d (Kemenkum) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Pemerintah Provinsi DIY menggelar diskusi penting sebagai langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan pangan di wilayah Provinsi DIY ini. Forum analisis dan evaluasi mendalam ini secara khusus menyoroti tiga pilar regulasi daerah yang dianggap krusial dalam mewujudkan swasembada pangan.

Diskusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Analis Hukum dari Kanwil Kemenkum DIY diantaranya Sakti Maulana Al Kautsar, Yuko Anggaraeni, Yudi Rahmanto, Surya, dan Sherafina Shinta serta perwakilan dari Pemerintah Daerah DIY, akademisi, praktisi di bidang pertanian dan pangan, serta organisasi terkait, memfokuskan perhatian pada efektivitas implementasi tiga Peraturan Daerah (Perda) utama.

Perda pertama yang menjadi sorotan adalah Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Diskusi mendalam mengupas tantangan dan peluang dalam melindungi lahan-lahan subur di tengah dinamika pembangunan yang pesat. Tujuannya adalah untuk memastikan keberlanjutan sumber pangan bagi generasi yang akan datang.

Pilar regulasi kedua yang tak kalah penting adalah Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan. Forum ini menjadi wadah untuk mengevaluasi kemampuan daerah dalam membangun dan mengelola cadangan pangan yang strategis. Langkah ini dianggap vital dalam mengantisipasi potensi gejolak pasar dan menjamin ketersediaan pangan yang stabil bagi seluruh masyarakat DIY.

Selanjutnya, diskusi juga mengupas tuntas Perda DIY Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan. Para peserta aktif membahas bagaimana regulasi ini dapat memastikan setiap produk pangan yang dihasilkan dan dikonsumsi di Yogyakarta memenuhi standar mutu dan keamanan yang tinggi. Penjaminan mutu dan keamanan pangan ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing produk-produk lokal.

Suasana diskusi berlangsung konstruktif dengan berbagai perspektif dan masukan yang mengalir dari para peserta. Para ahli dan praktisi berbagi pengalaman dan pengetahuan, mencari solusi inovatif serta langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan implementasi ketiga peraturan daerah tersebut.

Kepala Divisi Peraturan Perundang - Undangan dan Pembinaan Hukum Soleh Joko Sutopo yang turut hadir dan membuka acara, menyampaikan bahwa diskusi analisis dan evaluasi ini merupakan wujud nyata dukungan pihaknya terhadap upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan. Sinergi dan kolaborasi yang terjalin antar berbagai pihak diharapkan menjadi kunci utama untuk memastikan Yogyakarta dapat terus berdaulat dalam memenuhi kebutuhan pangannya secara berkelanjutan. Hasil dari diskusi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi berharga bagi Pemerintah Daerah dalam menyempurnakan kebijakan dan implementasi peraturan terkait kedaulatan pangan di masa mendatang.