⚖️ Layanan Kantor Wilayah

YOGYAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY menyelenggarakan kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2025 sebagai bagian dari evaluasi kinerja sekaligus penguatan komitmen seluruh jajaran dalam menjaga profesionalisme dan citra positif institusi. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali nilai-nilai integritas, etika, dan tanggung jawab aparatur dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

Kepala Kanwil Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto dalam arahannya menegaskan bahwa seluruh pegawai memiliki peran strategis dalam menjaga nama baik organisasi. Ia mengingatkan agar tidak ada ruang bagi hal-hal yang berpotensi menimbulkan pemberitaan negatif atau berkembang menjadi isu yang dapat mencoreng citra Kanwil Kemenkum DIY.

“Setiap pegawai harus mampu menjaga sikap, menahan diri, dan bertindak secara profesional. Jangan sampai hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan secara internal justru berkembang dan ter-blow up secara negatif,” tegas Agung.

Menurutnya, suasana kerja yang kondusif menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan hukum yang optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, Agung meminta seluruh jajaran untuk senantiasa mengedepankan komunikasi yang baik, saling menghormati, serta menyelesaikan setiap permasalahan secara bijak dan berjenjang sesuai mekanisme yang berlaku.

Agung juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam bersikap, baik di lingkungan kerja maupun di ruang publik, termasuk dalam penggunaan media sosial. Ia mengingatkan bahwa setiap perilaku pegawai, secara langsung maupun tidak langsung, dapat berdampak pada kepercayaan publik terhadap institusi.

Dalam konteks refleksi akhir tahun, Kepala Kanwil Kemenkum DIY menilai bahwa berbagai capaian dan penghargaan yang diraih sepanjang tahun 2025 harus dijaga dengan konsistensi perilaku dan kinerja yang berintegritas. Ia menegaskan bahwa keberhasilan institusi bukan hanya diukur dari prestasi, tetapi juga dari kemampuan menjaga stabilitas internal dan reputasi organisasi.

Kegiatan refleksi akhir tahun ini diharapkan menjadi pengingat bersama bahwa keberhasilan Kanwil Kemenkum DIY hanya dapat terwujud apabila seluruh pegawai berkomitmen menjaga lingkungan kerja yang harmonis, profesional, dan kondusif. Dengan suasana kerja yang sehat dan solid, pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Menutup arahannya, Agung Rektono Seto mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan tahun 2026 sebagai momentum memperkuat kedewasaan organisasi, mempererat kebersamaan, serta menjaga kepercayaan publik melalui sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai aparatur negara yang berintegritas dan bertanggung jawab.

YOGYAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY menyelenggarakan kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2025 sebagai wujud komitmen berkelanjutan dalam menghadirkan pelayanan hukum yang prima, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini menjadi sarana evaluasi kinerja sekaligus penguatan arah kebijakan pelayanan publik yang semakin responsif dan berkeadilan.

Kepala Kanwil Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto menegaskan bahwa pelayanan terbaik bagi masyarakat merupakan tujuan utama dari seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan Kanwil Kemenkum DIY. Refleksi akhir tahun, menurutnya, bukan sekadar menilai capaian administratif, tetapi juga mengukur sejauh mana kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat melalui layanan hukum yang mudah diakses dan berkualitas.

“Setiap tugas yang kita jalankan harus bermuara pada kepentingan masyarakat. Pelayanan hukum yang cepat, transparan, dan humanis adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai aparatur negara,” ujar Agung.

Sepanjang tahun 2025, Kanwil Kemenkum DIY terus memperkuat kualitas pelayanan publik melalui berbagai inovasi dan penguatan sistem layanan, baik di bidang kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, pembinaan hukum, hingga penguatan akses keadilan melalui Pos Bantuan Hukum dan peran paralegal di tingkat kelurahan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh hak dan kepastian hukum secara adil.

Agung menambahkan bahwa komitmen pelayanan terbaik tidak dapat terwujud tanpa dukungan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas. Oleh karena itu, Kanwil Kemenkum DIY secara konsisten mendorong peningkatan kompetensi pegawai, pembentukan budaya kerja melayani, serta penguatan nilai integritas dalam setiap lini pelayanan.

Melalui refleksi akhir tahun ini, Kanwil Kemenkum DIY juga mengevaluasi berbagai masukan dan aspirasi masyarakat sebagai bahan perbaikan layanan ke depan. Evaluasi tersebut menjadi dasar untuk merumuskan strategi pelayanan tahun 2026 yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, dinamika regulasi, dan kebutuhan hukum masyarakat.

Menutup kegiatan, Kepala Kanwil Kemenkum DIY mengajak seluruh jajaran untuk terus menjaga kepercayaan publik dengan memberikan pelayanan terbaik secara konsisten dan berkelanjutan. Ia berharap Kanwil Kemenkum DIY dapat semakin memperkuat perannya sebagai institusi yang hadir, melayani, dan memberikan solusi hukum bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Refleksi akhir tahun 2025 ini menjadi penegasan bahwa Kanwil Kemenkum DIY berkomitmen untuk terus berbenah dan berinovasi, demi mewujudkan pelayanan hukum yang profesional, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

YOGYAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY menyelenggarakan kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2025 sebagai momentum evaluasi kinerja sekaligus penguatan komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran pimpinan, pejabat struktural dan fungsional, serta pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum DIY.

Kepala Kanwil Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto dalam sambutannya menyampaikan bahwa refleksi akhir tahun menjadi ruang strategis untuk menilai capaian kinerja sepanjang tahun 2025, sekaligus merumuskan langkah perbaikan dan inovasi ke depan. Menurutnya, evaluasi tidak hanya berfokus pada angka dan target, tetapi juga pada kualitas kerja, integritas, serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

Agung Rektono Seto menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pegawai atas dedikasi, loyalitas, dan kerja keras yang telah ditunjukkan selama tahun 2025. Ia menegaskan bahwa berbagai pencapaian yang diraih Kanwil Kemenkum DIY tidak terlepas dari sinergi, kolaborasi, serta semangat kebersamaan seluruh jajaran.

“Berbagai penghargaan dan capaian kinerja yang kita peroleh sepanjang tahun ini merupakan hasil kerja kolektif. Tidak ada keberhasilan individu, semuanya lahir dari kontribusi dan komitmen seluruh pegawai Kanwil Kemenkum DIY,” ungkap Agung.

Sepanjang tahun 2025, Kanwil Kemenkum DIY berhasil mencatat sejumlah pencapaian penting, baik di bidang pelayanan hukum, pembinaan hukum, kekayaan intelektual, maupun dukungan terhadap akses keadilan di tingkat masyarakat. Capaian tersebut juga dibarengi dengan penguatan tata kelola organisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta optimalisasi inovasi layanan berbasis kebutuhan publik.

Dalam kesempatan tersebut, Agung juga menekankan pentingnya menjadikan hasil evaluasi sebagai pijakan untuk memperbaiki kinerja di tahun mendatang. Ia mendorong seluruh jajaran agar terus adaptif terhadap perubahan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta konsisten menjunjung tinggi nilai profesionalisme dan integritas.

Kegiatan refleksi akhir tahun ini turut diisi dengan pemaparan capaian kinerja masing-masing divisi, diskusi evaluatif, serta penyampaian rekomendasi strategis untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2026. Melalui forum ini, diharapkan seluruh jajaran memiliki pemahaman yang sama terhadap arah kebijakan dan prioritas kerja Kanwil Kemenkum DIY ke depan.

Menutup sambutannya, Kepala Kanwil Kemenkum DIY mengajak seluruh pegawai untuk menjadikan tahun 2026 sebagai momentum peningkatan kualitas layanan hukum yang semakin inklusif, berkeadilan, dan berdampak langsung bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Refleksi akhir tahun ini diharapkan menjadi penguat semangat bersama dalam mewujudkan Kanwil Kemenkum DIY yang semakin profesional, akuntabel, dan melayani.

YOGYAKARTA  – Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya di bidang kekayaan intelektual. Salah satu bentuk layanan tersebut adalah penyediaan fasilitas konsultasi mengenai hak cipta dan royalti yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara gratis.

Kepala Kanwil Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto menegaskan bahwa pihaknya ingin mendekatkan layanan kekayaan intelektual kepada masyarakat luas, terutama para pelaku seni, kreator, musisi, penulis, maupun pelaku industri kreatif di Yogyakarta.

“Kami membuka layanan konsultasi kekayaan intelektual, termasuk hak cipta dan royalti, yang dapat dimanfaatkan secara gratis oleh masyarakat. Ini bagian dari komitmen kami dalam mendukung ekosistem kreatif di Yogyakarta,” jelas Agung.

Menurutnya, kesadaran masyarakat terhadap perlindungan karya masih perlu ditingkatkan. Banyak pencipta, khususnya dari kalangan pelaku seni dan budaya, belum sepenuhnya memahami bagaimana cara melindungi karya mereka secara hukum atau bagaimana mekanisme pembagian royalti yang benar. Padahal, perlindungan hak cipta menjadi aspek penting dalam menjaga keberlanjutan karya sekaligus memberikan penghargaan yang layak bagi pencipta.

Layanan konsultasi yang dibuka Kanwil Kemenkum DIY ini diharapkan bisa menjadi solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat terkait kekayaan intelektual. Mulai dari pertanyaan mengenai prosedur pendaftaran hak cipta, mekanisme perjanjian lisensi, hingga tata cara penarikan dan distribusi royalti. Semua itu dapat dikonsultasikan langsung dengan petugas yang berkompeten di bidangnya.

Selain itu, Agung juga mengajak para pelaku usaha di sektor ekonomi kreatif untuk tidak ragu memanfaatkan layanan ini. Menurutnya, dengan pemahaman yang baik mengenai hak cipta dan royalti, para pelaku industri dapat lebih percaya diri dalam mengembangkan karyanya, sekaligus memberikan perlindungan hukum jika sewaktu-waktu terjadi pelanggaran.

“Yogyakarta dikenal sebagai kota budaya dan kota kreatif. Karena itu, kami ingin memastikan bahwa para pencipta dan pelaku industri kreatif di sini mendapatkan perlindungan yang optimal atas karya mereka. Dengan begitu, ekosistem kreatif di Yogyakarta dapat tumbuh lebih sehat dan berkelanjutan,” tambahnya.

Layanan konsultasi hak cipta dan royalti di Kanwil Kemenkum DIY ini terbuka setiap hari kerja dan dapat diakses tanpa dipungut biaya. Masyarakat yang berminat cukup datang langsung ke kantor wilayah atau menghubungi layanan informasi resmi yang tersedia.

Dengan adanya layanan ini, Kemenkum DIY berharap kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual semakin meningkat, sehingga karya anak bangsa dapat terus berkembang sekaligus terlindungi secara hukum.

YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY menegaskan pentingnya keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai bagian dari sistem penegakan hukum di Indonesia. Dalam keterangan resminya, Kepala Kanwil Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto menekankan bahwa PPNS memiliki kewenangan khusus dalam melakukan penyidikan meskipun berasal dari unsur sipil.

Menurut Agung, PPNS merupakan instrumen penting yang diamanatkan undang-undang untuk membantu kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya dalam menegakkan aturan. Keberadaan PPNS memungkinkan adanya percepatan dan perluasan fungsi penyidikan, khususnya dalam ruang lingkup hukum administrasi dan regulasi sektoral.

“PPNS memiliki peran yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Meskipun berasal dari unsur sipil, mereka diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap pelanggaran tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga melibatkan aparat sipil yang memiliki kapasitas dan keahlian khusus,” jelas Agung.

Ia menambahkan bahwa di era sekarang, tantangan penegakan hukum semakin kompleks, sehingga sinergi antar-aparat penegak hukum mutlak diperlukan. PPNS hadir sebagai mitra strategis kepolisian dan kejaksaan dalam mengurai berbagai kasus, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran administratif, perizinan, dan bidang hukum yang lebih teknis.

Selain menyoroti kewenangan, Agung juga menekankan perlunya PPNS menjaga integritas dan profesionalisme. Ia mengingatkan bahwa kewenangan penyidikan yang dimiliki harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, transparan, dan berorientasi pada keadilan bagi masyarakat.

“PPNS harus bisa menjadi contoh bahwa penegakan hukum dapat dilakukan dengan humanis, tegas, tetapi tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Keberadaan mereka di tengah masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa setiap aturan yang dibuat negara benar-benar ditegakkan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Kanwil Kemenkum DIY berkomitmen untuk terus memperkuat kapasitas PPNS melalui pelatihan, pembinaan, serta peningkatan koordinasi dengan instansi terkait. Dengan langkah tersebut, diharapkan PPNS mampu menjawab tantangan penegakan hukum yang semakin dinamis, serta memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan kepastian hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Acara penjelasan peran PPNS ini menjadi momentum penting untuk mengingatkan kembali masyarakat bahwa penegakan hukum tidak hanya bertumpu pada aparat kepolisian atau kejaksaan, tetapi juga melibatkan perangkat sipil yang diberi mandat khusus untuk menjaga ketertiban dan kepastian hukum.