⚖️ Layanan Kantor Wilayah

Jakarta – Hari kedua Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja mengusung tema “Wujudkan Hukum Berkeadilan melalui Layanan Transformasi Digital menuju Indonesia Emas 2045” dengan output utama berupa Laporan Capaian Kinerja Kemenkum Tahun 2025 dan Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026, menyajikan arahan dari tiga Pimpinan Unit Eselon I Kementerian Hukum, Selasa (16/12) di Hotel Grand Mercure Jakarta.

Kegiatan hari kedua dimulai dengan Arahan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Mien Ushien, menyampaikan paparan capaian kinerja serta arah kebijakan pembinaan hukum nasional, termasuk peran strategis kantor wilayah dalam mendukung pembangunan hukum dan peningkatan akses keadilan bagi masyarakat.

Selanjutnya, Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Suwardani memaparkan capaian kinerja bidang pengembangan SDM aparatur dan menekankan pentingnya peningkatan kompetensi, profesionalisme, serta integritas sumber daya manusia guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum secara optimal.

Andry Indrady, Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK), kemudian hadir menjadi pemateri ketiga menyampaikan evaluasi tugas dan peran unit eselon I serta kantor wilayah. Andry menekankan pentingnya sinergi, perencanaan berbasis kinerja, serta evaluasi berkelanjutan sebagai dasar perumusan kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak nyata.

Selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Kemenkum DIY Agung Rektono Seto, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Soleh Joko Sutopo, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Evy Setyowati Handayani, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Yudi Arto melaksanakan Pemaparan dalam Evaluasi Kinerja Kantor Wilayah. Kanwil Kemenkum DIY berhasil melampaui harapan kinerja kementerian dengan meraih nilai SAKIP A Memuaskan, dan nilai RB 100%.

Adapun harapan kinerja yang ingin dicapai adalah nilai SAKIP Kementerian Hukum di atas 80 dan nilai Reformasi Birokrasi di atas 90, sebagai wujud peningkatan akuntabilitas dan kualitas tata kelola pemerintahan.

YOGYAKARTA – Dalam rangka percepatan transformasi tata kelola layanan Badan Usaha tahun 2025, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum RI menyelenggarakan kegiatan layanan konsultasi teknis dan pendampingan langsung bertajuk "Coaching Clinic Layanan Administrasi Hukum Umum". Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Wanagama UC, Universitas Gadjah Mada (UGM), pada Selasa, 16 Desember 2025.

Kegiatan "Jemput Bola" ini diinisiasi oleh Direktorat Badan Usaha sebagai respons atas terbitnya berbagai regulasi terbaru yang membawa perubahan signifikan pada mekanisme pelayanan. Beberapa poin krusial yang melatarbelakangi kegiatan ini antara lain:

Verifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership): Kewajiban verifikasi pasca terbitnya Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 2 Tahun 2025 untuk mencegah pemblokiran sistem.

Digitalisasi Layanan: Sosialisasi mekanisme blokir dan buka blokir akses SABH secara digital sesuai Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 21 Tahun 2025.

Perbaikan Data Koperasi: Pembersihan data (data cleansing) serta solusi teknis terkait layanan Koperasi Merah Putih (KMP)

Layanan Baru: Sosialisasi mengenai pendirian dan perubahan anggaran dasar PT Kewirausahaan Sosial (Social Enterprise).

Selama kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WIB ini, tim dari Direktorat Badan Usaha memberikan asistensi langsung kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Layanan yang diberikan mencakup:

Konsultasi teknis untuk PT, Perseroan Perorangan, CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.

Pendampingan pendaftaran dan penyesuaian data Yayasan serta Perkumpulan.

Asistensi pengisian data Beneficial Ownership (BO) korporasi.

Layanan konsultasi perbaikan data Koperasi.

Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan sinergi antara Tim Pusat Ditjen AHU dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI Yogyakarta. Selain itu, acara ini turut mengundang perwakilan dari Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Yogyakarta, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Yogyakarta, serta para pelaku usaha dan penggiat Social Enterprise.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Yogyakarta, Agung Rektono Seto menekankan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah dalam mengawal transformasi layanan ini.

"Kami mengapresiasi langkah Ditjen AHU yang melakukan 'jemput bola' ke Yogyakarta. Kehadiran tim pusat di sini sangat krusial, terutama untuk mengedukasi para notaris dan pelaku usaha mengenai kewajiban verifikasi Beneficial Ownership serta digitalisasi layanan blokir-buka blokir yang diatur dalam regulasi terbaru tahun 2025," ujar Agung Rektono Seto.

Sebagai perpanjangan tangan pusat, Kanwil Kemenkum DIY bertindak sebagai fasilitator utama yang memastikan ketersediaan sarana prasana, jaringan internet yang memadai untuk akses aplikasi SABH/SABU, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan di daerah. Keterlibatan ini merupakan bagian dari komitmen wilayah untuk memberikan pelayanan publik yang prima dan responsif terhadap perubahan regulasi.
Dengan adanya coaching clinic ini, diharapkan para pelaku usaha dan notaris di wilayah Yogyakarta dapat memahami prosedur terbaru serta segera melakukan penyesuaian data badan usaha mereka sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Jakarta - Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada seluruh unit kerja yang telah berpartisipasi aktif, berkinerja baik, dan berkontribusi positif dalam penyelenggaraan kinerja Kementerian Hukum (Kemenkum) sepanjang tahun 2025. Supratman mengatakan bahwa kebersamaan, kolaborasi, dan komitmen yang terbangun merupakan bekal penting untuk mendorong kemajuan Kemenkum kedepan.

Saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025, Supratman mengatakan selama kurun waktu 2025, perlu mengingat (flash back) kembali perjalanan dengan mengukur dan mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan, serta merancang inovasi atau lompatan strategis untuk tahun yang akan datang.

“Pada Direktorat Jenderal (Ditjen) AHU (Administrasi Hukum Umum), luar biasa kita sudah bisa membantu program Bapak Presiden untuk mewujudkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan jumlah yang luar biasa, 83.000. Kemudian kalau ada kendala itu bisa segera diselesaikan dengan cepat. Ini sebuah respon yang positif,” kata Supratman di Grand Mercure Jakarta Kemayoran, Senin (15/12/2025).

Pada Ditjen Kekayaan Intelektual (KI), Supratman mengapresiasi ide tentang pembiayaan berbasiskan KI. Ide yang didapat dari hasil pertemuan General Assembly di WIPO, bahwa ternyata negara-negara maju memberikan perlindungan yang luar biasa terhadap KI, sehingga dapat memberikan pembiayaan terhadap semua karya yang berbasis inovasi.

“Semua negara yang statusnya negara maju, pasti menyiapkan pembiayaannya yang basisnya adalah KI. Entah itu paten, merek, hak cipta, dll. Alhamdulillah dengan usulan Kementerian Hukum, pemerintah sudah menyetujui, mengalokasikan 10 triliun rupiah di tahun 2026 untuk pembiayaan berbasis KI. Ini lompatan-lompatan yang jangan dianggap sepele,” ujar Supratman.

Kemudian di Ditjen Peraturan Perundang-undangan (PP), apresiasi tercipta atas layanan yang luar biasa, dimana proses harmonisasi PP bisa diselesaikan dalam masa lima hari kerja. Bahkan di Kalimantan Timur, terdapat inovasi one day service, dengan puncaknya 169 PP mampu diselesaikan harmonisasinya dalam satu hari.

Bentuk penghargaan Supratman atas prestasi yang dicatat Badan Strategi Kebijakan (BSK), dimana seluruh kebijakan di Kemenkum, terutama yang bentuknya Peraturan Menteri Hukum, tidak akan ditandatangani apalagi membuat ketetapan, jika tidak disertai dengan kajian yang dibuat oleh BSK.

“Itulah apresiasi saya, supaya kita terbuka. Apapun kebijakan, terutama yang berdampak keluar (Kemenkum), itu wajib harus ada analisa ataupun yang disebut dengan berbasis fakta. Jadi kalau ini bisa kita lakukan, semua transparan,” kata Menkum.

Prestasi dan apresiasi juga dialamatkan untuk peningkatan kompetensi pegawai di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum. Apalagi dengan telah diwisudanya taruna Poltekpin dan akan segera diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, tentu membuat BPSDM Hukum harus memulai tantangan baru dengan melakukan perekrutan siswa baru lagi.

Terkait dukungan manajemen, kinerja positif juga diberikan kepada kesekjenan dan Inspektorat Jenderal. Berupa tindak lanjut terhadap temuan dan dukungan terkait sumber daya manusia. Kedepan setelah melakukan transformasi untuk pelayanan publik, Kemenkum akan memperbarui merit system.

Terakhir, apresiasi yang sebesar-besarnya diberikan kepada seluruh jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum yang telah menyukseskan layanan pos bantuan hukum (posbankum). Ini merupakan langkah konkret kehadiran negara melalui Kemenkum untuk mempermudah masyarakat memperoleh akses keadilan yang merata hingga ke tingkat desa/kelurahan.

YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY menegaskan pentingnya peran peacemaker atau pendamai sebagai teladan dalam meredam perselisihan yang muncul di tengah masyarakat. Kehadiran peacemaker dinilai menjadi garda terdepan dalam menciptakan harmoni sosial, khususnya di tingkat kalurahan.

Kepala Kanwil Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto menyampaikan bahwa penyelesaian konflik secara damai melalui musyawarah dan pendekatan kekeluargaan merupakan kearifan lokal yang perlu terus diperkuat. Menurutnya, peacemaker memiliki peran strategis dalam mencegah konflik sosial berkembang menjadi permasalahan hukum yang lebih kompleks.

“Peacemaker adalah teladan di masyarakat. Mereka hadir untuk meredam perselisihan sejak dini, membangun dialog, dan mengedepankan solusi yang adil bagi semua pihak,” ujar Agung.

Lebih lanjut, Agung menekankan bahwa kehadiran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat kalurahan sangat sentral dalam mendukung peran peacemaker. Posbakum menjadi ruang konsultasi hukum yang mudah diakses masyarakat, sekaligus sarana edukasi hukum yang mendorong penyelesaian masalah secara preventif dan nonlitigasi.

Dengan adanya Posbakum, masyarakat dapat memperoleh pemahaman hukum sejak awal, sehingga potensi konflik dapat dikelola secara bijak dan tidak berujung pada proses hukum di pengadilan. Posbakum juga berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan keadilan yang inklusif.

Kanwil Kemenkum DIY terus mendorong optimalisasi peran Posbakum di kalurahan melalui pembinaan, pendampingan, serta sinergi dengan pemerintah daerah dan perangkat kalurahan. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum DIY dalam memperluas akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Pos Bantuan Hukum di kalurahan bukan sekadar tempat konsultasi, tetapi menjadi pusat penguatan kesadaran hukum masyarakat. Di sinilah peran peacemaker semakin relevan, karena didukung oleh pemahaman hukum yang memadai,” tambah Agung.

Melalui penguatan peran peacemaker dan optimalisasi Pos Bantuan Hukum di tingkat kalurahan, Kanwil Kemenkum DIY berharap tercipta masyarakat yang lebih sadar hukum, harmonis, serta mampu menyelesaikan perbedaan secara damai dan bermartabat.

YOGYAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik di bidang kekayaan intelektual, khususnya pendaftaran merek. Hingga Desember 2025, Kanwil Kemenkum DIY telah melayani sebanyak 2.592 permohonan pendaftaran merek dari masyarakat, pelaku usaha, UMKM, hingga institusi pendidikan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Capaian tersebut mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelindungan hukum atas merek sebagai identitas dan aset usaha. Pendaftaran merek tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga meningkatkan daya saing produk lokal di tengah persaingan pasar nasional maupun global.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto menyampaikan bahwa tingginya angka permohonan pendaftaran merek menjadi indikator positif tumbuhnya ekosistem usaha yang semakin sadar hukum. Menurutnya, merek merupakan salah satu instrumen strategis dalam membangun kepercayaan konsumen serta memperkuat posisi pelaku usaha di pasar.

“Pendaftaran merek adalah langkah awal yang sangat penting bagi pelaku usaha. Dengan merek yang terlindungi secara hukum, pelaku usaha memiliki kepastian dan rasa aman dalam mengembangkan bisnisnya. Kami terus mendorong masyarakat untuk tidak menunda pendaftaran merek,” ujar Agung.

Lebih lanjut, Agung menjelaskan bahwa Kanwil Kemenkum DIY secara konsisten melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendaftaran merek. Upaya tersebut antara lain melalui sosialisasi dan edukasi kekayaan intelektual, pendampingan pendaftaran merek bagi UMKM, serta sinergi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan komunitas usaha.

Selain itu, pemanfaatan layanan berbasis digital yang disediakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) juga menjadi faktor pendukung meningkatnya jumlah permohonan. Sistem pendaftaran merek secara daring dinilai mampu memberikan kemudahan, kecepatan, dan transparansi dalam proses pengajuan, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan tanpa batasan waktu dan tempat.

Kanwil Kemenkum DIY juga aktif menghadirkan layanan konsultasi dan asistensi langsung melalui klinik kekayaan intelektual, baik secara tatap muka maupun daring. Layanan ini bertujuan untuk membantu pemohon memahami prosedur pendaftaran, menghindari kesalahan administratif, serta meningkatkan peluang merek untuk memperoleh sertifikat.

Dengan capaian 2.592 permohonan pendaftaran merek hingga akhir 2025, Kanwil Kemenkum DIY optimistis angka tersebut akan terus meningkat seiring dengan semakin masifnya literasi kekayaan intelektual di masyarakat. Ke depan, Kanwil Kemenkum DIY berkomitmen untuk terus memperkuat perannya sebagai garda terdepan dalam memberikan pelindungan hukum kekayaan intelektual serta mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta.