⚖️ Layanan Kantor Wilayah

YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menerima kunjungan strategis dari Tim Kerja Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan pada Rabu, (15/04/2026). Kunjungan ini difokuskan pada pemetaan peluang kerja sama antara kementerian koordinator dengan pemerintah daerah (pemda) serta berbagai instansi lintas sektor di wilayah DIY.

Langkah ini merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 untuk mewujudkan sinkronisasi kebijakan hukum yang efektif dan mendukung target pembangunan nasional. Tim yang dipimpin oleh Sekretaris Deputi Koordinasi Hukum, Ramelan Suprihadi, berupaya menjaring potensi kolaborasi guna menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang melibatkan banyak instansi di daerah.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto, menyatakan komitmen penuh untuk mendukung inisiatif tersebut agar terjalin kerja sama yang kuat antara kementerian dengan pemda di DIY.

"Kami sangat mengapresiasi kehadiran Tim Deputi Koordinasi Hukum dalam memetakan peluang kerja sama lintas sektor ini. Sinergi antara pusat, pemda, dan instansi di daerah sangat krusial agar setiap rekomendasi kebijakan dapat diimplementasikan secara tepat sasaran, khususnya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang bersifat lintas kementerian/lembaga di Yogyakarta," ujar Agung Rektono Seto.

Dukungan administratif juga ditegaskan oleh Kepala Bagian TU dan Umum, Yudi Arto, yang memastikan jajarannya siap membantu kelancaran proses koordinasi ini.

"Kami Siap untuk menyiapkan seluruh dukungan administratif dan teknis guna memastikan proses kerja sama ini berjalan optimal. Komunikasi intensif terus kami jalin agar tindak lanjut dari rekomendasi kebijakan pusat dapat terfasilitasi dengan baik di tingkat wilayah," pungkas Yudi Arto.

YOGYAKARTA - Seluruh Kabupaten/Kota di DIY menunjukkan tren positif capaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Kelima Kabupaten/Kota di DIY berhasil meraih predikat IRH 'Istimewa' atau predikat tertinggi pada penilaian tahun 2024 dan 2025.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY terus menggaungkan pentingnya pencapaian IRH yang baik. Kepala Kanwil Kemenkum DIY Agung Rektono Seto menyebut IRH bukan hanya sekadar angka atau predikat, melainkan alan ukut untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi hukum dan kualitas regulasi di instansi pemerintah.

"Hasil penilaian IRH yang baik adalah cermin dari komitmen daerah terhadap pembangunan hukum yang berkelanjutan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mempertahankan indeks Istimewa yang telah diraih seluruh Kabupaten/Kota di DIY. Kanwil Kemenkum DIY berkomitmen untuk mendampingi pemerintah daerah dalam mencapai IRH optimal," ujar Agung, Rabu (15/4/2026).

IRH yang dimiliki suatu daerah mencerminkan pondasi hukum yang kuat dalam tata kelola pemerintahan. IRH menunjukkan sejauh mana suatu daerah telah berhasil dalam proses harmonisasi peraturan, penyederhanaan regulasi, dan penguatan kapasitas perancang peraturan perundang-undangan.

Penilaian IRH sendiri meliputi empat variabel, yaitu tingkat koordinasi Kementerian Hukum dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan, kompetensi perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas, kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu, dan penataan database peraturan perundang-undangan.

IRH yang baik menjadi penanda bahwa suatu daerah memiliki pondasi regulasi yang kuat, prosedur birokrasi yang efisien, dan komitmen nyata terhadap reformasi hukum. Kanwil Kemenkum DIY melalui Tim Sekretariat Wilayah akan terus berperan aktif sebagai fasilitator untuk mewujudkan IRH Istimewa di seluruh wilayah DIY.

YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat regulasi daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satunya melalui fasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Sleman tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Langkah ini dinilai strategis mengingat Kabupaten Sleman merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi, baik bencana alam maupun non-alam. Penyusunan Raperda ini diharapkan mampu menghadirkan regulasi yang komprehensif, adaptif, serta mampu menjawab tantangan kebencanaan secara lebih sistematis.

Kepala Kanwil Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto menegaskan bahwa penguatan regulasi menjadi kunci dalam memastikan upaya mitigasi dan penanggulangan bencana berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Raperda ini tidak hanya menjadi landasan hukum, tetapi juga instrumen penting dalam memperkuat mitigasi bencana yang berorientasi pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Regulasi yang baik harus mampu menghadirkan kemanfaatan nyata,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman, Raden Haris Martapa, menyampaikan harapannya agar perda yang tengah disusun ini mampu meningkatkan kualitas pelayanan kedaruratan di Kabupaten Sleman atau yang dikenal dengan sebutan Bumi Sembada.

Ia menekankan pentingnya sistem penanggulangan bencana yang cepat, tepat, dan melibatkan seluruh unsur masyarakat secara lebih luas, mulai dari pemerintah, relawan, hingga komunitas lokal.

“Melalui penyempurnaan Raperda ini, kami berharap pelayanan kedaruratan dapat berjalan lebih optimal, responsif, dan terintegrasi dengan berbagai pihak,” jelasnya.

Lebih lanjut, Haris mengungkapkan bahwa saat ini BPBD Sleman telah mengidentifikasi sedikitnya 11 potensi bencana yang mengancam wilayah tersebut. Selain potensi bencana yang telah dikenal sebelumnya, terdapat pula penambahan kategori baru yang perlu diantisipasi secara serius.

“Beberapa tambahan potensi bencana yang menjadi perhatian antara lain potensi likuifaksi, bencana akibat kegagalan teknologi, serta penyakit yang berpotensi menjadi kejadian luar biasa (KLB),” ungkapnya.

Penambahan kategori ini menunjukkan bahwa pendekatan penanggulangan bencana tidak lagi terbatas pada bencana alam semata, tetapi juga mencakup risiko-risiko modern yang muncul seiring perkembangan teknologi dan dinamika sosial masyarakat.

Kanwil Kemenkum DIY melalui perannya dalam harmonisasi dan fasilitasi pembentukan peraturan perundang-undangan daerah memastikan bahwa substansi Raperda telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tidak tumpang tindih, serta memiliki kejelasan norma yang dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.

Dengan adanya Raperda ini, diharapkan Kabupaten Sleman memiliki payung hukum yang lebih kuat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, sekaligus mendorong terwujudnya sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam membangun ketahanan daerah terhadap bencana, serta memastikan perlindungan maksimal bagi masyarakat dalam menghadapi berbagai risiko yang dapat terjadi kapan saja.

Bottom of Form

YOGYAKARTA – Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional menandai babak baru dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Sejak efektif berlaku pada 2 Januari 2026, regulasi ini secara resmi menggantikan Wetboek van Strafrecht (WvS) yang selama ini digunakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana beserta perubahannya.

Kehadiran KUHP Nasional sebagai langkah strategis dalam mewujudkan sistem hukum pidana yang lebih berkeadilan, adaptif, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan serta keindonesiaan. Kepala Kanwil Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto menjelaskan bahwa salah satu pembaruan penting dalam KUHP Nasional terletak pada pengaturan jenis pidana pokok. Selain pidana pengawasan, KUHP kini memperkenalkan pidana kerja sosial sebagai alternatif terhadap pidana penjara jangka pendek.

“Ketentuan mengenai pidana kerja sosial telah diatur secara rinci dalam Pasal 85 ayat (1) sampai dengan ayat (9) KUHP Nasional. Ini menjadi salah satu bentuk transformasi hukum pidana yang lebih progresif,” ujarnya.

Menurut Agung, penerapan pidana kerja sosial mencerminkan pendekatan daad-dader strafrecht, yaitu paradigma pemidanaan yang tidak hanya berfokus pada perbuatan pidana semata, tetapi juga memperhatikan pelaku sebagai individu. Pendekatan ini dinilai lebih manusiawi karena mengedepankan keseimbangan antara aspek objektif dan subjektif dalam penjatuhan sanksi.

Dalam paradigma tersebut, pemidanaan tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan atau retributif yang berujung pada pemenjaraan. Sebaliknya, hakim juga mempertimbangkan berbagai aspek lain, seperti tingkat kesalahan, kondisi personal pelaku, serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban.

“Pendekatan ini memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi yang lebih proporsional dan berkeadilan, termasuk melalui pidana kerja sosial yang tidak merampas kemerdekaan fisik seseorang,” tambahnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Febri Nurdian Satriatama menegaskan bahwa pidana kerja sosial pada dasarnya merupakan bentuk pembinaan yang dilaksanakan di luar lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan negara.

Ia menjelaskan bahwa konsep ini sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 51, yaitu untuk memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan dan pembimbingan agar menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

“Pidana kerja sosial juga bertujuan menumbuhkan rasa penyesalan, sekaligus membantu terpidana untuk mengatasi rasa bersalah tanpa harus mengalami dampak negatif dari pemenjaraan,” jelas Febri.

Lebih lanjut, pelaksanaan pidana kerja sosial dirancang dengan mempertimbangkan kesesuaian antara jenis pekerjaan sosial yang diberikan dengan latar belakang, profesi, atau keahlian terpidana. Hal ini dinilai sebagai pendekatan yang lebih efektif dalam proses rehabilitasi sosial.

Dengan mekanisme tersebut, pidana kerja sosial tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga membantu terpidana untuk tetap produktif dan terhindar dari stigma negatif yang kerap melekat pada individu yang menjalani pidana penjara.

Kanwil Kemenkum DIY memandang bahwa kebijakan ini merupakan langkah maju dalam sistem pemidanaan di Indonesia, khususnya dalam mengurangi overcrowding di lembaga pemasyarakatan serta mendorong pendekatan keadilan restoratif yang lebih inklusif.

YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) DIY terpilih sebagai lokasi pelaksanaan Pilot Project Self-Assessment Indeks Kapabilitas Kelembagaan. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Ankum pada Rabu (15/04/2026) ini merupakan langkah strategis untuk mengukur efektivitas penguatan kelembagaan di tingkat wilayah, bekerja sama langsung dengan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum yang diwakilkan oleh Indra Diki Dewantara dan Rurys Setyawan.

Tim dari Biro Perencanaan melakukan penggalian data mendalam melalui sesi wawancara teknis. Fokus utama evaluasi ini mencakup delapan pilar krusial yang menjadi fondasi kekuatan organisasi, di antaranya:
* Internalisasi Visi & Misi: Pemahaman pegawai terhadap komitmen dasar kementerian.
* Inovasi Layanan: Pendataan inisiasi baru untuk efisiensi birokrasi.
* Sistem Reward: Perluasan skema apresiasi di luar kategori "Pegawai Teladan".
* Budaya Sharing Knowledge: Struktur transfer ilmu antar pegawai secara rutin.
* Manajemen Risiko (MR): Sosialisasi mitigasi risiko di seluruh lapisan divisi.
* Pemantauan SKP: Peran atasan dalam mengawal target kinerja bawahan.
* Akuntabilitas Keuangan: Pengelolaan anggaran yang sesuai regulasi.
* Evaluasi Orta: Peninjauan proporsionalitas struktur organisasi terhadap beban kerja.

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Yudi Arto, menyambut baik pelaksanaan pilot project ini sebagai sarana evaluasi mandiri bagi organisasi dalam meningkatkan performa birokrasi.

"Kegiatan bersama Biro Perencanaan ini sangat penting untuk memetakan sejauh mana nilai-nilai organisasi telah terinternalisasi. Kami berkomitmen untuk memastikan setiap indikator, mulai dari manajemen risiko hingga akuntabilitas keuangan, menjadi budaya kerja nyata di lingkungan Kanwil DIY," ujar Yudi Arto.

Beliau juga menegaskan pentingnya validasi data dukung dalam proses ini agar hasil yang didapatkan akurat dan objektif.

"Wawancara ini memberikan gambaran gap analysis yang jernih bagi kami. Hasil evaluasi ini akan segera ditindaklanjuti dengan melakukan validasi data di setiap bagian, sehingga strategi penguatan kelembagaan ke depan menjadi lebih tepat sasaran dan akuntabel," tambahnya.

Hasil dari self-assessment ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi nasional untuk menentukan strategi penguatan kelembagaan di seluruh Kantor Wilayah. Seluruh jajaran di Kanwil Kemenkum DIY diharapkan segera melengkapi dokumen pendukung guna memastikan proses validasi berjalan optimal demi mewujudkan birokrasi yang lebih kapabel dan inovatif.