⚖️ Layanan Kantor Wilayah

YOGYAKARTA - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY Agung Rektono Seto melantik 15 pejabat fungsional di lingkungan Kanwil Kemenkum DIY. Kepada para pejabat fungsional yang baru dilantik, Agung mengingatkan soal integritas kinerja dan peran aktif dalam organisasi.

Hal itu disampaikan Agung dalam momen pelantikan pejabat fungsional di Aula Kanwil Kemenkum DIY, Jumat (13/3/2026). Pejabat fungsional yang dilantik meliputi delapan pejabat fungsional Analis Hukum dan tujuh pejabat fungsional Penyuluh Hukum.

"Wujudkanlah rasa syukur atas amanah yang diembankan ini dengan terus belajar dan berkembang untuk memberikan kinerja lebih baik. Menjadi Pejabat Fungsional tidak hanya melihat berapa pendapatan yang dihasilkan, tetapi harus diikuti juga dengan kecerdasan, kinerja yang baik, serta integritas dalam bertindak," ujar Agung.

Agung menegaskan bahwa jabatan yang diemban adalah hasil kinerja pribadi dengan dukungan dari seluruh tim terkait. Agung mengajak seluruh pejabat yang dilantik untuk mensyukuri lingkungan kerja yang kondusif dengan terus memberikan kinerja terbaik.

"Teruslah belajar dan senantiasa mengembangkan diri, memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan di sekitar kita, serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat," ungkapnya.

Agung juga memberikan ucapan selamat bagi para pejabat yang dilantik. Ia berharap seluruh jajarannya dapat bekerja sama dalam memberikan pelayanan publik yang baik dan mempertahankan predikat WBK dan WBBM yang telah diraih.

"Jadilah sosok teladan bagi lingkungan kerja dan sekitar, dengan demikian citra positif yang terbangun tidak hanya bagi organisasi tapi juga pada diri pribadi. Mari aktif berperan dalam mempertahakan predikat WBK-WBBM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY" tegasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Febri Nurdian Satriatama, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Evy Sulistyowati Handayani, serta jajaran pejabat struktural dan fungsional Kanwil Kemenkum DIY.

YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Kemenkum DIY) secara aktif menyukseskan program Mudik Bersama Kementerian Hukum Tahun 2026 dengan menyiapkan layanan transit bagi para pemudik yang melintasi wilayah Yogyakarta pada Jumat (13/03/2026). Sebagai salah satu titik perlintasan strategis rute Jakarta-Surakarta dan destinasi akhir rute Jakarta-Yogyakarta, Kanwil Kemenkum DIY berkomitmen memberikan pelayanan prima bagi para pegawai dan keluarga yang sedang dalam perjalanan menuju kampung halaman.

Penyambutan ini dilakukan secara sigap oleh jajaran panitia di lapangan untuk memastikan para pemudik mendapatkan tempat istirahat yang layak dan penyambutan yang hangat setelah menempuh perjalanan jauh dari pusat.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto, memantau langsung kesiapan titik transit dan menekankan bahwa kegiatan ini adalah bentuk kepedulian organisasi terhadap kesejahteraan pegawai, terutama di momen sakral Idulfitri.

"Kegiatan penyambutan ini merupakan implementasi nyata dari semangat 'Nyaman Bersama' yang kita usung tahun ini. Kami ingin rekan-rekan pemudik yang transit di Yogyakarta merasa seperti sudah sampai di rumah sendiri. Kami telah menyiapkan fasilitas pendukung agar mereka bisa melepas lelah sejenak dengan nyaman sebelum melanjutkan perjalanan. Pelayanan terbaik tidak hanya kami berikan kepada masyarakat, tetapi juga kepada keluarga besar kementerian," ujar Agung.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Yudi Arto, menjelaskan bahwa teknis penyambutan telah dipersiapkan secara matang, termasuk koordinasi dengan pengemudi bus dan penyediaan logistik ringan bagi pemudik yang transit.

"Kami memastikan setiap bus yang singgah mendapatkan pendampingan yang responsif. Tim di lapangan telah disiagakan untuk membantu kebutuhan para pemudik selama di titik transit, mulai dari fasilitas kebersihan hingga ruang istirahat sementara. Fokus kami adalah memberikan kenyamanan maksimal sehingga semangat mudik tetap terjaga dan seluruh peserta bisa sampai di tujuan dengan selamat dan bahagia," ungkap Yudi.

Program Mudik Bersama ini memberangkatkan ratusan pegawai dengan dukungan armada bus yang memadai. Di Yogyakarta, sinergi antara petugas Kanwil dan panitia pusat diperkuat guna memastikan mobilitas berjalan lancar tanpa hambatan berarti.

Melalui pelayanan yang terorganisir ini, Kanwil Kemenkum DIY membuktikan bahwa predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tecermin dalam setiap aspek kinerja, termasuk dalam memfasilitasi kebutuhan pegawai selama masa mudik lebaran.

YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Kemenkum DIY) mengikuti kegiatan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja Pembinaan Hukum yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada Kamis (12/03/2026). Bertempat di Ruang Rapat 3, pertemuan ini difokuskan pada pemetaan keberhasilan kinerja tahun 2025 serta pendampingan rencana aksi tahun 2026 agar lebih berdampak bagi masyarakat.

Rapat evaluasi ini menjadi forum strategis bagi wilayah untuk memberikan masukan langsung kepada pusat terkait kendala dan kebutuhan riil di lapangan, khususnya dalam upaya memperluas akses keadilan hingga tingkat pedesaan.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Febri Nurdian Satriatama, memberikan catatan penting guna mendorong optimalisasi capaian Rencana Aksi Kementerian Hukum Tahun 2026. Beliau menekankan bahwa setiap target kinerja harus berorientasi pada kemudahan akses bagi masyarakat.

"Kami terus berupaya memperkuat layanan hukum di wilayah, salah satunya melalui mekanisme jemput bola dalam pemberian layanan JDIH ke Pemerintah Daerah. Fokus kami adalah memastikan bahwa masyarakat di tingkat desa dan kelurahan mendapatkan hak hukum yang setara. Oleh karena itu, penguatan Posbankum Desa melalui penyelenggaraan pelatihan paralegal menjadi prioritas strategis yang harus segera kita akselerasi," tegas Febri.

Beliau juga menambahkan perlunya tindak lanjut yang lebih mendalam terhadap hasil analisis dan evaluasi Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Kepala Daerah (Perkada) agar tetap relevan dan solutif bagi kebutuhan daerah.

Dalam pertemuan tersebut, tim dari BPHN juga memaparkan rencana penyelenggaraan Peacemaker Training 2026 berbasis e-learning. Menanggapi hal tersebut, jajaran Kanwil Kemenkum DIY memberikan masukan terkait perlunya regulasi yang mewajibkan Pemberi Bantuan Hukum (PBH) untuk terlibat aktif dalam pembinaan Posbankum Desa.

Diharapkan, dengan adanya keterlibatan PBH secara langsung, program pembinaan hukum di tingkat desa dapat berjalan lebih efektif. Sebagai bentuk apresiasi, diusulkan pula pemberian penghargaan bagi PBH yang aktif menyelenggarakan pelatihan paralegal secara mandiri.

Sebagai satuan kerja yang menyandang predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kanwil Kemenkum DIY berkomitmen untuk menyelesaikan pelaporan capaian Rencana Aksi pada Triwulan I 2026 secara akurat dan tepat waktu. Sinergi antara pusat dan wilayah ini diharapkan dapat menciptakan sistem pembinaan hukum yang lebih responsif dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat di Yogyakarta.

YOGYAKARTA – Jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti upacara Pelepasan Mudik Bersama Keluarga Besar Kemenko Kumham Imipas, Kementerian Hukum, dan Kementerian HAM secara daring pada Kamis (12/03/2026).
Kegiatan yang mengusung tema "Mudik PASTI Aman, Hati Nyaman" ini diikuti dengan khidmat oleh Kepala Kantor Wilayah, Agung Rektono Seto, bersama jajaran pimpinan tinggi pratama dan perwakilan pegawai dari Aula Kantor Wilayah.
Kepedulian Internal: Penyerahan Bingkisan Hari Raya
Sebelum mengikuti prosesi pelepasan mudik secara nasional, Kanwil DIY terlebih dahulu melaksanakan aksi kepedulian internal. Kepala Kantor Wilayah memberikan secara simbolis bingkisan hari raya kepada para pegawai honorer (PPNPN) di lingkungan kantor wilayah.
Langkah ini diambil sebagai bentuk apresiasi dan perhatian pimpinan atas dedikasi para pegawai honorer yang telah mendukung kelancaran tugas operasional kantor sepanjang tahun, sekaligus membantu persiapan mereka dalam menyambut hari raya.

Acara dilanjutkan dengan menyimak Laporan Kegiatan Mudik Bersama oleh Kepala Biro Umum Kemenkum. Dalam laporannya, dipaparkan kesiapan armada bus yang mengangkut ribuan pegawai dari tiga instansi hasil transisi organisasi tersebut. Sinergi ini bertujuan memastikan koordinasi satu pintu yang terpadu bagi keluarga besar bidang Hukum, HAM, serta Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dalam sambutannya, Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, menekankan pentingnya menjaga keselamatan selama perjalanan. Beliau menyampaikan pesan penting bagi seluruh ASN:
• Keselamatan & Kesehatan: Menjadi prioritas utama selama perjalanan mudik.
• Keteladanan: ASN harus tetap menjadi contoh yang baik di tengah masyarakat selama libur Idul Fitri 1447 H.
• Integritas: Menjaga marwah institusi meskipun sedang berada jauh dari lingkungan kantor.
Pelepasan Simbolis dan Dukungan Mitra

Puncak acara ditandai dengan pelepasan armada mudik secara resmi dari Lapangan Upacara Jakarta. Kegiatan ini didukung penuh oleh berbagai mitra strategis seperti BNI, BRI, Mandiri, Telkom Indonesia, Jasa Marga, dan Taspen, yang turut hadir memastikan kelancaran teknis keberangkatan ribuan peserta mudik.

YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap 10 notaris baru di wilayah DIY. Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan tersedianya pelayanan hukum yang profesional, berkualitas, dan berintegritas bagi masyarakat.

Pelantikan dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto yang dalam sambutannya menegaskan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, khususnya dalam pembuatan akta otentik serta berbagai layanan hukum lainnya.

Agung menyampaikan bahwa notaris yang baru dilantik harus mampu menjaga marwah profesi dengan bekerja secara profesional, berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan, serta mengedepankan etika profesi dalam setiap pelaksanaan tugas.

“Notaris adalah profesi yang sangat dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena itu, saudara-saudara yang hari ini dilantik wajib menjaga marwah profesi dengan cara bekerja secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab,” ujar Agung.

Ia juga menekankan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris harus dijaga dengan komitmen yang kuat terhadap integritas dan pelayanan publik yang berkualitas. Menurutnya, notaris tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga berperan sebagai garda depan dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

“Notaris melayani masyarakat, sehingga harus menjunjung tinggi komitmen integritas dan memberikan pelayanan prima. Setiap akta yang dibuat harus memiliki kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Agung mengingatkan agar para notaris senantiasa berhati-hati dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki. Ia menilai bahwa profesionalisme, kehati-hatian, serta kepatuhan terhadap kode etik merupakan kunci utama dalam menjaga kredibilitas profesi notaris.

Dalam kesempatan tersebut, Agung juga mengajak para notaris untuk terus meningkatkan kompetensi dan kapasitas diri seiring dengan perkembangan hukum dan dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Dengan demikian, para notaris diharapkan mampu memberikan layanan hukum yang adaptif dan berkualitas.

Pelantikan ini juga menjadi bentuk komitmen Kanwil Kemenkum DIY dalam memperkuat ekosistem pelayanan hukum di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kehadiran notaris-notaris baru diharapkan dapat semakin memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum yang profesional, transparan, dan terpercaya.

Melalui momentum pelantikan ini, Kanwil Kemenkum DIY berharap para notaris yang telah diambil sumpahnya dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas profesi, serta memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.