SLEMAN - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sleman menggelar sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sleman dengan menghadirkan Narasumber yang berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY. Kegiatan yang berlangsung pada Senin, (13/01/2025) ini dihadiri oleh 60 pelaku UMKM dari berbagai sektor.

Dalam sosialisasi tersebut, para peserta mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya melindungi kekayaan intelektual, prosedur pendaftaran merek, hingga penggunaan logo yang tepat. Narasumber dari Kanwil Kemenkum DIY, yang juga menjabat sebagai Kepala Subbidang KI, Vanny Aldilla, menekankan bahwa perlindungan HKI sangat krusial bagi keberlangsungan dan perkembangan UMKM.

"Dengan memiliki perlindungan hukum atas kekayaan intelektual, para pelaku UMKM dapat lebih percaya diri dalam mengembangkan usahanya dan berkompetisi di pasar yang semakin ketat," ujar Vanny.

Diakhir Vanny Aldilla juga memberikan tips-tips membuat dan mendaftarkan merek yang kuat.

Sementara itu, perwakilan dari Dinas Koperasi dan UKM, Ahmad Bintar, menjelaskan pentingnya penggunaan logo dalam produk usaha.

Diakhir dilakukan sesi tanya jawab yang interaktif dimana memberikan kesempatan bagi para peserta untuk berkonsultasi mengenai berbagai permasalahan yang terkait dengan HKI. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pun beragam, mulai dari prosedur pendaftaran merek untuk yayasan hingga penggunaan bahasa asing dalam merek.

YOGYAKARTA – Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Kemenkum DIY) dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) semakin mempererat kerjasama dalam upaya melindungi kekayaan intelektual (KI) di wilayah tersebut. Hal ini terungkap dalam koordinasi program Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum DIY Tahun 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah DIY Pada Senin (13/01/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum DIY, Eem Nurmanah, menyampaikan sejumlah program unggulan tahun ini, di antaranya:

Paten goes to industry: Program pendampingan pendaftaran paten ke sentra industri.

Penetapan Kawasan Karya Cipta dan Desain Industri: Upaya untuk melindungi karya kreatif di wilayah-wilayah tertentu.

One Village One Brand (OVOB): Program pendaftaran merek kolektif atau bersama dalam sebuah sentra.
"Tahun 2025 kami tetapkan sebagai Tahun Hak Cipta dan Desain Industri," ujar Eem. Ia juga menyampaikan bahwa DIY telah meraih penghargaan dari Kemenkumham RI atas jumlah permohonan hak cipta dan pendaftaran merek terbanyak di Indonesia pada tahun 2022.

Sementara itu, Sekretaris Daerah DIY, Benny Suharsono, menyambut baik inisiatif Kanwil Kemenkum DIY. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Kami akan terus mendukung program-program perlindungan KI yang dilaksanakan oleh Kanwil Kemenkum DIY," ujar Benny. Ia juga mengapresiasi ide Kepala Divisi Pelayanan Hukum terkait program pemberdayaan KI untuk disabilitas.

Keduanya sepakat bahwa kerjasama yang solid antara Kanwil Kemenkum DIY dan Pemda DIY akan memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi kreatif di DIY. Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat terhadap KI, diharapkan dapat mendorong tumbuhnya inovasi dan kreativitas masyarakat, serta meningkatkan nilai tambah produk-produk lokal.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang Pelayanan KI Yustina Elistya Dewi.

Bantul– Kantor Wilayah Kementerian Hukum  (Kemenkum) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjalin kerja sama dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Perdagangan Kabupaten Bantul untuk meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah tersebut.

Dalam pertemuan koordinasi yang berlangsung pada Senin, (1/01/2025), kedua belah pihak membahas berbagai program dan inisiatif yang akan dilaksanakan bersama. Fokus utama dari kerja sama ini adalah mendorong pendaftaran merek, desain industri, dan indikasi geografis bagi produk-produk UMKM di Bantul.

"Kami sangat mengapresiasi inisiatif dari kemenkum DIY untuk bekerja sama dengan kami. Ini merupakan langkah yang sangat penting untuk melindungi kekayaan intelektual para pelaku UMKM di Bantul," ujar  Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Perdagangan Kabupaten Bantul.

Beberapa poin penting yang menjadi hasil dari pertemuan tersebut antara lain:

Peningkatan kesadaran: Kedua belah pihak sepakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya para pelaku UMKM, tentang pentingnya melindungi kekayaan intelektual.

Pendaftaran merek dan desain industri: Kemenkum DIY akan memberikan pendampingan kepada UMKM dalam proses pendaftaran merek dan desain industri.
Indikasi geografis: Potensi indikasi geografis di Bantul, seperti batik kayu Krebet dan kerajinan keris Imogiri, akan terus dikembangkan.
Kawasan karya cipta: kemenkum DIY akan mengusulkan Kalurahan Wukirsari sebagai kawasan karya cipta.

Data UMKM: Dinas Koperasi Bantul akan menyediakan data UMKM yang lengkap untuk mendukung program-program Kemenkum DIY.

"Kami berharap kerja sama ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi UMKM di Bantul. Dengan perlindungan kekayaan intelektual yang kuat, produk-produk UMKM Bantul akan semakin dikenal dan memiliki nilai tambah," ungkap Kus Analis KI Madya Selaku Ketua Tim.

Tambahan Informasi Saat ini terdapat 95.455 UMKM berdasarkan sidaku.bantulkab.go.id dan 26.000 IKM di Kabupaten Bantul.

Yogyakarta – Direktur Badan Usaha Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Andi Taletting Langi, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkum DIY.

Dalam kunjungannya, Andi disambut oleh Kepala Kantor Wilayah, Agung Rektono Seto, didampingi Kepala Bidang Pelayanan AHU Retno Dewi Banowati, beserta jajaran pejabat di lingkungan Kanwil Kemenkum DIY. Beliau menyampaikan apresiasi atas kinerja Kanwil Kemenkum DIY dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, khususnya terkait layanan AHU.

Selama peninjauan, Andi memeriksa berbagai layanan, termasuk pelayanan perizinan badan usaha, legalisasi dokumen, dan layanan pendukung lainnya di lobi pelayanan terpadu kanwil setempat. Selain itu, beliau juga berdialog dengan para petugas layanan dan masyarakat pengguna layanan untuk mendapatkan masukan langsung mengenai kualitas layanan.

"Kanwil Kemenkum DIY telah menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam mendukung pelayanan publik, khususnya di bidang Administrasi Hukum Umum. Kami berharap layanan ini terus ditingkatkan demi memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat," ujar Andi, Senin (13/1/2025).

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya Ditjen AHU dalam memastikan seluruh layanan di bawah naungannya berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta mendorong inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. "Kami sangat menyambut baik kedatangan Direktur Badan Usaha Ditjen AHU, Bapak Andi Taletting Langi, ke Kanwil Kemenkum DIY. Kunjungan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya dalam bidang Administrasi Hukum Umum," ujar Agung.

Dengan kunjungan ini, diharapkan Kanwil Kemenkum DIY semakin termotivasi untuk terus memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan akuntabel kepada masyarakat luas.

YOGYAKARTA – Kementerian Hukum hadir dalam acara peluncuran buku dan talkshow bertajuk Bangkitnya Kewirausahaan Sosial di Indonesia: Kisah Muhammadiyah pada Senin (13/1/2025). Acara yang diselenggarakan di Museum Muhammadiyah Yogyakarta Kompleks Kampus Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dihadiri Direktur Badan Usaha Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Andi Taletting Langi, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum DIY, Eem Nurmanah. Pada acara ini seluruh tamu undangan berkesempatan melihat museum Muhammadiyah yang mana didalamnya terarsip sejarah dari masa ke masa.

Dalam kesempatan tersebut, Andi Taletting Langi menyampaikan pandangannya terkait perkembangan kewirausahaan sosial di Indonesia. Ia menekankan pentingnya semangat kewirausahaan sosial sebagai gerakan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga bertujuan untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial di masyarakat. Menurutnya, kewirausahaan sosial merupakan langkah strategis dalam mendorong pembangunan nasional melalui pemberdayaan masyarakat.

"Kemenkum memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi kewirausahaan sosial. Kami memfasilitasi sosial enterprise untuk memiliki badan hukum yang kuat, sehingga mereka dapat mengakses berbagai sumber daya, termasuk pendanaan, guna memberikan dampak yang lebih besar kepada masyarakat," ujar Andi.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia sekaligus penulis buku, Arsjad Rasjid, dalam talkshow tersebut menyoroti nilai gotong royong yang menjadi jiwa dari kewirausahaan sosial. Ia memuji Muhammadiyah sebagai contoh nyata implementasi kewirausahaan sosial yang mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan di masyarakat.

"Sosial enterprise di Muhammadiyah tidak hanya sekadar mencari keuntungan, tetapi juga memberikan dampak nyata yang positif bagi masyarakat. Ini adalah kunci bagi Indonesia untuk maju," jelas Arsjad.

Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyampaikan apresiasi atas peluncuran buku ini. Menurutnya, buku tersebut merupakan langkah inspiratif dalam membangun Indonesia melalui pendekatan kewirausahaan sosial.

"Muhammadiyah telah menunjukkan bahwa kolaborasi antara nilai-nilai Islam, gotong royong, dan inovasi dapat menjadi solusi atas berbagai tantangan sosial yang dihadapi bangsa," ungkap Haedar.

Acara ini menjadi momentum penting dalam mendorong semangat kewirausahaan sosial di Indonesia. Dengan kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan dunia usaha, diharapkan kewirausahaan sosial dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.