⚖️ Layanan Kantor Wilayah

YOGYAKARTA — Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (Pengwil INI DIY) menyelenggarakan kegiatan Coffee Break Diskusi Hukum bertema “Menuju Profesionalitas Notaris dan PPAT di Bidang Pelayanan Pertanahan dan Perlindungan Hukum bagi Masyarakat”, Selasa (3/2/2026), bertempat di The Rich Jogja Hotel.

Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 450 notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai forum strategis untuk memperkuat pemahaman hukum serta meningkatkan kualitas dan profesionalitas pelayanan kepada masyarakat.

Acara dibuka secara resmi oleh Ketua Pengail INI DIY, Agung Herning. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan ruang penting bagi notaris dan PPAT untuk bersama dengan pemangku kebijakan mendiskusikan dinamika regulasi, tantangan praktik, serta tuntutan profesionalitas di era pelayanan publik yang semakin transparan dan akuntabel.

Coffee Break Diskusi Hukum ini menghadirkan narasumber dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni Kepala Kantor Wilayah Kemenkum DIY Agung Rektono Seto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Evy Setyowati Handayani, serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Febri Nurdian Satriatama.

Dalam paparannya, Agung Rektono Seto mengungkapkan bahwa notaris memiliki peran strategis sebagai pejabat umum yang berkontribusi langsung dalam memberikan kepastian dan pelindungan hukum kepada masyarakat, dikarenakan akta notaris merupakan akta otentik yang mempunyai kekuasaan pembuktian yang sempurna dalam persidangan. Ia juga memaparkan berbagai tantangan yang dihadapi notaris di DIY, mulai dari meningkatnya kompleksitas kasus hukum, potensi sengketa atas akta, hingga pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Agung menekankan bahwa profesionalitas, integritas, dan kehati-hatian merupakan kunci utama dalam menjalankan tugas kenotariatan. “Notaris tidak hanya dituntut cakap secara administratif, tetapi juga harus memiliki pemahaman hukum yang kuat untuk melindungi kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Evy Setyowati Handayani menyampaikan paparan berbasis data dan statistik terkait layanan kenotariatan di DIY. Ia memaparkan kewajiban pembuatan laporan bulanan notaris, aduan masyarakat, dan berbagai temuan yang menjadi perhatian dalam pembinaan dan pengawasan. Evy menekankan pentingnya kepatuhan notaris terhadap kewajiban pelaporan sebagai bentuk akuntabilitas dan profesionalitas profesi.

Evy juga mendorong optimalisasi pemanfaatan layanan dan sistem digital yang disediakan oleh Kementerian Hukum guna meningkatkan efektivitas dan transparansi pelayanan hukum kepada masyarakat.

Pada sesi berikutnya, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Kanwil Kemenkum DIY, Febri Nurdian Satriatama, membahas perkembangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbaru serta keterkaitannya dengan profesi notaris. Febri menjelaskan bahwa pembaruan KUHP dan KUHAP membawa implikasi penting bagi notaris sebagai pejabat umum, khususnya dalam aspek kehati-hatian, pertanggungjawaban hukum, dan perlindungan terhadap profesi. Notaris dituntut untuk memahami norma-norma pidana dan prosedural yang baru agar tidak terjebak dalam permasalahan hukum akibat kelalaian administratif maupun kesalahan prosedur dalam pembuatan akta.

Lebih lanjut, Febri menekankan bahwa pemahaman terhadap KUHP dan KUHAP yang baru juga menjadi bagian dari upaya preventif dalam meminimalkan potensi kriminalisasi terhadap notaris. Dengan menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi, notaris diharapkan mampu memberikan pelayanan hukum yang aman, profesional, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Melalui penyelenggaraan Coffee Break Diskusi Hukum ini, Pengwil INI DIY berharap senantiasa terbangun sinergisitas antara organisasi profesi, notaris dan PPAT, serta pemerintah. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong terwujudnya pelayanan kenotariatan yang profesional, berintegritas, serta memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat.

YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY menegaskan pentingnya peran strategis notaris dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kepala Kanwil Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto mengingatkan bahwa notaris tidak hanya berfungsi sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang difasilitasi tidak dimanfaatkan untuk tujuan ilegal.

Dalam arahannya, Agung menekankan bahwa Kanwil Kemenkum DIY bersama Majelis Pengawas Daerah (MPD) terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan jabatan notaris. Pengawasan ini bukan dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak profesi, melainkan untuk memastikan agar praktik kenotariatan tetap berjalan sesuai dengan prinsip integritas, kehati-hatian, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Notaris adalah garda terdepan dalam menjaga integritas sistem hukum dan administrasi publik. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk memahami risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan mencegah keterlibatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam praktik yang melanggar hukum,” ujar Agung.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang sering kali melibatkan upaya untuk menyamarkan asal-usul harta hasil kejahatan melalui berbagai transaksi hukum, termasuk yang memerlukan jasa notaris. Karena itu, notaris perlu menerapkan prinsip Know Your Client (KYC) atau mengenal klien secara menyeluruh sebelum membuat akta, serta melakukan pelaporan apabila terdapat transaksi yang mencurigakan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Integritas dan profesionalisme notaris merupakan benteng pertama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga hukum. Oleh karena itu, Kanwil Kemenkum DIY akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan agar setiap notaris bekerja sesuai kode etik, menjunjung tinggi prinsip transparansi, serta patuh terhadap regulasi dalam pencegahan TPPU,” tegas Agung.

Selain pengawasan rutin, Kanwil Kemenkum DIY juga aktif melakukan kegiatan pembinaan dan sosialisasi terkait pencegahan TPPU. Melalui forum tersebut, notaris diingatkan untuk memperbarui pemahaman mereka terhadap peraturan terkini, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta peraturan pelaksana yang mengatur kewajiban pelaporan dan kewaspadaan profesi non-keuangan.

Dengan langkah pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan, Kanwil Kemenkum DIY berharap seluruh notaris di Yogyakarta dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga sistem hukum yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik kejahatan keuangan.

YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang hukum, melalui optimalisasi layanan Apostille. Layanan ini merupakan bentuk legalisasi dokumen publik yang memudahkan warga negara Indonesia dalam menggunakan dokumen resminya di luar negeri tanpa melalui proses birokrasi yang panjang dan berbelit.

Apostille hadir sebagai implementasi nyata dari perjanjian internasional Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents atau Konvensi Apostille 1961, yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Dengan bergabungnya Indonesia dalam konvensi tersebut, dokumen publik yang telah mendapatkan Apostille di negara asal dapat langsung diakui di negara peserta konvensi lainnya.

Kepala Kanwil Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto menjelaskan bahwa layanan Apostille merupakan bagian dari transformasi pelayanan publik di bidang hukum yang mengedepankan kemudahan, kecepatan, serta transparansi.

“Melalui layanan Apostille, masyarakat tidak perlu lagi melakukan legalisasi berlapis hingga ke kedutaan besar negara tujuan. Cukup mengurusnya melalui Kanwil Kemenkumham, prosesnya menjadi lebih sederhana, cepat, dan jelas,” ujar Agung.

Ia menambahkan, layanan ini juga sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan transformasi digital yang terus didorong oleh Kementerian Hukum. Dengan sistem pelayanan yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi, masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum atas dokumen yang dibutuhkan untuk berbagai kepentingan internasional.

Seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan kebutuhan akan pengakuan dokumen lintas negara, permohonan Apostille di DIY terus menunjukkan tren peningkatan. Dokumen yang paling banyak diajukan antara lain ijazah, transkrip nilai, akta kelahiran, akta perkawinan, hingga dokumen pendukung untuk keperluan kerja dan pendidikan di luar negeri.

Menjawab kebutuhan tersebut, Kanwil Kemenkum DIY terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas layanan, baik dari sisi prosedur, sumber daya manusia, maupun sarana pendukung. Upaya ini dilakukan agar layanan Apostille dapat diakses secara mudah oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.

“Negara harus hadir memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi warganya. Apostille adalah salah satu wujud nyata kehadiran negara dalam mendukung aktivitas internasional masyarakat, baik untuk pendidikan, pekerjaan, maupun kepentingan pribadi lainnya,” tegas Agung.

Dengan optimalisasi layanan Apostille, Kanwil Kemenkum DIY berharap masyarakat semakin memahami pentingnya legalisasi dokumen yang sah dan diakui secara internasional, sekaligus merasakan langsung manfaat dari pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

YOGYAKARTA - Pelayanan publik yang diberikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY mendapatkan apresiasi positif dari para penerima layanan. Kanwil Kemenkum DIY menegaskan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Apresiasi datang dari para penerima layanan publik di Kanwil Kemenkum DIY, khususnya masyarakat yang mengurus dokumen legalisasi atau apostille. Pelayanan Kanwil Kemenkum DIY dinilai cepat, tepat, dan ramah.

"Tempat bagus, rapi, dan sangat bersih. (Urus) Apostille hrga Rp 150 ribu per dokumen, kalau di agen sampai Rp 800 ribu per dokumen. Mending urus di sini, nggak ribet kok. Sangat memuaskan," ujar salah satu penerima layanan publik Kanwil Kemenkum DIY, Ryan.

Kepala Kanwil Kemenkum DIY Agung Rektono Seto menilai apresiasi ini sebagai wujud kepuasan masyarakat sebagai pengawas eksternal bagi kinerja pelayanan publik yang diberikan. Agung menegaskan pihaknya terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik yang menjawab kebutuhan masyarakat.

"Respons positif dari masyarakat bisa menjadi pemacu semangat kita untuk memberikan pelayanan yang semakin baik. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima demi kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan yang diberikan oleh Kanwil Kemenkum DIY," ujar Agung, Selasa (3/2/2026).

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum DIY Evy Setyowati Handayani meminta seluruh pegawai untuk mengedepankan sikap yang baik dalam melayani masyarakat. "Saya minta seluruh jajaran terus berinovasi dan meningkatkan standar pelayanan agar masyarakat merasakan dampak nyata dari kehadiran kita. Jaga sikap dan terus utamakan senyum, salam, sapa saat melayani masyarakat," tuturnya.

Kanwil Kemenkum DIY sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum di wilayah memiliki sejumlah layanan publik, di antaranya pelayanan hukum yang meliputi pos bantuan hukum, konsultasi hukum, hingga harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda); layanan administrasi hukum umum, layanan kekayaan intelektual, hingga layanan tata usaha dan umum. Kanwil Kemenkumham DIY terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

YOGYAKARTA – Perkembangan dunia digital yang semakin pesat menghadirkan banyak peluang bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk berkarya di berbagai platform media sosial. Salah satunya adalah YouTube yang kini menjadi ruang utama bagi para konten kreator untuk menyalurkan ide, kreativitas, sekaligus membangun karier. Namun di balik peluang tersebut, muncul pula tantangan serius terkait perlindungan hukum kekayaan intelektual yang wajib dipahami dan dipatuhi oleh para kreator.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY menegaskan bahwa setiap karya digital, baik berupa video, audio, maupun visual, tetap berada dalam ruang lingkup perlindungan hukum kekayaan intelektual. Hal ini termasuk hak cipta atas karya seni, musik, hingga hak siar olahraga seperti pertandingan sepak bola yang sering menjadi bahan konten populer di kalangan YouTuber.

Kepala Kanwil Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto menuturkan bahwa maraknya konten sepak bola di dunia digital, mulai dari cuplikan pertandingan hingga analisis pertandingan secara langsung, harus tetap memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Menurutnya, hak siar pertandingan olahraga adalah bagian dari hak cipta yang dilindungi undang-undang, sehingga tidak bisa digunakan sembarangan tanpa izin resmi dari pemegang hak siar.

“Semangat berkarya itu sangat positif, apalagi YouTube kini menjadi ruang ekspresi anak muda yang penuh ide kreatif. Tetapi jangan sampai karya yang dihasilkan justru menabrak aturan hukum, misalnya dengan mengunggah potongan pertandingan sepak bola tanpa izin pemegang hak siar. Itu bisa masuk kategori pelanggaran hak cipta,” jelas Agung.

Ia menambahkan, YouTuber atau kreator konten yang ingin tetap membuat konten tentang sepak bola bisa melakukannya melalui cara-cara yang aman dan legal. Misalnya, membuat ulasan, analisis, atau diskusi pertandingan dengan menggunakan narasi dan grafis buatan sendiri, tanpa harus menampilkan cuplikan video pertandingan yang dilindungi hak siar.

Lebih jauh, Kanwil Kemenkum DIY juga mendorong para kreator untuk memahami aspek hukum kekayaan intelektual sejak dini. Tidak hanya untuk menghindari pelanggaran, tetapi juga untuk melindungi karya mereka sendiri. Banyak konten kreator yang justru dirugikan karena karya mereka diambil pihak lain tanpa izin, sehingga kesadaran mengenai pentingnya hak cipta harus berjalan dua arah: menghormati hak orang lain sekaligus menjaga hak pribadi.

“Kalau kita ingin karya kita dihormati, maka kita juga harus menghormati karya orang lain. Prinsip timbal balik ini yang perlu ditanamkan pada seluruh konten kreator, termasuk para YouTuber yang sedang naik daun,” imbuhnya.

Dalam konteks sepak bola, fenomena streaming ilegal dan penyebaran ulang konten pertandingan tanpa izin juga menjadi sorotan. Kanwil Kemenkum DIY menilai praktik ini bukan hanya merugikan pemegang hak siar, tetapi juga berdampak pada industri olahraga secara keseluruhan. Sebab, nilai komersial pertandingan sangat bergantung pada hak siar resmi yang menjadi sumber pemasukan bagi klub, penyelenggara, hingga federasi.

Melalui berbagai kegiatan sosialisasi, Kanwil Kemenkum DIY berkomitmen untuk terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum kekayaan intelektual. Harapannya, generasi kreatif di Yogyakarta dan Indonesia pada umumnya mampu menghasilkan karya yang tidak hanya kreatif, tetapi juga patuh hukum, sehingga dapat bersaing secara sehat di tingkat global.