Yogyakarta– Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kakanwil Kemenkum) D.I. Yogyakarta, Agung Rektono Seto, memimpin Rapat Koordinasi Perancang Peraturan Perundang-Undangan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pembahasan Kerja Tahun 2025-2026, serta Rapat Koordinasi Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum di Daerah. Rapat ini berlangsung pada Selasa, (17/06/2025), bertempat di Omah Dhuwur.

Dalam arahannya, Agung Rektono Seto menekankan pentingnya Ikatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Indonesia (IP3I) sebagai penghubung antar dinas di seluruh pemerintah daerah DIY. Hal ini bertujuan untuk mempermudah komunikasi terkait perancangan peraturan perundang-undangan dan harmonisasi peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah. Beliau juga menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum DIY sangat terbantu dengan keberadaan IP3I sebagai perpanjangan tangan dari berbagai program pemerintah daerah.

Agung juga menyoroti masalah pelatihan perancang, di mana Kanwil Kemenkum telah meminta kuota ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) namun belum semua kuota dapat terpenuhi. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa hal ini tidak menutup kemungkinan bagi perancang peraturan yang belum pernah mendapatkan diklat untuk mengikuti pelatihan, karena diklat kini dapat dilakukan secara virtual (Zoom) tanpa perlu datang ke pusat atau Jawa Tengah. Harapannya, program Kanwil Kemenkum dapat menjangkau program harmonisasi di semua kabupaten/kota di DIY yang belum pernah mengikuti diklat.

Rapat ini juga membahas berbagai agenda dari masing-masing divisi IP3I. Divisi Advokasi dan Kode Etik merekomendasikan diklat bagi anggota yang belum mengikutinya serta sosialisasi kode etik perancang dan PP Nomor 94 Tahun 2021 di awal tahun depan.

Divisi Pengembangan SDM dan Kesejahteraan Anggota membahas iuran tahunan wajib minimal

Sementara itu, Divisi Publikasi, Humas, dan Kerjasama berencana membuat profil perusahaan, menyusun struktur organisasi, mengumpulkan basis data anggota, serta memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok sebagai kanal publikasi kegiatan dan pengaduan, mengingat belum adanya situs web. Kerjasama untuk sosialisasi kode etik dan legal drafting juga akan dijajaki.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Divisi Peraturan Perundang - Undangan dan Pembinaan Hukum Soleh Joko Sutopo.

Yogyakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) D.I. Yogyakarta mengikuti Rapat Percepatan Penyelesaian Likuidasi Satuan Kerja Kementerian Hukum secara virtual pada hari Selasa, (17/06/2025). Rapat ini diselenggarakan oleh Kementerian Hukum selaku Kementerian Pengampu proses likuidasi, mengingat adanya perubahan nomenklatur kementerian dan penataan tugas serta fungsi kementerian negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Rapat ini merujuk pada sejumlah peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara, perbendaharaan, standar akuntansi pemerintahan, serta tata cara pelaksanaan penggunaan anggaran dan aset pada masa transisi di lingkungan kementerian dan lembaga. Hal ini juga menindaklanjuti Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-4.KU.01.01 Tahun 2025 tentang Tim Pelaksana Likuidasi Kementerian Hukum (Bagian Anggaran 013) serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-381/MK.2/2024 perihal Penunjukan Kementerian/Lembaga Pengampu pada Kementerian/Lembaga yang Mengalami Perubahan.

Dalam rapat yang diikuti dibahas langkah-langkah percepatan penyelesaian likuidasi satuan kerja. Pembukaan dan sambutan disampaikan oleh Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum. Selain itu, arahan terkait pelaksanaan likuidasi diberikan oleh Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, dan Direktur Sistem Informasi Teknologi Perbendaharaan dari Kementerian Keuangan.

Partisipasi Kanwil Kemenkum DIY secara virtual dalam rapat ini bertujuan agar pelaksanaan likuidasi dapat berjalan efektif dan efisien, serta memberikan kontribusi positif terhadap penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Mengingat keterbatasan jumlah peserta, setiap Kantor Wilayah dan Satuan Kerja diminta untuk bergabung melalui satu akun Zoom dengan format penamaan yang telah ditentukan.

Yogyakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) D.I. Yogyakarta turut serta dalam acara Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIV Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM Hukum) Kementerian Hukum Republik Indonesia. Acara pembukaan ini dilaksanakan secara klasikal di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, pada Selasa, 17 Juni 2025. Kanwil Kemenkum DIY mengikuti kegiatan ini secara daring.

Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XIV ini akan berlangsung mulai 17 Juni 2025 hingga 17 Oktober 2025, dengan total 923 Jam Pelajaran (JP) atau selama 107 hari, menggunakan metode pembelajaran Blended E-learning Terbatas dan diikuti oleh 60 orang peserta.

Dalam acara pembukaan, sejumlah pejabat memberikan sambutan. Kepala BPSDM Hukum menyampaikan laporan penyelenggaraan pelatihan. Kemudian, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia, yang diwakili oleh Sekretaris Utama, memberikan sambutan. Puncak acara adalah sambutan sekaligus pembukaan pelatihan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Menteri Hukum juga memberikan materi mengenai Transformasi Digital di Bidang Hukum dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Yogyakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) D.I. Yogyakarta menggelar rapat tindak lanjut evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2025. Rapat ini dilaksanakan pada Selasa, 17/06/2025, di Ruang Rapat Kanwil Kemenkum DIY , sebagai respons atas Surat Inspektur Jenderal perihal Informasi Laporan Hasil Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBBM.

Tim Pembangunan ZI Kanwil Kemenkum DIY menggelar rapat ini setelah hasil penilaian berjenjang, desk evaluasi, dan evaluasi lapangan menunjukkan bahwa Kanwil Kemenkum DIY telah memenuhi kriteria untuk diusulkan ke Panel Tim Penilai Internal. Meskipun demikian, berdasarkan hasil evaluasi, direkomendasikan kepada Kantor Wilayah untuk terus meningkatkan pembangunan satuan kerja menuju WBBM dan memperbaiki sejumlah kekurangan data dukung.

Beberapa poin kelemahan dalam pemenuhan data dukung pada Aplikasi E-RB Kemenkum yang menjadi fokus pembahasan dalam rapat ini antara lain:
Rapat ini menjadi langkah strategis Kanwil Kemenkum DIY untuk menindaklanjuti dan memperbaiki area-area yang masih memerlukan peningkatan guna mencapai predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara optimal. Tindak lanjut konkret dari hasil rapat ini diharapkan dapat segera dilaksanakan untuk memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta Agung Rektono Seto, dalam kesempatan tersebut, menyampaikan komitmennya. "Kami menyambut baik hasil evaluasi ini sebagai motivasi untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM adalah prioritas kami, dan kami akan segera menindaklanjuti setiap rekomendasi untuk memastikan Kanwil Kemenkum DIY semakin bersih dan melayani," ujarnya.

Jakarta - Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Hukum (Kemenkum) bukan hanya pelaksana teknis kebijakan publik, tapi juga harus menjadi simbol dan agen pemersatu bangsa. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej saat membuka kegiatan Pelatihan Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB).

Menurut Wamenkum, kemampuan ASN untuk bersikap adil, inklusif, dan peka terhadap keberagaman menjadi sangat penting. Oleh karena itu, Pelatihan LKLB yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam mengembangkan kompetensi sosio-kultural.

“Pelatihan LKLB merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam mengembangkan kompetensi sosio-kultural, dilaksanakan untuk mendukung Asta Cita kesatu yaitu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM),” ujarnya saat memberikan sambutan secara daring di ruang kerjanya, Jakarta, Senin (16/06/2025).

Lebih lanjut Wamenkum mengatakan, BPSDM Hukum yang berperan sebagai pusat pembelajaran, tidak hanya fokus pada peningkatan kompetensi teknis aparatur, tetapi juga penanaman nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan dalam setiap proses pembelajaran.

Selain itu, Wamenkum menyampaikan bahwa seluruh pimpinan dan pendidik dalam birokrasi juga memiliki tanggung jawab moral yang strategis dalam membentuk karakter ASN yang inklusif, berintegritas, dan adaptif terhadap keberagaman.

“Literasi keagamaan lintas budaya bukan sekadar pengetahuan konseptual, melainkan kompetensi kepemimpinan yang sangat relevan dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berkeadaban,” kata pria yang akrab disapa Eddy.

Lebih lanjut, Wamenkum mengatakan seorang ASN tidak cukup hanya cakap dalam manajemen dan regulasi, tetapi juga harus mampu membangun komunikasi lintas identitas, menciptakan ruang yang aman dan setara bagi semua.

“ASN Kemenkum juga harus menjadi teladan dalam menegakkan nilai-nilai toleransi, keadilan, dan kemanusiaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Eddy.

Wamenkum berharap pelatihan ini dapat menjadi momentum bagi seluruh peserta pelatihan untuk menjadi pionir dalam menyebarkan nilai toleransi dan keberagaman di setiap satuan kerja masing-masing dan ditengah masyarakat.

“Saya percaya, kompetensi ini akan memperkuat peran ASN sebagai perekat persatuan, pelindung hak-hak warga negara, dan pendorong terciptanya kebijakan bidang hukum yang lebih adil dan humanis,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala BPSDM, Gusti Ayu Putu Suwardani dalam laporannya juga mengatakan bahwa salah satu tujuan pelatihan ini untuk meningkatkan kemampuan ASN dalam berinteraksi dengan masyarakat majemuk.

“Tujuannya yaitu termasuk memahami, menerima, mempromosikan keberagaman dan menguatkan eksistensi dan kolaborasi damai antaragama di Indonesia dengan mengenalkan literasi keagamaan lintas budaya bagi ASN,” ujar Ka BPSDM.

Pelaksanaan kegiatan Pelatihan LKLB bekerja sama dengan Institut Leimena dan terbagi menjadi dua angkatan. Angkatan I dilaksanakan pada 16 - 19 Juni 2025 yang diikuti oleh 198 orang dengan peserta pelatihan yaitu Kepala Balai Diklat Hukum, Widyaiswara Kemenkum, Dosen dan Pembina Politeknik Pengayoman Indonesia serta Jabatan Fungsional lainnya.