⚖️ Layanan Kantor Wilayah

JAKARTA – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) DIY, Agung Rektono Seto, didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Yudi Arto, menghadiri Upacara Pelantikan, Pengambilan Sumpah/Janji, dan Serah Terima Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum. Acara ini berlangsung khidmat di Graha Pengayoman, Gedung Sekretariat Jenderal, Jakarta, pada Kamis (8/1/2026).

Menteri Hukum, Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H., secara langsung memimpin prosesi pelantikan tersebut. Dalam amanatnya, Menteri menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme bagi para pejabat yang baru dilantik dalam menjalankan tugas di unit kerja yang baru.

Pelantikan ini melibatkan sejumlah pejabat yang sebelumnya bertugas di lingkungan Kantor Wilayah DIY, di antaranya:

Soleh Joko Sutopo, A.Md.IP., S.H., M.H., yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum pada Kanwil Kemenkum DIY, kini resmi mengemban amanah menjadi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum pada Kanwil Kemenkum Jawa Timur.

Yustina Elistya Dewi, S.Sos., M.Si., yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual pada Kanwil Kemenkum DIY, juga turut dilantik menjadi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Maluku.

Upacara ini diikuti dengan rangkaian acara pokok yang meliputi pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan pakta integritas, hingga serah terima jabatan. Seluruh pejabat yang hadir tampak mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan dasi biru muda sesuai dengan ketentuan protokol upacara.

Kehadiran jajaran pimpinan Kanwil DIY dalam acara ini merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan struktur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum demi peningkatan kualitas pelayanan publik dan penegakan hukum di Indonesia.

JAKARTA – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) DIY, Agung Rektono Seto, bersama Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Yudi Arto, menghadiri agenda strategis nasional "Pelaksanaan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Perjanjian Kinerja Kementerian Hukum Tahun 2026". Kegiatan ini dipusatkan di Graha Pengayoman, Jakarta Selatan, pada Kamis (8/1/2026).

Acara diawali dengan laporan dari Sekretaris Jenderal, Nico Afinta, dan penayangan video progres pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan Kementerian Hukum. Agenda pokok dalam kegiatan ini adalah penandatanganan tiga dokumen krusial: Perjanjian Kinerja Tahun 2026, Komitmen Bersama Zona Integritas menuju WBK/WBBM, serta Pakta Integritas.

Dalam arahannya, Menteri Hukum Republik Indonesia Suratman Andi Agtas memberikan penekanan khusus pada konsistensi seluruh jajaran dalam memberikan pelayanan publik yang bebas dari korupsi. Kegiatan ini juga dihadiri secara virtual oleh Pejabat Administrasi, Fungsional, dan Pelaksana di seluruh satuan kerja melalui live streaming dan aplikasi pertemuan daring.

Ditemui setelah rangkaian acara, Kakanwil Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto, menyatakan kesiapannya untuk mengimplementasikan amanat tersebut di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Penandatanganan komitmen bersama ini bukan sekadar seremoni, melainkan janji nyata kami untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani. Seluruh jajaran di Kanwil DIY wajib menjaga integritas dan memastikan target kinerja tahun 2026 tercapai secara maksimal demi kepuasan masyarakat," ujar Agung.

Rangkaian kegiatan yang berlangsung sejak pukul 13.00 WIB ini juga diisi dengan arahan dari sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara, termasuk Menteri PAN-RB, Ketua KPK, dan Ketua Ombudsman RI. Acara ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab serta arahan internal dari Wakil Menteri Hukum dan Sekretaris Jenderal untuk memastikan kesiapan administratif seluruh kantor wilayah di awal tahun anggaran.

Yogyakarta – Kepala Divisi Pelayanan Hukum , Evy Setyowati, yang bertindak sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum DIY beserta jajaran Tim Program Kerja Kanwil Kemenkum DIY, menghadiri secara Virtual melalui zoom kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI) dan Perjanjian Kinerja Kementerian Hukum Tahun 2026. Perhelatan ini berlangsung di Graha Pengayoman, Jakarta, pada Kamis (08/01/2026).

Kegiatan ini merupakan langkah strategis kementerian untuk menetapkan target kinerja dan memperkuat komitmen seluruh jajaran dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani. Acara tersebut dihadiri oleh para pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Hukum, termasuk para Kepala Kantor Wilayah dari seluruh Indonesia.

Dalam rangkaian acara tersebut, dilakukan prosesi penandatanganan dokumen penting yang menjadi acuan kerja selama satu tahun ke depan, yaitu:

Perjanjian Kinerja Tahun 2026, Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, dan Pakta Integritas.

Acara ini juga diisi dengan arahan dari sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara, di antaranya Menteri PAN-RB, Ketua KPK, dan Ketua Ombudsman RI, yang memberikan perspektif mengenai pentingnya akuntabilitas dan pencegahan korupsi di instansi pemerintah. Menteri Hukum dalam sambutannya menekankan bahwa penandatanganan ini bukan sekadar seremonial, melainkan janji nyata untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Sejalan dengan instruksi, Sekretaris Jenderal Kemenkum , Nico Afinta, juga turut memberikan arahan terkait Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Lingkungan Kementerian Hukum.

Kehadiran Evy Setyowati secara menegaskan kesiapan Kanwil Kemenkum DIY untuk mengakselerasi program kerja tahun 2026 dan mempertahankan semangat pembangunan Zona Integritas di wilayah Yogyakarta.

"Kehadiran kami secara Virtual menegaskan kesiapan Kanwil Kemenkum DIY untuk mengakselerasi seluruh program kerja tahun 2026. Kami berkomitmen penuh untuk terus mempertahankan dan meningkatkan semangat pembangunan Zona Integritas di wilayah Yogyakarta guna memberikan pelayanan publik yang prima dan bebas dari korupsi," ujar Evy Setyowati.

YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum ) DIY terus berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan memperkuat pemahaman pelaku usaha mengenai pelindungan Kekayaan Intelektual (KI). Salah satu aspek yang kini menjadi sorotan adalah Rahasia Dagang, sebuah instrumen perlindungan bagi inovasi yang tidak ingin dipublikasikan namun memiliki nilai ekonomi tinggi.

Apa Itu Rahasia Dagang?
Merujuk pada panduan resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Berbeda dengan Paten yang mengharuskan pengungkapan invensi kepada publik, Rahasia Dagang memberikan perlindungan selama informasi tersebut tetap terjaga kerahasiannya. Lingkup perlindungannya meliputi:

1. Metode produksi atau pengolahan.

2. Metode penjualan atau pendistribusian.

3. Informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi.

Yogyakarta sebagai kota kreatif dan pusat UMKM memiliki banyak potensi "resep rahasia" atau strategi bisnis unik yang perlu dilindungi. Kepala Kanwil Kemenkum DIY Agung Rektono Seto menegaskan bahwa pemahaman mengenai Rahasia Dagang sangat krusial agar pelaku usaha tidak kehilangan keunggulan kompetitifnya akibat kebocoran informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Kami mengimbau para pelaku usaha di DIY untuk mulai memetakan aset intelektual mereka. Tidak semua harus dipatenkan; jika informasi tersebut adalah jantung dari bisnis Anda dan ingin dijaga selamanya, maka mekanisme Rahasia Dagang adalah solusinya," ujar perwakilan Kanwil Kemenkum DIY.

Sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2000, pelanggaran Rahasia Dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan atau mengingkari kesepakatan tertulis maupun tidak tertulis untuk menjaga rahasia tersebut. Kemenkum DIY melalui Divisi Pelayanan Hukum membuka layanan konsultasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai:

1. Cara menyusun perjanjian kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement).

2. Langkah hukum jika terjadi pencurian rahasia bisnis.

3. Prosedur pengalihan hak atau lisensi Rahasia Dagang.

Dengan edukasi yang masif, diharapkan ekosistem bisnis di Yogyakarta semakin sehat, kompetitif, dan memiliki payung hukum yang kuat terhadap segala bentuk potensi sengketa bisnis di masa depan.

YOGYAKARTA – Memasuki minggu pertama Januari 2026, semangat perubahan dan resolusi baru tengah menyelimuti masyarakat. Salah satu tren yang meningkat signifikan adalah keinginan untuk membangun kemandirian ekonomi melalui wirausaha. Menanggapi fenomena ini, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum ) DIY mengajak para calon pelaku usaha di Yogyakarta untuk tidak hanya sekadar memulai, tetapi juga mematikan legalitas bisnis mereka sejak dini.

Membangun usaha sering kali dimulai dari ide kreatif, namun banyak yang melupakan aspek hukum. Kepala Kanwil Kemenkum DIY Agung Rektono Seto menekankan bahwa legalitas adalah "KTP" bagi sebuah bisnis untuk naik kelas.

"Resolusi bukan sekadar rencana di atas kertas. Bagi warga Yogyakarta yang ingin memulai usaha di tahun 2026, kami mendorong untuk segera mendaftarkan badan hukum atau hak kekayaaan intelektualnya. Ini adalah bentuk perlindungan nyata bagi kreativitas dan kerja keras kita," ujarnya.

Bagi masyarakat yang ingin mewujudkan resolusi bisnisnya, Kemenkum DIY menyediakan berbagai layanan unggulan yang kini semakin mudah diakses:

Perseroan Perorangan: Cocok bagi UMKM yang ingin berbadan hukum namun hanya dimiliki oleh satu orang. Prosesnya cepat, tanpa akta notaris, dan biaya sangat terjangkau.

Pendaftaran Merek & Hak Cipta: Melindungi nama brand atau karya agar tidak ditiru oleh pihak lain seiring berkembangnya usaha.

Layanan Konsultasi Hukum: Tim penyuluh hukum siap memberikan edukasi terkait regulasi bisnis agar pelaku usaha terhindar dari sengketa di masa depan.

Langkah ini diharapkan dapat memicu munculnya pengusaha-pengusaha baru yang memiliki daya saing tinggi, tidak hanya di level lokal namun juga nasional dan internasional. Legalitas usaha di awal tahun dipandang sebagai investasi jangka panjang yang akan memudahkan akses perbankan serta kepercayaan konsumen.

"Jangan tunggu usaha besar baru mengurus legalitas. Justru dengan legalitas, usaha Anda memiliki ruang untuk tumbuh menjadi besar," tutup Agung.