⚖️ Layanan Kantor Wilayah

Yogyakarta — Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY kembali melaksanakan apel pagi rutin pada Senin (17/11/2025) di halaman utama kantor. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pejabat struktural, staf, serta perwakilan dari setiap divisi dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kanwil Kemenkum DIY.

Bertindak sebagai pembina apel kali ini adalah Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Soleh Joko Sutopo. Dalam amanatnya, Soleh menekankan pentingnya peningkatan kinerja, kedisiplinan, serta integritas seluruh jajaran pegawai dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan publik, khususnya menjelang akhir tahun anggaran.

 “Kita semua harus bekerja dengan sungguh-sungguh, terukur, dan penuh tanggung jawab. Kinerja kita bukan hanya dinilai dari apa yang terlihat, tetapi juga dari komitmen dan konsistensi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Soleh dalam sambutannya.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap pegawai memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga citra Kementerian Hukum sebagai institusi yang menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme, akuntabilitas, sinergi, transparansi, dan inovasi.

Selain itu, Soleh menyoroti pentingnya kerja sama antarbagian, khususnya antara divisi peraturan perundang-undangan dengan bidang pembinaan hukum, agar program-program penyuluhan hukum, sosialisasi peraturan, serta layanan bantuan hukum dapat terlaksana dengan efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Yogyakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta (Kanwil Kemenkum DIY) menerima kunjungan kerja resmi dari Tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Hukum pada Senin (17/11/2025). Kunjungan ini merupakan bagian dari Pelaksanaan Evaluasi Manajemen Risiko pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I Yogyakarta Tahun 2025.

Tim Inspektorat Jenderal, yang tiba di Kanwil Kemenkum DIY, bertugas melaksanakan evaluasi selama lima hari kerja, dimulai dari tanggal 17 hingga 21 November 2025. Kedatangan tim ini berdasarkan Surat Tugas Nomor: ITJ-PW.02.01-858, dengan Plt. Inspektur Jenderal, Wisnu Nugroho asebagai pihak yang memberikan penugasan.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum DIY Agung Rektono Seto menyambut baik kedatangan tim Itjen dan menekankan pentingnya evaluasi ini.

"Kami menyambut baik dan siap bekerja sama sepenuhnya dengan Tim Inspektorat Jenderal dalam Evaluasi Manajemen Risiko ini," ujar Agung.
"Kegiatan ini sangat krusial untuk memastikan bahwa seluruh operasional di Kanwil Kemenkum DIY berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik dan meminimalisir potensi risiko. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk mewujudkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi yang efektif, sejalan dengan Peraturan Menteri Hukum Nomor 7 Tahun 2025. Kami berharap evaluasi ini memberikan masukan yang konstruktif untuk perbaikan berkelanjutan." tambah Agung.

Seluruh rangkaian penugasan ini sendiri direncanakan selesai pada tanggal 28 November 2025, yang mencakup tahap Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan. Setelah kegiatan lapangan selesai, tim diwajibkan untuk segera melaporkan hasilnya kepada Inspektur Jenderal pada kesempatan pertama. Turut hadir dalam Kegiatan tersebut Kepala Divisi Pelayanan Hukum Evy Setyowati dan Kepala Bagian TU dan Umum Yudi Arto.

YOGYAKARTA-Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum ) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) Triwulan IV (B12) Tahun 2025 pada Senin (17/11//2025) secara daring melalui zoom di ruang rapat bagian umum. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum

Monev RKT RB Triwulan IV dilaksanakan dalam dua tahap utama secara virtual melalui Zoom Meeting:

1. Monitoring RKT RB Triwulan IV: Dilaksanakan pada 17-21 November 2025.

2. Evaluasi RKT RB Triwulan IV: Dilaksanakan pada 24-28 November 2025.

Kegiatan ini bertujuan untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan RKT RB Triwulan IV di lingkungan Kementerian Hukum. Peserta dari Kantor Wilayah berpartisipasi aktif dalam sesi monitoring dan evaluasi tersebut.
Menyikapi undangan kegiatan tersebut, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum (Yudi Arto) Kanwil Kemenkum DIY menyampaikan komitmennya.

"Kanwil Kemenkum DIY siap mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Monitoring dan Evaluasi RKT RB Triwulan IV Tahun 2025," ujar Yudi Arto. "Ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di wilayah DIY berjalan sesuai rencana kerja tahunan (RKT RB) dan sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi tahun sebelumnya. Partisipasi aktif kami menjadi kunci untuk mencapai tujuan Reformasi Birokrasi yang optimal," pungkas Yudi

YOGYAKARTA – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan (Kemenkum) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali menunjukkan komitmennya dalam berbagi praktik terbaik di bidang teknologi informasi. Kanwil Kemenkum DIY, melalui tim teknisnya, Jumat (14/11/2025) menerima kunjungan konsultasi dari Balai Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) HukumJawa Tengah (Jateng) terkait pengembangan dan pemanfaatan Aplikasi Unggulan.

Kunjungan konsultasi ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan mendalam mengenai strategi dan teknis pengembangan IT yang telah sukses diimplementasikan oleh Kanwil Kemenkumham DIY, khususnya terkait aplikasi-aplikasi yang dikembangkan untuk mendukung kinerja dan pelayanan publik.
Dari pihak Badiklat Jateng, hadir Diah Yuli Pratiwi selaku Kasi Penyelenggara dan Muh Khamdan selaku Widyaiswara. Keduanya disambut oleh tim Kanwil Kemenkum DIY yang diwakili oleh Ridlo Fadli sebagai Pranata Komputer (Prakom) Pertama dan Ficky Eriyanto selaku Pengelola Teknologi Informasi.

Diskusi berfokus pada mekanisme perencanaan, pengembangan, implementasi, dan pemeliharaan aplikasi unggulan yang telah terbukti meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas di Kanwil Kemenkum DIY, seperti PRIMA (aplikasi untuk pembinaan PPNS), MONDAY (untuk harmonisasi Perda), SIEMON (untuk pengawasan notaris), dan Kalandra (untuk pemantauan penyuluhan hukum).

Prakom Pertama, Ridlo Fadli, memaparkan secara rinci bagaimana peran fungsional Pranata Komputer sangat vital dalam mewujudkan inovasi digital tersebut, mulai dari analisis kebutuhan hingga troubleshooting. Sementara itu, Ficky Eriyanto berbagi pengalaman praktis dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informasi untuk memastikan stabilitas dan keamanan aplikasi.

Kasi Penyelenggara Badiklat Jateng, Diah Yuli Pratiwi, menyatakan bahwa pengalaman dan strategi Kanwil Kemenkum DIY akan menjadi masukan berharga bagi Badiklat Jateng dalam merancang program pelatihan dan pengembangan sistem informasi internal yang lebih adaptif terhadap kebutuhan digitalisasi.
Kerja sama dan berbagi pengetahuan antar-instansi ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem digitalisasi di lingkungan Kemenkum, khususnya dalam mendukung tugas dan fungsi Badiklat untuk mencetak sumber daya manusia yang kompeten di bidang IT. 

YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) DIY semakin mengukuhkan reputasinya sebagai instansi pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Komitmen ini terlihat jelas dari tingginya respons positif yang diterima, khususnya melalui kanal digital seperti Google Review, dan berbagai inovasi layanan yang digulirkan.

Kepala Kanwil Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto, dalam berbagai kesempatan, selalu menekankan pentingnya menjaga dan bahkan meningkatkan kualitas layanan publik, sejalan dengan nilai-nilai ASN BerAKHLAK dan Tata Nilai ISTIMEWA Kanwil DIY. Strategi ini terbukti membuahkan hasil, di mana Kanwil Kemenkum DIY menyoroti upaya mempertahankan ulasan positif di Google Review sebagai bagian integral dari survei pelayanan publik.

Salah satu layanan yang mendapatkan sorotan dan pujian paling hangat adalah layanan legalisasi dokumen internasional, Apostille. Kecepatan dan keramahan petugas dalam membantu masyarakat mengurus dokumen untuk keperluan studi atau kerja di luar negeri menjadi kunci ulasan positif.

Sebagian besar reviewer di Google, memberikan bintang lima dan menuliskan testimoni yang sangat mengesankan, bahkan membandingkan kualitas layanan dengan layanan prioritas perbankan

Respon positif ini menegaskan komitmen Kanwil Kemenkumham DIY untuk menjadikan layanan Apostille sebagai layanan yang CEPAT, MUDAH, MURAH, dan memberikan pendampingan penuh hingga dokumen tercetak. Biaya yang dikeluarkan pemohon pun hanyalah biaya resmi sebesar Rp150.000 per dokumen.

Kepala Kanwil Agung Rektono Seto berharap agar seluruh jajaran dapat terus menjaga momentum kinerja terbaik ini. "Umpan balik positif, apalagi yang membandingkan layanan kami dengan layanan prioritas, adalah cerminan keberhasilan kita dalam mengimplementasikan pelayanan yang Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Kami akan terus berinovasi dan proaktif untuk memastikan bahwa setiap warga mendapatkan pelayanan terbaik dari Kemenkum DIY," tutupnya.