YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum  D.I. Yogyakarta (Kanwil Kemenkum DIY) terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik yang inovatif melalui pengembangan aplikasi berbasis Teknologi Informasi (TI), salah satunya adalah SIEMON. Inovasi ini dirancang untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih efisien dan transparan, khususnya dalam bidang Administrasi Hukum Umum (AHU).

SIEMON menawarkan keunggulan yang signifikan bagi masyarakat di Yogyakarta. Melalui aplikasi ini, masyarakat kini dapat memilih notaris terbaik sesuai kebutuhan mereka, memberikan kemudahan dan aksesibilitas yang lebih baik dalam layanan terkait AHU. Pembangunan aplikasi ini, menurut pihak Kanwil, didasarkan pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

"Kami berkomitmen penuh untuk terus berinovasi demi pelayanan publik yang lebih baik dan inklusif," ujar Kepala Kantor Wilayah Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto. "Setiap inovasi, termasuk SIEMON, kami bangun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan selalu kami upayakan untuk melibatkan partisipasi publik sejak dini."

Kanwil Kemenkum DIY Saat ini kembali mengembangkan SIEMON. Tantangan bagi Kanwil Kemenkum DIY adalah memastikan inovasi seperti SIEMON benar-benar berdampak positif pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan mampu menyederhanakan standar pelayanan, bukan hanya sekadar pengembangan teknologi. Untuk semakin memastikan SIEMON telah dimanfaatkan dengan baik dan membawa dampak yang lebih baik bagi peningkatan kualitas pelayanan. 

Yogyakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) D.I. Yogyakarta hari ini melaksanakan kegiatan re-sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual (KI) di Mall Malioboro. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan memastikan implementasi perlindungan Kekayaan Intelektual di pusat-pusat perbelanjaan di wilayah D.I. Yogyakarta. pada Rabu (25/06/2025).

Tim Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum D.I. Yogyakarta tiba di Mall Malioboro pada pukul 11.00 WIB. Mereka disambut oleh perwakilan manajemen Mall Malioboro dan langsung memperkenalkan program sertifikasi ini.

Mall Malioboro sendiri bukanlah nama baru dalam daftar pusat perbelanjaan berbasis KI, mengingat telah menerima sertifikat serupa pada tahun 2022. Namun, adanya pergantian manajemen mengharuskan dilakukannya proses re-sertifikasi tahun ini untuk memastikan komitmen terhadap perlindungan KI tetap terjaga.

Dalam sesi pendampingan, terungkap bahwa Mall Malioboro memiliki empat lantai dengan jumlah UMKM yang sangat banyak dan menjadi prioritas utama untuk peningkatan skala bisnis dan jangkauan pasar. Selain itu, terdapat sekitar 80 tenant yang beroperasi di dalamnya. Manajemen Mall Malioboro juga menerapkan prosedur pengecekan ketat terhadap UMKM dan tenant yang ingin bergabung, sebagai upaya preventif terhadap kemungkinan pemalsuan produk.

Tim KI secara aktif mendampingi manajemen dalam pengisian kuesioner yang menjadi salah satu syarat utama re-sertifikasi. Kuesioner ini dirancang komprehensif, mencakup pertanyaan bagi manajemen, tenant, dan pengunjung, untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai implementasi dan pemahaman KI di Mall Malioboro.

Kegiatan re-sertifikasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Kanwil Kemenkum D.I. Yogyakarta untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan melindungi hak-hak kekayaan intelektual di tengah masyarakat.

YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY mengandalkan aplikasi SIEMON (Sistem Informasi Elektronik Monitoring Notaris) sebagai platform utama dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh notaris yang beroperasi di wilayah DIY. Aplikasi ini dinilai menjadi lompatan besar dalam digitalisasi pengawasan profesi notaris dan memperkuat transparansi pelayanan hukum kepada masyarakat.

Melalui situs resmi https://siemon.kemenkum.go.id/, SIEMON menyediakan berbagai fitur unggulan yang memungkinkan pemantauan menyeluruh terhadap aktivitas dan kinerja notaris, termasuk akses langsung bagi masyarakat untuk melihat profil notaris dan menyampaikan pengaduan secara daring terkait pelayanan yang tidak sesuai standar.

Kepala Kanwil Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto menyatakan bahwa SIEMON merupakan bentuk konkret dari reformasi birokrasi digital yang sedang digalakkan pemerintah. Menurutnya, aplikasi ini sangat efektif dalam mendorong akuntabilitas dan meningkatkan kualitas pelayanan notaris kepada publik.

“SIEMON adalah aplikasi andalan kami. Kebermanfaatannya luar biasa karena tak hanya mempermudah pemantauan terhadap notaris, tapi juga menjadikan masyarakat sebagai bagian dari proses pengawasan. Ini adalah wajah baru birokrasi yang lebih terbuka dan responsif,” ujar Agung dalam pernyataan resminya, Rabu (25/6/2025).

Salah satu fitur penting dalam SIEMON adalah fitur pengaduan masyarakat, yang memungkinkan siapa pun untuk menyampaikan keluhan atau laporan jika merasa dirugikan atau tidak puas terhadap pelayanan notaris. Laporan ini akan langsung terintegrasi dengan sistem pengawasan internal Kemenkumham, sehingga tindak lanjut dapat dilakukan dengan cepat dan transparan.

Selain itu, SIEMON juga memuat informasi lengkap mengenai data notaris aktif, termasuk nama, alamat kantor, wilayah kerja, hingga masa jabatan. Fitur ini sangat membantu masyarakat yang membutuhkan jasa notaris untuk memastikan legalitas dan status keaktifan notaris yang akan mereka gunakan jasanya.

Agung menegaskan bahwa ke depan aplikasi ini akan terus dikembangkan, baik dari sisi tampilan antarmuka maupun penambahan fitur pendukung yang lebih interaktif.

“Kami ingin SIEMON bukan hanya jadi alat monitoring internal, tetapi juga jadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan lembaga notariat. Transparansi dan kepercayaan publik adalah kunci,” tambahnya.

Kanwil Kemenkum DIY juga rutin melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi SIEMON kepada notaris, mahasiswa hukum, dan masyarakat umum. Edukasi ini penting agar semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka dalam ekosistem layanan hukum yang kini mulai terintegrasi secara digital.

Dengan pemanfaatan teknologi seperti SIEMON, Kanwil Kemenkum DIY berharap bisa menciptakan ekosistem hukum yang modern, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Langkah ini sejalan dengan visi Kemenkum RI untuk memperkuat pelayanan hukum berbasis digital yang inklusif dan terpercaya di seluruh Indonesia.

SIEMON adalah bukti bahwa pengawasan dan pelayanan hukum kini tidak lagi harus bersifat konvensional. Melalui satu platform digital, semua pihak pemerintah, notaris, dan masyarakat dapat terhubung dalam sistem yang efisien, adil, dan terbuka.

Yogyakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melaksanakan uji coba instrumen Pembaruan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2025 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) DIY. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa, (24/06/2025), di Ruang Rapat Kanwil Kemenkum DIY.

Uji coba ini merupakan bagian dari upaya Kementerian PANRB untuk memperbarui instrumen evaluasi kinerja pelayanan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023. Pembaruan ini bertujuan untuk menyesuaikan instrumen dengan dinamika dan keberagaman layanan publik, termasuk pelayanan publik secara umum, keterbukaan informasi publik, dan pengawasan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tim Kementerian PANRB mengunjungi Kanwil Kemenkum DIY untuk uji coba pengisian, reviu, dan pemberian masukan atas instrumen PEKPPP 2025. Peserta dari Kanwil Kemenkum DIY diminta untuk mengisi beberapa formulir uji coba (F01, F02, dan F04) yang menguji pemahaman, memberikan tanggapan, serta melakukan penilaian bukti dukung. Diskusi dan validasi dilakukan bersama tim Kementerian PANRB untuk penyempurnaan instrumen.

Dalam diskusi, beberapa poin penting mengemuka:

* Forum Komunikasi Publik (FKP) dan Standar Layanan: Disoroti pentingnya FKP sebelum penetapan Standar Layanan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Kanwil Kemenkum DIY diharapkan dapat melengkapi data dukung terkait pelaksanaan FKP.
* Inovasi Pelayanan Publik: Kanwil Kemenkum DIY mempresentasikan inovasi berbasis teknologi informasi, salah satunya SIEMON yang membantu masyarakat memilih notaris terbaik di Yogyakarta. Kementerian PANRB menyoroti pentingnya dokumentasi pembangunan aplikasi, uji coba, dan pelibatan masyarakat dalam proses inovasi.
* Identifikasi Masalah dan Keterlibatan Masyarakat: Instrumen PEKPPP menuntut identifikasi masalah dan sumber aspirasi dari setiap inovasi, serta keterlibatan aktif masyarakat sebagai pemangku kepentingan.
* Anggaran dan Kualitas SDM: Dibahas mengenai alokasi anggaran khusus untuk pelayanan publik dan peningkatan kualitas SDM. Kanwil Kemenkum DIY menjelaskan bahwa kegiatan pelayanan publik terintegrasi dengan karakteristik Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL).
* Sarana dan Prasarana (Sarpras) serta Survei Kepuasan Masyarakat (SKM): Pentingnya perapian bukti dukung survei, termasuk pembahasan SKM Online Single.

Yudi Arto, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum DIY, menyatakan, "Kegiatan uji coba ini sangat penting bagi kami untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai instrumen PEKPPP 2025. Kami berharap masukan dari Kanwil Kemenkum DIY dapat memberikan kontribusi positif dalam penyempurnaan instrumen ini, sehingga evaluasi pelayanan publik ke depannya dapat lebih komprehensif dan akurat."

Uji coba ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi Kementerian PANRB dalam menyempurnakan instrumen PEKPPP 2025, demi tercapainya penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

YOGYAKARTA - Di tengah meningkatnya minat masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan dengan jaminan fidusia, perhatian terhadap penyelesaian administrasi pasca pelunasan masih menjadi persoalan yang kerap diabaikan. Hal ini menjadi perhatian utama dalam sosialisasi layanan jaminan fidusia yang digelar oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY yang menyoroti pentingnya perlindungan hukum secara menyeluruh, khususnya bagi debitur yang telah menyelesaikan seluruh kewajiban pembiayaannya.

Kepala Kanwil Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto menekankan bahwa penghapusan jaminan fidusia yang telah lunas bukan hanya kewajiban administratif semata, tetapi bagian penting dari perlindungan hak sipil masyarakat dalam bingkai kepastian hukum.

“Ini bukan sekadar urusan teknis atau administratif, tetapi menyangkut prinsip keadilan dan kepastian hukum yang wajib dipenuhi negara bagi setiap warganya,” tegas Agung pada Kamis (24/6/2025).

Agung menyoroti banyaknya kasus di mana jaminan fidusia masih tercatat aktif dalam sistem, meskipun cicilan atau kewajiban debitur sudah dilunasi sepenuhnya. Kondisi ini tidak hanya menciptakan beban moral, tapi juga menimbulkan potensi kerugian hukum bagi pihak debitur. Dalam beberapa kasus ekstrem, debitur bahkan kesulitan untuk melakukan transaksi baru karena status jaminan yang belum dihapuskan, meskipun secara substansi mereka telah bebas dari tanggungan.

Menurut Agung, ini adalah bentuk ketimpangan dalam relasi hukum antara kreditur dan debitur yang harus segera dibenahi. Pemerintah, melalui regulasi dan pengawasan, memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa praktik pembiayaan berlangsung secara adil dan berimbang. Ketika seorang debitur telah memenuhi seluruh kewajibannya, maka haknya untuk memperoleh bukti bebas tanggungan dalam bentuk penghapusan fidusia harus segera dipenuhi oleh lembaga pembiayaan.

“Keadilan itu harus berjalan dua arah. Jangan sampai debitur yang telah bertanggung jawab justru dirugikan karena kelalaian administratif pihak lain. Ini harus jadi kesadaran bersama,” lanjutnya.

Sosialisasi ini menjadi momentum penting untuk mendorong perubahan paradigma, baik di tingkat institusi pembiayaan maupun masyarakat luas. Lembaga pembiayaan diimbau untuk tidak sekadar fokus pada proses awal pembiayaan dan pengikatan jaminan, tetapi juga bertanggung jawab hingga tahap akhir yakni penghapusan jaminan setelah pelunasan. Di sisi lain, masyarakat sebagai debitur juga perlu diedukasi agar mengetahui hak-haknya dan aktif menuntut pemenuhan administrasi hukum setelah kewajiban finansial dipenuhi.

Lebih dari itu, sosialisasi ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperkuat budaya hukum yang adil, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat Indonesia tidak hanya patuh terhadap kewajiban hukum, tetapi juga berani menuntut hak-haknya dalam koridor hukum yang sah.

Kanwil Kemenkum DIY berkomitmen akan terus melakukan edukasi dan pendampingan hukum kepada masyarakat serta bekerja sama dengan otoritas keuangan dan lembaga pembiayaan. Tujuannya adalah memastikan setiap proses jaminan fidusia dari awal hingga akhir berjalan sesuai dengan prinsip hukum yang mengedepankan keadilan dan kepastian bagi semua pihak.