YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Kemenkum DIY) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja pada Senin (07/04/2026). Hal ini dibahas secara mendalam dalam rapat koordinasi terkait Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Penilaian Mandiri SAKIP, dan penataan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlangsung di Ruang Rapat Bagian TU dan Umum pada Senin pagi.
Rapat ini menjadi sangat penting sebagai upaya mitigasi terhadap beberapa kendala teknis, terutama terkait pengumpulan data dukung dari divisi teknis yang masih dalam proses penyelesaian agar selaras dengan standar tata kelola yang baik.
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Yudi Arto, menegaskan bahwa penilaian mandiri ini bukan sekadar pemenuhan dokumen administratif, melainkan instrumen vital dalam mengukur efektivitas pengendalian intern dan capaian kinerja instansi secara nyata.
"Penilaian Mandiri SAKIP adalah cermin akuntabilitas kita. Saya instruksikan kepada seluruh tim untuk memastikan adanya keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Terkait kendala data dukung SPIP, segera lakukan inventarisasi dokumen yang belum terselesaikan. Kita harus bergerak cepat namun tetap teliti agar setiap progres terekam dengan akurat," tegas Yudi.
Beliau juga menekankan pentingnya koordinasi intensif antarbagian untuk memastikan seluruh data yang diperlukan dalam penilaian mandiri dapat terpenuhi tepat waktu.
Selain evaluasi kinerja, rapat ini juga mematangkan langkah persiapan Kanwil Kemenkum DIY sebagai lokasi pilot project Self Assessment Indeks Kapabilitas Kelembagaan oleh Biro Perencanaan. Sebagai langkah awal, Kanwil akan melakukan pemetaan dan penataan ulang terhadap SOP yang ada di setiap divisi teknis agar tetap relevan dengan dinamika tugas saat ini.
"SOP adalah panduan operasional kita dalam melayani. Kita akan membentuk Tim Penataan SOP untuk menginventarisasi dan mengevaluasi seluruh prosedur yang ada. Pastikan setiap SOP selaras dengan tugas dan fungsi masing-masing bagian guna mendukung peningkatan kapabilitas kelembagaan kita secara keseluruhan," tambah Yudi.
Langkah-langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya Kanwil Kemenkum DIY dalam mempertahankan dan meningkatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dengan sistem pengendalian intern yang kuat dan prosedur kerja yang tertata, Kanwil Kemenkum DIY optimis dapat memberikan pelayanan publik yang semakin transparan, akuntabel, dan profesional bagi masyarakat Yogyakarta.
