Berita Kantor Wilayah

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Momentum Hari Pers Nasional, Kemenkum DIY Tegaskan Sinergi Pers Berperan Sentral dalam Pemerintahan

w1exmvvq7b8onn3 1

YOGYAKARTA – Momentum peringatan Hari Pers Nasional menjadi refleksi penting bagi institusi pemerintah untuk memperkuat hubungan dengan insan pers. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY, Agung Rektono Seto menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan pers tidak dapat diabaikan karena media memiliki peran sentral dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Menurut Agung, pers bukan sekadar penyampai berita, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam memastikan informasi kebijakan, program, dan pelayanan publik dapat dipahami masyarakat secara luas. Ia menilai keberadaan pers membantu menciptakan komunikasi dua arah yang konstruktif antara pemerintah dan publik, sekaligus menjadi sarana kontrol sosial yang sehat.

“Pers memiliki posisi strategis dalam pemerintahan. Informasi yang disampaikan secara objektif dan berimbang akan membantu masyarakat memahami kebijakan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara,” ujar Agung.

Ia juga menambahkan bahwa di era keterbukaan informasi saat ini, kolaborasi antara pemerintah dan media menjadi semakin penting. Tantangan arus informasi yang begitu cepat, termasuk potensi disinformasi, menuntut adanya komunikasi yang transparan dan akurat. Dalam hal ini, pers memiliki peran vital sebagai penyaring informasi agar masyarakat memperoleh berita yang benar dan terpercaya.

Kanwil Kemenkum DIY, lanjut Agung, selama ini terus menjalin hubungan baik dengan media melalui berbagai kegiatan publikasi, diseminasi informasi hukum, serta pelibatan pers dalam kegiatan kelembagaan. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk menghadirkan pelayanan hukum yang transparan sekaligus mendekatkan institusi pemerintah kepada masyarakat.

Selain itu, ia juga mengapresiasi profesionalisme insan pers yang selama ini berkontribusi dalam menyampaikan berbagai program dan capaian Kementerian Hukum kepada publik. Menurutnya, pemberitaan yang konstruktif tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat, tetapi juga mendorong pemerintah untuk terus berbenah dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

Agung berharap momentum Hari Pers Nasional dapat semakin memperkuat kemitraan antara pemerintah dan pers, khususnya dalam mendukung pembangunan hukum serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan hukum. Ia menekankan bahwa sinergi yang baik akan menciptakan ekosistem informasi yang sehat, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

“Semoga pers Indonesia semakin profesional, independen, dan tetap menjadi pilar demokrasi yang kuat. Kami di Kanwil Kemenkum DIY siap terus bersinergi demi pelayanan hukum yang lebih baik dan informasi yang lebih mudah diakses masyarakat,” pungkasnya.

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Gedongkuning No.146, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55171
PikPng.com phone icon png 604605   +6811-2640-146
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    kanwiljogja@kemenkum.go.id
PikPng.com email png 581646   Email Pengaduan
    kanwiljogja@kemenkum.go.id

 

Facebook Kemenkum DIY   X Kemenkum DIY   Instagram Kemenkum DIY   Tiktok Kemenkum DIY   Youtube Kemenkum DIY   RSS Kemenkum DIY
Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Daerah Istimewa Yogyakarta
Copyright © 2026 Pusat Data dan Teknologi Informasi
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


  twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

  Jl. Gedongkuning No. 146, Rejowinangun, Kec. Kotagede, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55171
PikPng.com phone icon png 604605   08112640146
PikPng.com email png 581646   kanwiljogja@kemenkum.go.id
PikPng.com email png 581646   kanwiljogja@kemenkum.go.id

Laman Resmi Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta
Copyright © 2025 Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Hukum RI