YOGYAKARTA – Komitmen untuk melestarikan budaya lokal terus ditunjukkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY. Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut adalah pendampingan dan dukungan terhadap pengajuan Wayang Kulit Tatah Sungging Pucung dari Wukirsari, Kabupaten Bantul, sebagai produk yang dilindungi dalam skema Kekayaan Intelektual (KI) Indikasi Geografis (IG).

Pada Kamis (24/7/2025), Kanwil Kemenkumh DIY melaksanakan kegiatan penyampaian rincian hasil dan evaluasi pemeriksaan substantif Indikasi Geografis Wayang Kulit Tatah Sungging Pucung yang dilakukan oleh Tim Ahli Pemeriksa Indikasi Geografis dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Kegiatan ini menjadi bagian dari tahapan penting dalam proses perlindungan KI, khususnya untuk produk budaya yang memiliki kekhasan wilayah geografis.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Evy Setyowati Handayani,dalam sambutannya menyampaikan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk menyempurnakan dokumen deskripsi dan teknis produk yang diajukan.

"Wayang kulit tatah sungging bukan sekadar produk seni, tetapi warisan budaya yang memiliki identitas geografis dan nilai ekonomi tinggi. Kami mendampingi penuh agar produk ini bisa memperoleh pengakuan hukum sebagai indikasi geografis," tegas Evy.

Dalam evaluasi tersebut, tim ahli memberikan sejumlah rekomendasi dan perbaikan teknis, antara lain kode keterunutan disarankan disajikan dengan metode yang telah memiliki mekanisme baku hingga Standar Operasional Prosedur (SOP) teknis juga diminta ditambahkan secara rinci ke dalam dokumen deskripsi, sesuai dengan praktik lapangan yang telah ditempel di lokasi produksi.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto menyatakan komitmennya untuk terus mendampingi para pelaku budaya lokal dalam proses pendaftaran indikasi geografis. Ia menilai, perlindungan hukum terhadap produk budaya seperti wayang kulit tidak hanya akan menjaga warisan leluhur, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal melalui penguatan identitas dan nilai jual produk.

“Wayang kulit tatah sungging dari Pucung, Wukirsari, bukan hanya kebanggaan Bantul atau DIY, tetapi warisan bangsa. Pendaftaran indikasi geografis ini adalah langkah strategis agar nilai ekonominya bisa naik kelas dan tidak mudah diklaim pihak lain,” ujar Agung.

Ia menambahkan, bahwa tantangan dalam pengajuan IG seringkali bukan pada substansi budaya, tetapi pada penyusunan dokumen yang rinci dan sesuai standar. Oleh karena itu, Kanwil Kemenkum DIY akan terus hadir sebagai mitra para pengrajin dan pemerintah daerah, hingga proses pendaftaran benar-benar tuntas dan memberikan perlindungan hukum yang kuat.

Kegiatan ini menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan komunitas pengrajin lokal menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan budaya dan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Harapannya, Wayang Kulit Tatah Sungging Pucung bisa segera resmi terdaftar sebagai produk indikasi geografis, menyusul sederet produk khas DIY lainnya yang telah mendapatkan perlindungan hukum.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara
13. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
16. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
19. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
20. Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Arsip Elektronik
21. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip
22. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
23. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pola Klasifikasi Arsip Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
24. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Jadwal Retensi Arsip dan Prosedur Penyusutan Arsip di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Jadwal Retensi Arsip dan Prosedur Penyusutan Arsip di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
25. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis dan Hak Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis dan Hak Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
26. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Arsip Vital dan Arsip Terjaga di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
27. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
28. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
29. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-09.OT.01.01 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2024