LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kewajiban pelaporan ini diatur secara hukum sebagai langkah preventif untuk memantau perubahan harta kekayaan pejabat dari waktu ke waktu.
Transparansi dan akuntabilitas adalah fondasi utama dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Sebagai bagian dari komitmen penuh untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme, Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta mewajibkan seluruh jajaran penyelenggara negara di lingkungan kami untuk melaporkan harta kekayaannya.
Pelaporan LHKPN ini merupakan langkah preventif yang krusial guna memantau perubahan harta kekayaan pejabat dari waktu ke waktu secara transparan. Melalui halaman ini, masyarakat dapat mengakses dan memantau kepatuhan pejabat di lingkungan Kanwil Kemenkum D.I. Yogyakarta dalam menjalankan kewajiban pelaporannya sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik.


