YOGYAKARTA — Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Gusti Ayu Putu Suwardani menegaskan urgensi manajemen konflik sebagai solusi strategis dalam membangun birokrasi yang harmonis dan adaptif. Hal ini menjadi sorotan utama dalam pembukaan Workshop Manajemen Konflik Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di The 101 Hotel Yogyakarta, pada Rabu (18/11/2025).
Gusti Ayu Putu Suwardani, dalam sambutannya menjelaskan bahwa di tengah percepatan transformasi birokrasi, Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut memiliki kecakapan mengelola perbedaan secara konstruktif. Kemampuan ini dinilai vital tidak hanya untuk menopang profesionalitas, tetapi juga mendukung agenda Reformasi Birokrasi dan Asta Cita Presiden terkait penguatan SDM serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
"Konflik bukan sesuatu yang harus dihindari. Konflik adalah sinyal bahwa organisasi sedang bergerak dan bertumbuh. Solusinya adalah kemampuan manajemen konflik yang mampu mengubah ketegangan menjadi energi positif," tegas Gusti Ayu.
Menurutnya, potensi konflik di lingkungan kerja kini semakin beragam akibat perubahan kebijakan, digitalisasi layanan, hingga dinamika internal. Dengan kompetensi ini, ASN diharapkan mampu menjaga stabilitas kinerja dan mencegah resistensi yang dapat menghambat pelayanan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, Evy Setyowati Handayani. Ia memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya workshop ini di wilayah Yogyakarta.
Evy Setyowati menekankan bahwa kemampuan mengelola konflik sangat relevan bagi jajaran di wilayah untuk memastikan pelayanan hukum tetap berjalan prima tanpa gangguan friksi internal.
"Kami menyambut baik inisiatif BPSDM Hukum ini. Sinergi dan kolaborasi adalah kunci pelayanan publik. Dengan kemampuan manajemen konflik yang baik, setiap tantangan internal dapat diselesaikan dengan bijak sehingga tidak mengganggu fokus kita dalam melayani masyarakat," ujar Evy Setyowati di sela-sela kegiatan.
Sementara itu, Sekretaris BPSDM Hukum, Jusman, yang diwakili oleh Kepala Bagian SDM dan Organisasi, Wahju Prihandono, melaporkan bahwa workshop ini diikuti oleh 27 pegawai dari lingkungan BPSDM Hukum. Menggandeng narasumber dari TCI PRO Consultant, program ini dirancang untuk membekali peserta dengan kemampuan identifikasi potensi konflik, komunikasi efektif, serta pemilihan pendekatan penyelesaian masalah yang tepat.
Wahju menambahkan bahwa penguatan kompetensi ini selaras dengan penerapan nilai dasar ASN BerAKHLAK, khususnya nilai Harmonis dan Kolaboratif, demi menciptakan ekosistem kerja pemerintah yang sehat dan produktif.
Melalui workshop yang akan berlangsung hingga Jumat (21/11/2025) ini, BPSDM Hukum berharap para peserta dapat mengimplementasikan keterampilan manajemen konflik di satuan kerja masing-masing, memperkuat budaya organisasi yang inklusif, serta menjaga kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan.
