Yogyakarta - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum d (Kemenkum) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Pemerintah Provinsi DIY menggelar diskusi penting sebagai langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan pangan di wilayah Provinsi DIY ini. Forum analisis dan evaluasi mendalam ini secara khusus menyoroti tiga pilar regulasi daerah yang dianggap krusial dalam mewujudkan swasembada pangan.
Diskusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Analis Hukum dari Kanwil Kemenkum DIY diantaranya Sakti Maulana Al Kautsar, Yuko Anggaraeni, Yudi Rahmanto, Surya, dan Sherafina Shinta serta perwakilan dari Pemerintah Daerah DIY, akademisi, praktisi di bidang pertanian dan pangan, serta organisasi terkait, memfokuskan perhatian pada efektivitas implementasi tiga Peraturan Daerah (Perda) utama.
Perda pertama yang menjadi sorotan adalah Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Diskusi mendalam mengupas tantangan dan peluang dalam melindungi lahan-lahan subur di tengah dinamika pembangunan yang pesat. Tujuannya adalah untuk memastikan keberlanjutan sumber pangan bagi generasi yang akan datang.
Pilar regulasi kedua yang tak kalah penting adalah Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan. Forum ini menjadi wadah untuk mengevaluasi kemampuan daerah dalam membangun dan mengelola cadangan pangan yang strategis. Langkah ini dianggap vital dalam mengantisipasi potensi gejolak pasar dan menjamin ketersediaan pangan yang stabil bagi seluruh masyarakat DIY.
Selanjutnya, diskusi juga mengupas tuntas Perda DIY Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan. Para peserta aktif membahas bagaimana regulasi ini dapat memastikan setiap produk pangan yang dihasilkan dan dikonsumsi di Yogyakarta memenuhi standar mutu dan keamanan yang tinggi. Penjaminan mutu dan keamanan pangan ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing produk-produk lokal.
Suasana diskusi berlangsung konstruktif dengan berbagai perspektif dan masukan yang mengalir dari para peserta. Para ahli dan praktisi berbagi pengalaman dan pengetahuan, mencari solusi inovatif serta langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan implementasi ketiga peraturan daerah tersebut.
Kepala Divisi Peraturan Perundang - Undangan dan Pembinaan Hukum Soleh Joko Sutopo yang turut hadir dan membuka acara, menyampaikan bahwa diskusi analisis dan evaluasi ini merupakan wujud nyata dukungan pihaknya terhadap upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan. Sinergi dan kolaborasi yang terjalin antar berbagai pihak diharapkan menjadi kunci utama untuk memastikan Yogyakarta dapat terus berdaulat dalam memenuhi kebutuhan pangannya secara berkelanjutan. Hasil dari diskusi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi berharga bagi Pemerintah Daerah dalam menyempurnakan kebijakan dan implementasi peraturan terkait kedaulatan pangan di masa mendatang.
