Yogyakarta – Komisi I(A) pada pembahasan Optimalisasi Dukungan Manajemen telah menyelesaikan sesinya dengan lancar, menandakan kesiapan Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta (Kanwil Kemenkum DIY) untuk meningkatkan kinerja di semester kedua tahun ini. Komisi ini, yang diketuai langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum DIY Agung Rektono Seto, fokus pada berbagai isu strategis terkait perencanaan, keuangan, dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).
Diskusi utama Komisi I(A) diarahkan pada upaya peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini mencakup percepatan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian, Unit Eselon I, dan Kantor Wilayah untuk periode 2025–2029, penyusunan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU), serta cascading Perjanjian Kinerja.
Selain itu, Komisi juga menekankan pentingnya pemetaan kebutuhan masyarakat melalui survei pelayanan publik dan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat untuk memastikan layanan yang diberikan relevan dan berkualitas.
Dalam pengelolaan BMN, Komisi I(A) menyoroti perlunya penyesuaian data antara sistem SAKTI dengan kondisi fisik di lapangan. Percepatan penetapan status penggunaan BMN, termasuk penjualan dan pemusnahan aset yang tidak lagi digunakan, juga menjadi perhatian utama. Proses likuidasi satuan kerja dan pelaksanaan monitoring berbasis aplikasi turut dibahas untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas.
Penguatan integritas dan tata kelola juga menjadi agenda penting. Pembahasan meliputi langkah-langkah peningkatan indeks tata kelola pengadaan, peningkatan maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta penguatan manajemen risiko. Untuk pembangunan Zona Integritas (ZI), Komisi menekankan perlunya monitoring internal yang lebih efektif dan inovasi layanan publik yang berdampak nyata pada kepuasan masyarakat.
"Pembahasan Komisi I(A) ini merupakan langkah krusial dalam memastikan fondasi dukungan manajemen kita kuat dan adaptif. Kami berkomitmen penuh untuk mewujudkan perencanaan anggaran yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta memastikan pengelolaan Barang Milik Negara yang sesuai dengan regulasi dan kondisi di lapangan. Melalui penguatan integritas dan tata kelola, termasuk peningkatan indeks tata kelola pengadaan dan maturitas SPIP, kami yakin dapat meningkatkan kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja. Fokus kami di semester kedua adalah implementasi nyata dari hasil pembahasan ini, termasuk percepatan penyusunan Renstra dan inovasi layanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Kami akan terus berupaya mencapai Zona Integritas dengan monitoring internal yang lebih efektif dan dampak layanan yang nyata bagi masyarakat." pungkas Agung.
