Berita Kantor Wilayah

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Sekjen DPP IPKEMINDO Kukuhkan DPW IPKEMINDO Daerah Istimewa Yogyakarta

ipkemindo 1412 1

YOGYAKARTA - Sehubungan dengan telah terbentuknya Dewan Pengurus Wilayah Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia (IPKEMINDO) Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2022-2025, maka pada Rabu (14/12/2022) bertempat di Aula Sasana Krida Wiraguna Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta diselenggarakan kegiatan Pengukuhan Dewan Pengurus Wilayah IPKEMINDO DIY Periode Tahun 2022-2025.

Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) IPKEMINDO, Tarsono dengan didampingi Kepala Kawnil Kemenkumham DIY Imam Jauhari dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Gusti Ayu Putu Suwardani mengukuhkan DPW IPKEMINDO DIY periode 2022-2025. Pengukuhan ini dimaksudkan sebagai pengembangan organisasi profesi Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan agar kepengurusan IPKEMINDO mendapatkan legalitas untuk menggerakkan organisasi.

Imam Jauhari menyampaikan bahwa pengurus IPKEMINDO yang telah dikukuhkan bertugas melaksanakan kebijakan wilayah dalam bidang pelayanan pendidikan dan penelitian maupun etika profesi Pembimbing Kemasyarkatan dengan berpedoman pada kebijakan Dewan Pengurus Pusat serta menyalurkan aspirasi para anggotanya ke Dewan Pengurus Pusat.

ipkemindo 1412 2

"Besar harapan saya, Bapak/Ibu Pembimbing Kemasyarakatan serta Asisten Pembimbing Kemasyarakatan tetap solid dan open mind terhadap berbagai perkembangan, serta siap untuk merespons berbagai situasi," tutur Imam.

"Oleh karena itu, pengurus IPKEMINDO bisa menjadi wadah untuk pengembangan anggota serta memfasilitasi aspirasi dari anggota," lanjutnya.

Selanjutnya, Tarsono selaku Sekjen DPP IPKEMINDO menyampaikan apresiasi kepada DPW IPKEMINDO DIY yang telah aktif untuk berorganisasi. Dengan telah dikukuhkannya pengurus yang baru, ia berharap pengurus baru bisa segera menyusun program kerja dan menjalankannya dengan baik.

ipkemindo 1412 3

Kegiatan diakhiri dengan sosialisasi aplikasi unggulan dari Kanwil Kemenkumham DIY, yaitu Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Narapidana Asimilasi dan Integrasi (Simonas). Aplikasi tersebut sebelumnya telah dilakukan penyempurnaan sejumlah fitur sehingga menjadi lebih lengkap, lebih informatif, dan lebih bermanfaat.

Untuk diketahui, IPKEMINDO merupakan organisasi profesi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK). Sejak didirikannya Asosiasi Pembimbing Kemasyarakatan tahun 2013 dengan nama awal APKI kemudian berubah menjadi IPKEMINDO dengan tujuan dibentuk sebagai media saling bertukar informasi, pengembangan pengetahuan, dan praktik pelaksanaan tugas di bidang bimbingan kemasyarakatan yang berorientasi pada etika dan tanggung jawab sosial serta penegakan hukum.

(Humas Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta – Jogja Pasti Istimewa)

ipkemindo 1412 4

ipkemindo 1412 5

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Gedongkuning No.146, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55171
PikPng.com phone icon png 604605   +6811-2640-146
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    kanwiljogja@kemenkum.go.id
PikPng.com email png 581646   Email Pengaduan
    kanwiljogja@kemenkum.go.id

 

Facebook Kemenkum DIY   X Kemenkum DIY   Instagram Kemenkum DIY   Tiktok Kemenkum DIY   Youtube Kemenkum DIY   RSS Kemenkum DIY
Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Daerah Istimewa Yogyakarta
Copyright © 2026 Pusat Data dan Teknologi Informasi
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


  twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

  Jl. Gedongkuning No. 146, Rejowinangun, Kec. Kotagede, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55171
PikPng.com phone icon png 604605   08112640146
PikPng.com email png 581646   kanwiljogja@kemenkum.go.id
PikPng.com email png 581646   kanwiljogja@kemenkum.go.id

Laman Resmi Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta
Copyright © 2025 Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Hukum RI