Yogyakarta– Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) DIY menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi birokrasi nasional. Komitmen ini diwujudkan dengan keikutsertaan delegasinya dalam kegiatan strategis "Public Hearing Desain Besar RB Nasional & FGD Transformasi Birokrasi Menuju Indonesia Emas 2045", yang diselenggarakan Kementerian PANRB di Gelanggang Inovasi dan
Kreativasi (GIK) UGM, Selasa (16/12/2025)
Forum yang berlangsung sejak pukul 08.00 WIB ini menjadi wadah krusial untuk menghimpun masukan guna menyempurnakan Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2045. Dokumen ini diharapkan menjadi "living document" atau pedoman hidup yang akan mengarahkan pembangunan dan transformasi sektor publik Indonesia.
Dalam paparannya, forum menyoroti bahwa Reformasi Birokrasi kini harus menjawab Megatren Global 2045, seperti dinamika geopolitik, perubahan iklim, hingga disrupsi teknologi. Transformasi yang diharapkan adalah terwujudnya birokrasi yang lincah (agile), adaptif, berbasis bukti, dan didukung data terintegrasi.
Secara nasional, fokus reformasi ditujukan pada delapan area, termasuk responsivitas layanan, percepatan kebijakan, penguatan koordinasi, hingga pemberantasan korupsi. Namun, implementasinya masih dihadapkan pada tantangan seperti defisit sinergi strategis, komitmen kelembagaan yang rendah, dan disparitas kapasitas antar instansi.
Memimpin delegasi, Kepala Kanwil Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto, menegaskan tiga peran strategis kantornya dalam agenda nasional ini:
Pemberi Masukan Substantif: Memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk program dan regulasi Reformasi Birokrasi.
Pelaksana Transformasi:
Mendorong digitalisasi layanan dan penguatan SDM Aparatur di lingkungan internal.
Pemantau dan Evaluator: Melakukan monitoring dan evaluasi capaian reformasi birokrasi di wilayah DIY.
Delegasi Dikirim untuk Serap & Kontribusi Ide
Untuk menjalankan peran aktif tersebut, Kanwil Kemenkum DIY menugaskan lima orang pegawai sebagai delegasi resmi yakni Susanti Yuliandari (Analis Hukum Ahli Madya), Sri Puji Astuti (Analis SDM Aparatur Ahli Muda), Vanny Aldilla (Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda), Fitri Wulansari (Penata Kelola), Nur Indah Furi Wijayanti (Analis SDM Aparatur Ahli Pertama)
Para delegasi diperintahkan untuk mengikuti forum dengan penuh tanggung jawab dimana Keikutsertaan ini diharapkan tidak hanya menyerap arah kebijakan nasional, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dari perspektif penegakan hukum dan hak asasi manusia di tingkat daerah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
