YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY mengikuti kegiatan pengarahan Sekretaris Jenderal Kemenkum, Nico Afinta, yang membahas analisis dan evaluasi target kinerja B11 menjelang akhir tahun. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh capaian program 2025 dapat diselesaikan tepat waktu.
Dalam arahannya, Nico Afinta menekankan bahwa evaluasi kinerja bukan sekadar agenda rutin, tetapi sebuah instrumen untuk menilai efektivitas pelaksanaan program, sekaligus memperbaiki proses kerja menuju organisasi yang semakin adaptif, akuntabel, dan berorientasi hasil. Ia menegaskan bahwa setiap unit kerja, termasuk kantor wilayah, harus mampu memetakan capaian target, mengidentifikasi hambatan, serta segera melakukan langkah percepatan.
“Kita memasuki fase penting untuk menutup tahun anggaran dengan capaian maksimal. Seluruh target B11 harus dipastikan progresnya jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi ini adalah fondasi agar kita dapat menyiapkan perencanaan 2026 secara lebih matang,” ujar Nico dalam arahannya.
Nico menambahkan bahwa seluruh jajaran untuk terus mempertahankan kinerja optimal yang telah dilaksanakan selama ini. Tak hanya itu, Nico pun terus memotivasi untuk terus melakukan peningkatan kinerja ke depannya.
"Kita tingkatkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan kinerja terbaik Kemenkum tahun ini", jelasnya.
Kepala Kanwil Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto menuturkan bahwa jajarannya telah melakukan pemetaan dan percepatan pelaksanaan berbagai program strategis agar seluruh indikator kinerja dapat tercapai sesuai ketentuan.
“Kanwil Kemenkum DIY terus melakukan konsolidasi internal untuk memastikan target kinerja 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Kami memantau secara ketat progres setiap divisi, melakukan komunikasi intensif, serta mengambil langkah-langkah percepatan yang diperlukan. Evaluasi ini menjadi pengingat bagi kami bahwa kualitas kerja harus dijaga hingga akhir,” ungkap Agung.
Lebih lanjut, Agung menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum DIY telah menyiapkan sejumlah strategi menyambut 2026, mulai dari penguatan sinergi antarunit, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga pemanfaatan teknologi dalam tata kelola pemerintahan. Menurutnya, tantangan birokrasi ke depan menuntut kerja yang semakin adaptif, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
