YOGYAKARTA — Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY melaksanakan sharing & knowledge dalam kegiatan Percepatan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP) Yogyakarta pada Jumat (28/11/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pejabat struktural, analis, serta ASN yang tengah mendorong penguatan tata kelola birokrasi di lingkungan instansi tersebut.
Dalam sesi pemaparan, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Yudi Arto menjelaskan secara komprehensif mengenai proses, strategi, serta tahapan membangun Zona Integritas yang telah ditempuh instansinya. Ia memaparkan bahwa pembangunan ZI bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif, namun merupakan perubahan budaya kerja yang menuntut komitmen kuat, kepemimpinan yang visioner, serta konsistensi dalam memberikan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
Yudi menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkumham DIY telah berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) berkat kerja kolektif seluruh jajaran serta inovasi layanan yang berkelanjutan. Predikat tersebut tidak hanya menjadi bentuk pengakuan atas integritas birokrasi, tetapi sekaligus menjadi pendorong agar organisasi terus meningkatkan kualitas layanannya. Tahun 2025, Kanwil Kemenkum DIY kembali mengambil langkah strategis dengan melanjutkan proses penilaian untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
“Pembangunan ZI bukan pekerjaan instan, melainkan perjalanan panjang yang harus dilakukan dengan komitmen, disiplin, dan pengawasan yang berkelanjutan. Predikat WBK yang kami peroleh menjadi motivasi, dan tahun ini kami sedang berproses menuju WBBM melalui penguatan inovasi pelayanan serta peningkatan pengawasan berbasis teknologi,” ujar Yudi.
Dalam paparannya, ia juga menjelaskan enam area perubahan ZI, mulai dari manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Masing-masing area, menurutnya, harus mampu menunjukkan hasil nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Kanwil Kemenkum DIY menegaskan komitmennya untuk terus berbagi pengalaman dan mendorong instansi lain mempercepat transformasi birokrasi. Dengan proses menuju WBBM yang terus berjalan, Kanwil optimistis dapat mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, modern, dan bebas dari praktik korupsi.
