YOGYAKARTA — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY, Agung Rektono Seto menegaskan bahwa penegakan hukum dan komitmen anti korupsi merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum resmi Kanwil sebagai respons atas meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Agung menekankan bahwa kepercayaan publik bukanlah sesuatu yang hadir dengan sendirinya, melainkan dibangun melalui konsistensi aparatur dalam bekerja serta integritas yang tidak boleh dinegosiasikan.
"Penegakan hukum yang tegas dan komitmen anti korupsi adalah fondasi penting bagi pemerintah untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Ketika aparatur bersih dan profesional, maka pelayanan publik akan berjalan optimal," ujarnya.
Lebih lanjut, Agung menjelaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya bertumpu pada tindakan represif, tetapi juga pada pencegahan melalui penataan sistem, penguatan pengawasan internal, serta edukasi bagi masyarakat dan pegawai. Menurutnya, langkah-langkah ini menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi yang sedang dijalankan Kemenkum di berbagai unit kerja, termasuk di DIY.
“Kami selalu mendorong agar aparatur memahami bahwa setiap tindakan memiliki dampak langsung pada persepsi masyarakat. Oleh karena itu, budaya anti korupsi harus melekat dalam setiap proses layanan. Dari cara kita bekerja, mengambil keputusan, hingga cara kita melayani masyarakat,” tambahnya.
Kanwil Kemenkum DIY terus memperkuat implementasi Zona Integritas, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga digitalisasi layanan sebagai wujud nyata komitmen antikorupsi. Agung menilai bahwa pembangunan integritas tidak cukup hanya dengan slogan, tetapi harus diwujudkan melalui aksi nyata dan perubahan perilaku seluruh pegawai.
Dengan komitmen kuat terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, Kanwil Kemenkum DIY berharap dapat menjadi institusi yang semakin dipercaya masyarakat.
“Kepercayaan publik adalah modal besar bagi sebuah instansi. Ketika publik percaya, maka kerja-kerja pemerintahan menjadi lebih efektif dan tujuan pembangunan bisa kita capai bersama,” pungkas Agung.
