YOGYAKARTA - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY Agung Rektono Seto memberikan penguatan tugas dan fungsi kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di jajaran Kanwil Kemenkumham DIY. Agung menekankan pentingnya peran Kepala Satuan Kerja untuk mengawasi kinerja jajarannya.
Penguatan Tugas dan Fungsi UPT dilaksanakan di Aula Kanwil Kemenkumham DIY, Selasa (10/1/2023). Agung mengatakan para Kasatker perlu menegakkan kedisiplinan di lingkungan kerjanya serta mengawasi kehadiran pegawai dan penggunaan Barang Milik Negara (BMN).
"Para Kasatker bisa melakukan inventaris data dan melaksanakan apel insidentil. Saya minta dilakukan apel insidentil sehingga mengurangi potensi pegawai untuk meninggalkan pos kerjanya," ujar Agung.
"Mohon perhatian Bapak Ibu Kepala UPT juga dalam penggunaan BMN. Mudah-mudahan kita bisa lebih memahami bahwa ada hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, jadi harus akuntabel," tegasnya.
Agung juga menyampaikan 13 arahan Sekretaris Jenderal Kemenkumham tentang hal-hal yang berkaitan dengan administrasi. Selain itu, Agung juga memberikan penguatan kepada masing-masing UPT Pemasyarakatan dan Keimigrasian agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik.
Sementara itu, Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham DIY Rahmi Widhiyanti meminta para Kasatker selalu memonitor kinerja jajarannya. Permasalahan yang terkait dengan kepegawaian yang selama ini menjadi perhatian diharapkan bisa diminimalisir.
"Masalah kepegawaian akan bisa diminimalisir kalau kita saling jaga. Lakukan pengamatan terhadap pola dan perilaku anggota, termasuk penggunaan media sosial. Semoga ini bisa membangun awareness kita bersama dan melaksanakan kinerja dengan lebih baik," kata Rahmi.
Kegiatan Penguatan Tugas dan Fungsi UPT yang dihadiri para Kepala UPT Pemasyarakatan dan Keimigrasian ini juga dirangkaikan dengan Sosialisasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Plh Kepala Divisi Pemasyarakatan M Akhyar serta Kepala Bagian Program dan Humas F Surya Kumara turut hadir dalam kegiatan tersebut.
(AZR/Humas Kanwil kemenkumham D.I. Yogyakarta - Jogja Pasti Istimewa)
