Jika dokumen tidak tampil, silakan buka di tab baru.
- Kementerian Hukum sebagai Badan Publik memiliki kewajiban untuk mengumumkan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dilakukan paling sedikit 1 kali dalam satu tahun.
- Kementerian Hukum berkewajiban mengumumkan dan menyampaikan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta mudah dipahami.
- Kementerian Hukum dapat menggunakan media elektronik dan nonelektronik yang efektif, efisien dan menjangkau seluruh kepentingan untuk mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan.
- Kementerian Hukum berkewajiban mengumumkan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta tanpa adanya penundaan waktu.
- Kementerian Hukum berkewajiban mengumumkan laporan tahunan layanan informasi publik sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Hukum.
- PPID Kementerian Hukum
Syarat Permohonan Informasi:
- Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- Nama
- Alamat
- Pekerjaan
- Nomor HP
- Rincian Informasi yang Dibutuhkan
- Tujuan Penggunaan Informasi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Daerah Istimewa Yogyakarta
Daerah Istimewa Yogyakarta 55171


