Berita Kantor Wilayah

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Bappeda Sleman Gandeng Kemenkum DIY Fasilitasi Pendaftaran Merek untuk 60 UMKM Sleman

WhatsApp Image 2025 01 16 at 10.52.45

SLEMAN - Bappeda Sleman bekerjasama dengan Kanwil Kemenkum DIY sukses memfasilitasi pendaftaran merek bagi 60 UMKM di Kabupaten Sleman pada Kamis (16/1/2025). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari sosialisasi sebelumnya dan bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hukum atas produk-produk UMKM lokal.

Acara dibuka oleh Yudiarto, Ketua Kelompok Kerja Inovasi Bappeda Kabupaten Sleman, yang menyampaikan pentingnya peningkatan pendaftaran merek untuk mendukung perkembangan UMKM di Sleman. "Kegiatan ini merupakan upaya untuk mendukung pendaftaran merek bagi UMKM di tahun 2025. Harapannya, pelaku UMKM dapat langsung melakukan konsultasi terkait merek mereka kepada JF Bidang Kekayaan Intelektual (KI), dan selanjutnya mengisi lembar pernyataan untuk pendaftaran," ujar Yudiarto.

 

WhatsApp Image 2025 01 16 at 11.03.10

Fasilitasi pendaftaran merek dilakukan secara intensif, dimana 60 peserta UMKM dibagi menjadi tiga kelompok di ruangan berbeda, masing-masing ruangan berisi 20 orang. Setiap kelompok didampingi oleh JF Bidang KI Kanwil Kemenkum DIY.

Masing - masing UMKM diberikan waktu untuk melakukan konsultasi dan pendaftaran merek kepada para JF Bidang KI selaku Fasilitator. UMKM diberikan penjelasan, serta saran terkait pendaftaran merek mereka.

WhatsApp Image 2025 01 16 at 11.07.22

WhatsApp Image 2025 01 16 at 11.07.21

WhatsApp Image 2025 01 16 at 10.53.37 3

Selain memberikan arahan mengenai prosedur pendaftaran merek yang benar, para JF Bidang KI juga melakukan pengecekan untuk memastikan apakah merek yang diajukan sudah terdaftar, baik di tingkat nasional maupun internasional.

"Fasilitasi ini bertujuan untuk membantu UMKM memahami pentingnya pendaftaran merek dan memastikan merek yang mereka pilih tidak berbenturan dengan merek lain, baik di pasar domestik maupun internasional," ujar Vanny Aldila, Selaku Kepala Sub Bidang KI Kanwil Kemenkum DIY.

"Dengan adanya pengecekan internasional, UMKM juga dapat mengantisipasi masalah hukum yang mungkin timbul di pasar global, dan harapannya dengan adanya fasilitas ini, UMKM di Sleman dapat lebih percaya diri dalam mengembangkan usahanya," lanjutnya.

Acara ini merupakan kelanjutan dari sosialisasi pendaftaran merek yang telah dilaksanakan sebelumnya pada 14 Januari 2025. Fasilitasi ini akan berlangsung selama dua hari hingga Jumat, 17 Januari 2025 dimana akan dilakukan faslitasi pendaftaran kepada 60 UMKM perharinya. Bappeda Sleman berkomitmen untuk memfasilitasi pendaftaran 120 merek pada bulan Januari 2025.

Kegiatan ditutup dengan harapan agar UMKM dapat segera mengurus pendaftaran merek untuk melindungi hak kekayaan intelektual mereka dan meningkatkan daya saing produk mereka di pasar.

ssssssssssssssssssssssssssssssssss

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Gedongkuning No.146, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55171
PikPng.com phone icon png 604605   +6811-2640-146
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    kanwiljogja@kemenkum.go.id
PikPng.com email png 581646   Email Pengaduan
    kanwiljogja@kemenkum.go.id

 

Facebook Kemenkum DIY   X Kemenkum DIY   Instagram Kemenkum DIY   Tiktok Kemenkum DIY   Youtube Kemenkum DIY   RSS Kemenkum DIY
Laman Resmi
Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Daerah Istimewa Yogyakarta
Copyright © 2025 Pusat Data dan Teknologi Informasi
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


  twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

  Jl. Gedongkuning No. 146, Rejowinangun, Kec. Kotagede, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55171
PikPng.com phone icon png 604605   08112640146
PikPng.com email png 581646   kanwiljogja@kemenkum.go.id
PikPng.com email png 581646   kanwiljogja@kemenkum.go.id

Laman Resmi Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta
Copyright © 2025 Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Hukum RI