Yogyakarta, 14 Februari 2025 – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) DIY mengikuti rapat persiapan pengukuhan organisasi yang rencananya akan dilaksanakan pada Selasa, 18 Februari 2025. Kegiatan rapat dimulai pukul 08.00 WIB dan dilakukan secara virtual melalui platform Zoom Meeting diikuti oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kanwil Kemenkum DIY, Ni Luh Sukmarini Rektono Seto yang merupakan istri dari Kepala Kanwil Kemenkum DIY Agung Rektono Seto didampingi oleh Wakil Ketua I, Ika Soleh Joko Sutopo, dan Sekretaris Ucik Yudi Arto serta perwakilan masing-masing bidang pada kepengurusan DWP Kanwil Kemenkum DIY yang akan dikukuhkan. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ully Nico Afinta selaku pimpinan rapat.
Rapat persiapan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan seluruh rangkaian acara pengukuhan Dharma Wanita Persatuan termasuk koordinasi teknis, pembagian tugas, dan finalisasi agenda acara. DWP Kantor Wilayah Kementerian Hukum merupakan organisasi yang berperan penting dalam mendukung program-program kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan di lingkungan Kementerian Hukum.
Ully Nico Afinta dalam sambutannya menyampaikan pentingnya kolaborasi dan sinergi antaranggota untuk menyukseskan acara pengukuhan. “Kegiatan ini tidak hanya menjadi momentum formalitas, tetapi juga sebagai wadah untuk mempererat tali persaudaraan dan meningkatkan kontribusi kita dalam mendukung kinerja Kementerian Hukum,” ujarnya.
Selain itu, rapat ini juga akan membahas rencana program kerja DWP ke depan, termasuk kegiatan sosial, pelatihan, dan peningkatan kapasitas anggota. Diharapkan, melalui rapat ini, seluruh persiapan dapat berjalan lancar dan acara pengukuhan dapat memberikan dampak positif bagi seluruh anggota dan lingkungan Kementerian Hukum.
Acara pengukuhan Dharma Wanita Persatuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum ini menjadi salah satu agenda penting yang dinantikan oleh seluruh anggota. Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang tinggi, DWP siap melanjutkan perannya sebagai mitra strategis dalam mendukung visi dan misi Kementerian Hukum.
