Jakarta – Hari kedua Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja mengusung tema “Wujudkan Hukum Berkeadilan melalui Layanan Transformasi Digital menuju Indonesia Emas 2045” dengan output utama berupa Laporan Capaian Kinerja Kemenkum Tahun 2025 dan Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026, menyajikan arahan dari tiga Pimpinan Unit Eselon I Kementerian Hukum, Selasa (16/12) di Hotel Grand Mercure Jakarta.
Kegiatan hari kedua dimulai dengan Arahan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Mien Ushien, menyampaikan paparan capaian kinerja serta arah kebijakan pembinaan hukum nasional, termasuk peran strategis kantor wilayah dalam mendukung pembangunan hukum dan peningkatan akses keadilan bagi masyarakat.
Selanjutnya, Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Suwardani memaparkan capaian kinerja bidang pengembangan SDM aparatur dan menekankan pentingnya peningkatan kompetensi, profesionalisme, serta integritas sumber daya manusia guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum secara optimal.
Andry Indrady, Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK), kemudian hadir menjadi pemateri ketiga menyampaikan evaluasi tugas dan peran unit eselon I serta kantor wilayah. Andry menekankan pentingnya sinergi, perencanaan berbasis kinerja, serta evaluasi berkelanjutan sebagai dasar perumusan kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak nyata.
Selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Kemenkum DIY Agung Rektono Seto, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Soleh Joko Sutopo, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Evy Setyowati Handayani, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Yudi Arto melaksanakan Pemaparan dalam Evaluasi Kinerja Kantor Wilayah. Kanwil Kemenkum DIY berhasil melampaui harapan kinerja kementerian dengan meraih nilai SAKIP A Memuaskan, dan nilai RB 100%.
Adapun harapan kinerja yang ingin dicapai adalah nilai SAKIP Kementerian Hukum di atas 80 dan nilai Reformasi Birokrasi di atas 90, sebagai wujud peningkatan akuntabilitas dan kualitas tata kelola pemerintahan.
