Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY turut serta dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025 yang diselenggarakan di Grand Mercure Kemayoran Jakarta yag diikuti oleh ratusan peserta dari jajaran pimpinan tinggi pusat dan daerah Kementerian Hukum, Senin (15/12). Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum DIY Agung Rektono Seto, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Soleh Joko Sutopo, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Evy Setyowati Handayani, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Yudi Arto.
Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi Rakor yang berlangsung selama 15–18 Desember 2025 ini. Dalam sambutannya, Supratman menegaskan cita-cita besar menjadikan Kementerian Hukum sebagai kementerian berkelas dunia melalui penguatan standar pelayanan, transformasi digital, dan perubahan budaya kerja birokrasi.
Menteri Hukum juga menyampaikan rencana soft launching Super Apps Kementerian Hukum sebagai bagian dari transformasi digital yang diharapkan mampu meningkatkan transparansi, efektivitas, dan kualitas layanan publik, termasuk di tingkat kantor wilayah.
Kegiatan diawali arahan Ketua Steering Committee, Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kemenkum RI Andry Indrady, menyampaikan dua komponen utama Rakor, yakni penyusunan rencana aksi sebagai turunan Perjanjian Kinerja yang akan menjadi pedoman pelaksanaan kinerja Tahun 2026, serta evaluasi kinerja Kantor Wilayah yang mencakup aspek akuntabilitas, inovasi, pelayanan publik, pengendalian kinerja, dan manajemen risiko.
Sekretaris Jenderal Kemenkum Nico Afinta menyampaikan laporan kegiatan dengan tema “Mewujudkan Hukum Berkeadilan melalui Layanan Transformasi Digital menuju Indonesia Emas 2045”. Rakor ini bertujuan memastikan capaian kinerja Tahun 2025 sesuai target, sekaligus memperkuat perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan Tahun 2026.Selanjutnya Pembahasan materi rakor akan dilakukan melalui beberapa komisi sesuai bidang tugas, yang difokuskan pada penyusunan rencana aksi dan penguatan kinerja di tengah kebijakan penyesuaian anggaran.
Melalui keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi ini, Kanwil Kemenkum DIY berkomitmen selalu meningkatkan akuntabilitas kinerja, mendukung transformasi digital layanan hukum, serta berperan aktif dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat.
