Yogyakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta (Kanwil Kemenkum DIY) menunjukkan komitmennya dalam memperkuat profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menghadiri Sosialisasi Penguatan Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN pada Rabu (19/11/2025).
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal dan menjadi tindak lanjut dari Surat Nomor: SEK.2-KP.05.02-98 tanggal 12 November 2025, yang bertujuan utama mendukung percepatan Penerapan Sistem Merit di seluruh lingkungan Kementerian Hukum. Sosialisasi ini dihadiri oleh perwakilan dari seluruh Kantor Wilayah, Kepala Biro, dan Sekretaris Unit Utama.
Implementasi NSPK Manajemen ASN yang kuat merupakan elemen krusial dalam penilaian Indeks Sistem Merit oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sistem Merit sendiri menjamin bahwa setiap kebijakan dan manajemen ASN didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, atau status sosial.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Fajar Sulaeman Taman, menekankan bahwa penguatan implementasi NSPK ini bukan hanya sekadar pemenuhan administrasi, melainkan fondasi utama bagi birokrasi yang unggul.
"Penerapan sistem merit adalah kunci utama untuk menciptakan ASN yang profesional dan berbasis kinerja, bukan berbasis kedekatan atau faktor non-kompetensi," tegas Fajar Sulaeman Taman. "Kegiatan sosialisasi Penguatan Indeks Implementasi NSPK ini wajib diikuti oleh seluruh Kanwil sebagai langkah kolektif agar kita semua berjalan pada koridor yang sama. Ini adalah upaya nyata kita untuk memastikan pengelolaan SDM yang transparan, akuntabel, dan berintegritas demi mewujudkan birokrasi kelas dunia." tambah Fajar Sulaeman Taman
Fajar Sulaeman Taman menambahkan bahwa Kemenkum, sebagai instansi pengayoman, memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi contoh terbaik dalam tata kelola kepegawaian. Konsistensi dalam implementasi NSPK adalah faktor penentu utama keberhasilan Indeks Sistem Merit yang diukur oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Partisipasi Kanwil Kemenkum DIY dalam penguatan NSPK ini berfokus pada sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah, khususnya dalam proses rekrutmen, penempatan, promosi, hingga pengembangan karir. Melalui pemahaman mendalam tentang NSPK yang terbaru, Kanwil dapat menghilangkan interpretasi ganda dan memastikan bahwa setiap keputusan terkait ASN sepenuhnya objektif.
Diharapkan, setelah kegiatan penguatan ini, seluruh unit kerja di bawah Kanwil Kemenkum DIY akan mengadopsi budaya kerja yang sepenuhnya berbasis kinerja. Hal ini tidak hanya meningkatkan Indeks Sistem Merit kementerian secara nasional, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh ASN di daerah.
