Yogyakarta - Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum RI) melalui Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum) menggelar kegiatan Refleksi Akhir BSK Hukum Tahun 2024, Selasa (3/12/2024), di Jakarta. Acara ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi berbagai aspek kinerja strategis di lingkungan Kementerian Hukum, termasuk kontribusi kantor wilayah dalam pelaksanaan program-program unggulan.
Pada kesempatan tersebut, Kanwil Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta menerima Penghargaan Kantor Wilayah Terbaik ke-III Pendampingan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum di Wilayah Tahun 2024 untuk Kategori Provinsi Kecil. Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas peran aktif Kanwil Kemenkumham DIY dalam mendukung pelaksanaan dan pendampingan program reformasi hukum di tingkat wilayah. Selain itu, Kanwil Kemenkumham DIY juga memperoleh penghargaan Kantor Wilayah Terbaik ke-IV kegiatan Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan di Wilayah Tahun 2024 untuk kategori Unggulan.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, didampingi oleh Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej dan Kepala BSK Hukum, Andry Indrady.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, dalam sambutannya menekankan pentingnya kebijakan berbasis bukti dalam reformasi hukum. “Semua kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Hukum harus berdasarkan bukti. Jika kita bekerja dengan bukti, berarti data yang disampaikan benar,” ujar Supratman. Ia juga menyoroti tantangan hiper-regulasi, dengan menyebutkan bahwa pada periode 2019–2023 telah diterbitkan 5.267 peraturan menteri, termasuk kontribusi 3,2% dari Kementerian Hukum dan HAM. Data tersebut menjadi landasan untuk meningkatkan evaluasi tata kelola regulasi yang lebih baik.
Kepala BSK Hukum, Andry Indrady, menambahkan bahwa evaluasi tahun 2024 mencakup empat aspek utama:
1. Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH), yang mengukur efektivitas pelaksanaan kebijakan reformasi hukum di seluruh wilayah.
2. Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), yang mengevaluasi kualitas kebijakan yang dihasilkan.
3. Penilaian Survei SPKP dan SPAK, yang menilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.
4. Penilaian Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK), yang mengukur kualitas layanan internal dan dukungan administrasi.
Kepala Kanwil Kemenkumham DIY, Agung Rektono Seto, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan tersebut. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh tim Kanwil Kemenkumham DIY dalam mengintegrasikan kebijakan strategis BSK Hukum ke dalam program kerja wilayah.
“Penghargaan ini merupakan motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan berkontribusi lebih besar dalam mendukung reformasi hukum, khususnya di wilayah Yogyakarta,” ungkap Agung.
Melalui Refleksi Akhir Tahun 2024, BSK Hukum berharap dapat memperkuat sinergi antarunit kerja di Kementerian Hukum. Kanwil Kemenkumham DIY diharapkan terus menjadi inspirasi dalam mendukung tercapainya visi besar reformasi hukum di Indonesia.
