YOGYAKARTA – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum DIY turut serta dalam kegiatan peluncuran Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) dalam bentuk Legal Policy Hub dan Policy Talks Tematik I. Acara ini diselenggarakan secara daring oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum) Kementerian Hukum RI, pada Senin, (15/09/2025)
Kegiatan yang mengusung tema “Penguatan Inovasi Industri Pangan untuk Pertumbuhan Ekonomi” ini diikuti secara antusias oleh jajaran pimpinan dan Analis Kebijakan di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum DIY. Turut hadir mendampingi Kepala Kanwil, Soleh Joko Sutopo selaku Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, serta Evy Setyowati, Kepala Divisi Pelayanan Hukum.
Dalam kesempatan ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY, Agung Rektono Seto, menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif ini. “Kami menyambut baik inisiatif BSK Hukum dan LAN dalam meluncurkan Legal Policy Hub ini sebagai sarana kolaborasi penting untuk meningkatkan kualitas kebijakan di daerah,” ujar Agung. “Partisipasi kami dalam forum ini menjadi wujud komitmen Kanwil dalam mendukung kebijakan yang adaptif dan berdampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam sektor pangan yang strategis.”
Acara ini merupakan wujud komitmen Kementerian Hukum dalam mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas dan berbasis kolaborasi lintas sektor. Acara dibuka dengan sambutan dari Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady, dan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Dr. Muhammad Taufiq, DEA.
Puncak acara ditandai dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara LAN RI dan Kementerian Hukum RI, yang kemudian secara resmi diluncurkan oleh Menteri Hukum RI, Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
Pada sesi inti, yaitu Policy Talks Tematik I, menghadirkan empat narasumber ahli yang memaparkan materi strategis:
• Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum tentang peran Legal Policy Hub sebagai jembatan inovasi industri pengolahan pangan.
• Deputi LAN RI tentang mendorong kebijakan pengolahan pangan yang berkualitas.
• Deputi Badan Pangan Nasional tentang penguatan inovasi industri pangan untuk pertumbuhan ekonomi.
• Deputi BRIN tentang dukungan riset dan inovasi untuk pengembangan kebijakan sektor pengolahan pangan.
Kegiatan diakhiri dengan sesi dialog dan penyampaian strategi tindak lanjut. Keikutsertaan Kanwil Kementerian Hukum DIY dalam kegiatan ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan kapasitas para Analis Kebijakan dalam menyusun kebijakan yang mendukung sektor strategis, khususnya industri pangan, di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
