Yogyakarta, 21 Januari 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY terus berkomitmen memberikan fasilitasi terhadap penyusunan regulasi di daerah sebagai wujud dukungan terhadap pembangunan hukum yang berkelanjutan. Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Soleh Joko Sutopo, menegaskan komitmennya dalam mendukung penyelenggaraan hukum yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Hari ini, berbagai kegiatan strategis dilakukan oleh tim Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, di antaranya:
JFT Perancang Peraturan Perundang-Undangan
1. Rapat Kerja Bapemperda DPRD DIY
Rapat kerja bersama Bapemperda DPRD DIY dilakukan untuk mengkaji usulan judul Raperda DIY terkait perlindungan konsumen. Agenda ini menjadi langkah awal penyusunan naskah akademik Raperda yang bertujuan meningkatkan perlindungan bagi konsumen di wilayah DIY.
2. Fasilitasi Penyusunan Raperbup Tentang Pajak Daerah
Tim hadir dalam rapat fasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah bersama BKAD Kabupaten Kulon Progo. Fasilitasi ini bertujuan memperkuat tata kelola pajak daerah secara efisien dan transparan.
3. Evaluasi Kurikulum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam acara yang berlangsung di Eastparc Hotel Yogyakarta, tim berpartisipasi dalam evaluasi dan pemutakhiran kurikulum program studi hukum program doktor. Kegiatan ini diharapkan meningkatkan kualitas pendidikan hukum di Yogyakarta.
4. Koordinasi Raperbup Penerangan Jalan Umum
Tim juga mengikuti rapat koordinasi pencermatan Raperbup tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Setda Kabupaten Sleman, untuk mendukung pengelolaan penerangan yang efektif dan efisien.
JFT Analis Hukum
Pemutakhiran Kurikulum Program Doktor Fakultas Hukum
Tim Analis Hukum turut mendukung evaluasi kurikulum untuk memastikan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini.
JFT Penyuluh Hukum
1. Sosialisasi Program Kerja di Kabupaten Bantul
Audiensi dengan Bagian Hukum Setda Pemda Kabupaten Bantul dilakukan untuk memperkenalkan program kerja Kanwil, seperti Paralegal Justice Award, Lomba Kadarkum, inventarisasi data permasalahan hukum, evaluasi Kalurahan Sadar Hukum, serta persiapan pembentukan Pos Pelayanan Hukum di desa/kalurahan.
2. Evaluasi Kurikulum Program Doktor Fakultas Hukum
Penyuluh Hukum turut memberikan masukan dalam evaluasi kurikulum, berfokus pada relevansi pembelajaran dengan praktik hukum di lapangan.
Kanwil Kemenkum DIY melalui berbagai kegiatan ini terus berupaya menjawab tantangan pembangunan hukum di daerah dan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, akademisi, serta masyarakat.
