YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY menyatakan komitmen kuatnya untuk melaksanakan Rencana Kerja Tahun Reformasi Birokrasi (RB) pada tahun 2025. Hal ini ditegaskan dalam pertemuan virtual yang dihadiri oleh Inspektur Jenderal Kemenkum, Reynhard Silitonga. Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan sesuai dengan target dan tujuan yang telah ditetapkan.
Dalam sambutannya, Reynhard Silitonga menyampaikan bahwa tujuan utama reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Reformasi birokrasi bukan hanya tentang perubahan struktural, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas keuangan,” ujar Reynhard.
Ia menjelaskan beberapa fokus utama dalam pelaksanaan RB tahun ini, di antaranya responsivitas birokrasi, reformasi pelayanan public, pelayanan berbasis teknologi informasi, efektivitas alokasi anggaran, pengelolaan aparatur sipil negara (ASN), dan pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran.
“Tanpa komitmen yang kuat dari pimpinan, reformasi birokrasi tidak akan berjalan optimal. Kolaborasi antarunit kerja juga menjadi kunci keberhasilan,” tambahnya.
Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto menyatakan kesiapan dan komitmen penuh jajarannya untuk menyukseskan implementasi RB.
“Kami siap melaksanakan semua program reformasi birokrasi dengan baik. Ini adalah momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami kepada masyarakat,” ujar Agung.
Agung menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum DIY telah menyusun langkah-langkah strategis untuk mendukung pelaksanaan RB, termasuk peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi penggunaan teknologi, dan penguatan sistem pengawasan.
“Kami juga akan terus berkoordinasi dengan pusat dan stakeholders terkait untuk memastikan semua program berjalan sesuai rencana,” jelasnya.
Komitmen Kanwil Kemenkum DIY dalam melaksanakan RB diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan dukungan penuh dari seluruh jajaran, diharapkan reformasi birokrasi dapat terwujud secara optimal dan berkelanjutan.
