Berita Kantor Wilayah

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Kementerian Hukum DIY dan Pemerintah Daerah Perkuat Peran Analisis dan Evaluasi untuk Pembangunan Hukum

alar1

YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Batu Malang berkomitmen memperkuat peran penyusunan analisis dan evaluasi hukum dalam pembentukan produk hukum di daerah. Hal ini disampaikan dalam seminar bimtek yang digelar hari ini, Rabu (7/5/2025), guna meningkatkan kualitas peraturan daerah (perda) dan kebijakan hukum lainnya.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum DIY, Soleh Joko Sutopo menekankan pentingnya analisis hukum yang mendalam dalam setiap penyusunan produk hukum daerah. Menurutnya, analisis yang baik tidak hanya mengidentifikasi potensi masalah, tetapi juga harus mampu memberikan rekomendasi solutif.

"Analisis dan evaluasi hukum bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah kebutuhan untuk memastikan bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan benar-benar efektif, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujar Soleh.

Ia menambahkan, dengan tantangan regulasi yang semakin kompleks, diperlukan pendekatan multidisiplin untuk memastikan bahwa peraturan daerah tidak bertentangan dengan hukum nasional, sekaligus mampu menjawab dinamika lokal.

alar2

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto menyatakan bahwa kolaborasi antara Kemenkum dan Pemkot Batu merupakan kunci untuk memperkuat fungsi analisis dan evaluasi hukum.

"Kami mendorong sinergi yang lebih erat dengan Pemkot Batu karena dengan kerja sama yang solid, kami yakin produk hukum akan semakin berkualitas dan berpihak pada kepentingan publik," tegas Agung.

Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya siap memberikan pendampingan teknis hukum, termasuk pelatihan bagi penyusun peraturan di lingkungan Pemkot Batu guna meningkatkan kapasitas dalam perumusan kebijakan.

Selain penguatan SDM, Agung menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi juga akan dioptimalkan untuk mempermudah proses analisis hukum, termasuk dengan database peraturan yang terintegrasi.

"Kami akan memanfaatkan sistem digital untuk memastikan konsistensi dan harmonisasi peraturan, sekaligus memudahkan akses masyarakat dalam memberikan masukan," jelasnya.

.

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Gedongkuning No.146, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55171
PikPng.com phone icon png 604605   +6811-2640-146
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    kanwiljogja@kemenkum.go.id
PikPng.com email png 581646   Email Pengaduan
    kanwiljogja@kemenkum.go.id

 

Facebook Kemenkum DIY   X Kemenkum DIY   Instagram Kemenkum DIY   Tiktok Kemenkum DIY   Youtube Kemenkum DIY   RSS Kemenkum DIY
Laman Resmi
Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Daerah Istimewa Yogyakarta
Copyright © 2025 Pusat Data dan Teknologi Informasi
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


  twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

  Jl. Gedongkuning No. 146, Rejowinangun, Kec. Kotagede, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55171
PikPng.com phone icon png 604605   08112640146
PikPng.com email png 581646   kanwiljogja@kemenkum.go.id
PikPng.com email png 581646   kanwiljogja@kemenkum.go.id

Laman Resmi Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta
Copyright © 2025 Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Hukum RI