SLEMAN — Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY bersama Pemerintah Kabupaten Sleman akan menyelesaiakn regulasi mengenai penataan batas 61 kalurahan di wilayah Sleman. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tertib administrasi dan meningkatkan sinergi antarlembaga pemerintahan demi pelayanan publik yang lebih optimal.
Bupati Sleman, Harda Kiswaya menekankan pentingnya regulasi tersebut dalam menunjang ketertiban administrasi wilayah dan memperkuat kolaborasi antarpemangku kepentingan. Ia menilai bahwa kejelasan batas wilayah akan menjadi fondasi penting bagi pembangunan yang lebih terarah dan pelayanan yang merata.
"Regulasi ini sangat penting, tidak hanya untuk penataan wilayah, tetapi juga dalam mendukung terciptanya sinergi yang baik antarinstansi serta sebagai bagian dari langkah nyata mewujudkan pelayanan publik yang tertib dan berkeadilan," ujar Bupati Harda pada Senin (21/4/2025).
Ia juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kanwil Kemenkum DIY atas peran aktif dan dukungan yang selama ini telah terjalin. Menurutnya, Kemenkum memiliki peran penting, terutama dalam fasilitasi penyusunan regulasi daerah seperti rancangan peraturan daerah (raperda) maupun peraturan bupati (raperbup).
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto menegaskan komitmennya untuk terus mendukung proses penyusunan regulasi yang berkualitas dan aplikatif. Ia menyampaikan bahwa pihaknya siap memfasilitasi penyusunan raperbup yang secara spesifik mengatur batas dari 61 kalurahan di Kabupaten Sleman.
"Kami berkomitmen memberikan fasilitasi penuh dalam proses pembentukan regulasi ini. Raperbup tentang batas 61 kalurahan ini harus disusun dengan tepat, karena menyangkut kepastian hukum dan pelayanan kepada masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa setiap regulasi yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif dan mendukung kemaslahatan masyarakat," jelas Agung.
Melalui kerja sama erat antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Kanwil Kemenkum DIY, diharapkan proses penyusunan regulasi ini dapat segera rampung dan menjadi landasan hukum yang kokoh dalam penataan wilayah di Sleman.
