YOGYAKARTA – Dalam rangka memperkuat sinergi dan kolaborasi di bidang publikasi eksternal, Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY menggelar silaturahmi dengan Harian Jogja pada Kamis (23/1/2025). Acara yang berlangsung hangat ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antara institusi pemerintah dan media massa dalam mendukung glorifikasi layanan hukum kepada masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum DIY Agung Rektono Seto menyampaikan bahwa media memiliki peran strategis dalam mendukung penyebaran informasi yang tepat dan positif kepada masyarakat. Menurutnya, kerja sama ini tidak hanya soal komunikasi, tetapi juga tentang bagaimana informasi terkait kinerja kementerian hukum dapat tersampaikan dengan baik.
“Peran media eksternal sangat besar dalam glorifikasi kinerja Kementerian Hukum. Sinergi ini harus terus dibangun dan dijaga. Banyak layanan hukum yang perlu terus diglorifikasikan kepada masyarakat agar mereka semakin memahami hak dan kewajiban hukum yang berlaku,” ungkap Agung dalam sambutannya.
Agung menekankan pentingnya penguatan kerja sama ini, terutama untuk mendukung penyampaian informasi yang lebih luas terkait berbagai layanan hukum yang tersedia, seperti bantuan hukum, hak kekayaan intelektual, dan pelayanan imigrasi.
Sementara itu, Pimpinan Redaksi Harian Jogja Anton Wahyu Prihartono menyambut baik inisiatif tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Anton menyampaikan kesiapannya untuk berkolaborasi secara maksimal demi terciptanya pemberitaan yang konstruktif dan edukatif.
“Harian Jogja selalu siap berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kemenkumham DIY, untuk memberikan informasi yang kredibel dan bermanfaat kepada masyarakat. Kami percaya bahwa sinergi seperti ini akan memberikan dampak positif, baik bagi pemerintah maupun masyarakat luas,” ujar Anton.
Pertemuan tersebut diakhiri dengan diskusi ringan yang membahas langkah-langkah strategis untuk memaksimalkan sinergi antara Kemenkumham DIY dan Harian Jogja, termasuk rencana kerja sama dalam berbagai platform publikasi.
Melalui pertemuan ini, diharapkan hubungan yang erat antara institusi pemerintah dan media massa dapat semakin memperkuat fungsi komunikasi publik yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sadar hukum.
