YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY mengadakan rapat persiapan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tahun 2025. Rapat yang digelar pada Kamis (6/3/2025) ini dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY, Agung Rektono Seto, dan dihadiri oleh seluruh kelompok kerja (pokja) terkait.
Dalam rapat tersebut, Agung Rektono Seto mengungkapkan salah satu program unggulan yang akan dijalankan, yaitu glorifikasi layanan publik konsultasi melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok.
"Kami akan memanfaatkan platform media sosial untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kami. Masyarakat yang membutuhkan informasi atau konsultasi dapat mengikuti sesi live streaming yang akan kami adakan secara rutin. Dengan begitu, mereka bisa bertanya dan mendapatkan jawaban langsung dari mana saja," jelas Agung.
Program ini dirancang untuk meningkatkan transparansi dan kemudahan akses layanan publik, sekaligus mendekatkan institusi pemerintah dengan masyarakat. Melalui live streaming, masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor untuk mengajukan pertanyaan atau konsultasi. Cukup dengan mengikuti akun resmi Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY di Instagram atau TikTok, mereka dapat berinteraksi langsung dengan petugas yang berwenang.
Selain itu, Ketua Zona Integritas (ZI) Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY, Soleh Joko Sutopo, menekankan pentingnya inovasi dalam layanan publik sebagai bagian dari upaya menuju WBBM 2025.
"Glorifikasi layanan publik tidak hanya tentang meningkatkan kualitas, tetapi juga tentang memastikan bahwa layanan tersebut mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Media sosial menjadi salah satu solusi untuk menjawab tantangan ini," ujar Soleh.
Rapat ini juga membahas langkah-langkah strategis lainnya, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem pengawasan internal, dan optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Seluruh peserta rapat sepakat untuk bekerja secara kolaboratif dan berkomitmen penuh dalam mewujudkan target WBBM 2025.
Dengan diluncurkannya program layanan publik via media sosial ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY menunjukkan komitmennya untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi instansi pemerintah lainnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
