JAKARTA — Kementerian Hukum Republik Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam membangun birokrasi yang akuntabel dan berorientasi pada hasil. Hal ini tercermin dari peningkatan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2024 yang berhasil mencapai angka 78,32, naik dari 77,89 pada tahun sebelumnya. Dengan capaian tersebut, Kemenkumham kembali mempertahankan predikat “Sangat Baik” (BB) dan melampaui rata-rata nasional kementerian/lembaga yang berada di angka 72,73.
Peningkatan nilai SAKIP ini merupakan hasil dari sinergi lintas unit kerja di seluruh jajaran Kemenkumham, termasuk peran aktif Kantor Wilayah (Kanwil) di seluruh Indonesia. Sebagian besar unit kerja Kemenkumham telah menjalankan manajemen kinerja berbasis teknologi informasi, dengan pengukuran kinerja yang telah menyentuh hingga level eselon III/koordinator. Ini menunjukkan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga evaluasi kinerja telah dikelola secara sistematis dan terintegrasi.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto menyampaikan dukungan penuhnya terhadap implementasi SAKIP yang semakin matang dan berorientasi hasil. “Kami mendukung penuh penguatan implementasi SAKIP ini. Tidak hanya sebagai instrumen pelaporan, tapi juga sebagai alat strategis untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dan efektivitas kebijakan,” ujar Agung.
Namun demikian, Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP 2024 juga mencatat sejumlah catatan penting yang perlu menjadi perhatian bersama. Beberapa di antaranya adalah:
- Perencanaan kinerja belum sepenuhnya berbasis logical framework dan critical success factors, serta belum optimal dalam mengantisipasi isu-isu lintas unit kerja.
- Pengukuran kinerja melalui aplikasi e-SAKIP masih kurang maksimal dalam pengisian data dan belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan strategis atau sistem penghargaan (reward).
- Pelaporan kinerja dinilai masih perlu peningkatan dalam hal kedalaman analisis serta keterbukaan informasi kepada publik.
- Evaluasi internal belum secara konsisten menyajikan rekomendasi berbasis bukti yang kuat, dan belum dijadikan dasar utama dalam sistem reward and punishment.
Sebagai tindak lanjut atas catatan tersebut, Kemenkum RI telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029, yang akan menjadi panduan utama dalam mendorong reformasi birokrasi secara berkelanjutan. Strategi ini diarahkan untuk memperkuat integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, digitalisasi sistem monitoring dan evaluasi, serta penguatan budaya kerja yang adaptif terhadap perubahan.
Agung juga menyampaikan bahwa di tingkat daerah, Kanwil Kemenkum DIY akan terus mendorong penguatan akuntabilitas kinerja dengan pendekatan berbasis data dan dampak.
“Kami percaya bahwa birokrasi yang akuntabel adalah fondasi utama dalam menghadirkan layanan hukum yang berkualitas serta dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena itu, kami akan memperkuat evaluasi internal, meningkatkan kualitas analisis pelaporan, dan memastikan setiap kegiatan berdampak langsung pada masyarakat,” tegasnya.
Dengan pencapaian ini, Kemenkum RI menegaskan bahwa transformasi birokrasi bukan sekadar komitmen administratif, tetapi merupakan langkah nyata untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, efisien, dan berdaya saing tinggi. Ke depan, implementasi SAKIP tidak hanya ditujukan untuk mempertahankan predikat, tetapi menjadi landasan utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif, efektif, dan adaptif terhadap dinamika zaman.
