Yogyakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melaksanakan uji coba instrumen Pembaruan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2025 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) DIY. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa, (24/06/2025), di Ruang Rapat Kanwil Kemenkum DIY.
Uji coba ini merupakan bagian dari upaya Kementerian PANRB untuk memperbarui instrumen evaluasi kinerja pelayanan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023. Pembaruan ini bertujuan untuk menyesuaikan instrumen dengan dinamika dan keberagaman layanan publik, termasuk pelayanan publik secara umum, keterbukaan informasi publik, dan pengawasan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Tim Kementerian PANRB mengunjungi Kanwil Kemenkum DIY untuk uji coba pengisian, reviu, dan pemberian masukan atas instrumen PEKPPP 2025. Peserta dari Kanwil Kemenkum DIY diminta untuk mengisi beberapa formulir uji coba (F01, F02, dan F04) yang menguji pemahaman, memberikan tanggapan, serta melakukan penilaian bukti dukung. Diskusi dan validasi dilakukan bersama tim Kementerian PANRB untuk penyempurnaan instrumen.
Dalam diskusi, beberapa poin penting mengemuka:
* Forum Komunikasi Publik (FKP) dan Standar Layanan: Disoroti pentingnya FKP sebelum penetapan Standar Layanan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Kanwil Kemenkum DIY diharapkan dapat melengkapi data dukung terkait pelaksanaan FKP.
* Inovasi Pelayanan Publik: Kanwil Kemenkum DIY mempresentasikan inovasi berbasis teknologi informasi, salah satunya SIEMON yang membantu masyarakat memilih notaris terbaik di Yogyakarta. Kementerian PANRB menyoroti pentingnya dokumentasi pembangunan aplikasi, uji coba, dan pelibatan masyarakat dalam proses inovasi.
* Identifikasi Masalah dan Keterlibatan Masyarakat: Instrumen PEKPPP menuntut identifikasi masalah dan sumber aspirasi dari setiap inovasi, serta keterlibatan aktif masyarakat sebagai pemangku kepentingan.
* Anggaran dan Kualitas SDM: Dibahas mengenai alokasi anggaran khusus untuk pelayanan publik dan peningkatan kualitas SDM. Kanwil Kemenkum DIY menjelaskan bahwa kegiatan pelayanan publik terintegrasi dengan karakteristik Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL).
* Sarana dan Prasarana (Sarpras) serta Survei Kepuasan Masyarakat (SKM): Pentingnya perapian bukti dukung survei, termasuk pembahasan SKM Online Single.
Yudi Arto, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum DIY, menyatakan, "Kegiatan uji coba ini sangat penting bagi kami untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai instrumen PEKPPP 2025. Kami berharap masukan dari Kanwil Kemenkum DIY dapat memberikan kontribusi positif dalam penyempurnaan instrumen ini, sehingga evaluasi pelayanan publik ke depannya dapat lebih komprehensif dan akurat."
Uji coba ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi Kementerian PANRB dalam menyempurnakan instrumen PEKPPP 2025, demi tercapainya penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
