YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY kembali meneguhkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola sumber daya manusia (SDM) aparatur melalui pelantikan pejabat fungsional baru. Dalam upacara pelantikan yang berlangsung khidmat, tiga orang Analis SDM Aparatur Ahli Pertama dan satu orang Pranata Komputer Ahli Pertama resmi dilantik untuk menjalankan tugas di lingkungan Kanwil Kemenkum DIY.
Kepala Kanwil Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto dalam sambutannya menegaskan bahwa pelantikan pejabat fungsional bukan sekadar proses administratif, melainkan momentum penting untuk memperkuat profesionalisme dan kontribusi nyata ASN terhadap kemajuan organisasi. Ia menekankan bahwa setiap jabatan fungsional memiliki tanggung jawab spesifik yang berperan langsung dalam peningkatan kinerja instansi.
“Pelantikan ini adalah bentuk amanah. Setiap pejabat fungsional harus memahami perannya dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas. Analis SDM dan pranata komputer, misalnya, merupakan ujung tombak dalam memastikan tata kelola kepegawaian dan sistem informasi di Kemenkumham berjalan efektif, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman,” ujar Agung.
Lebih lanjut, Agung mengajak para pejabat yang baru dilantik untuk berkontribusi aktif dalam mewujudkan visi reformasi birokrasi di lingkungan Kemenkumham. Ia menilai bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pimpinan, tetapi juga oleh sinergi dan kinerja individu yang konsisten serta berintegritas tinggi.
Pelantikan pejabat fungsional ini juga sejalan dengan kebijakan sistem merit dalam manajemen ASN yang menjadi fokus utama Kemenkumham. Melalui sistem ini, penempatan jabatan dilakukan berdasarkan kompetensi, kinerja, dan kualifikasi, bukan semata-mata masa kerja. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta lingkungan kerja yang produktif, kompetitif, dan berorientasi hasil.
Dengan pelantikan ini, Kanwil Kemenkum DIY menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam membangun birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan berorientasi pada hasil, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi nasional yang dicanangkan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
