Yogyakarta, 29 Juli 2025 – Momentum penting bagi Kementerian Hukum RI ditandai dengan pembukaan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Tahun 2025. Kegiatan strategis ini diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kemenkum RI di BPSDM Hukum, dan akan berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 29 hingga 31 Juli 2025.
Dalam laporannya, Sekretaris Jenderal Kemenkum RI, Nico Afinta, pada Selasa (29/07/2025) menegaskan bahwa rakor ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian kinerja selama semester pertama dan merumuskan strategi percepatan untuk kinerja semester kedua. Nico Afinta merinci, indikator kunci yang menjadi fokus meliputi perbaikan sistem akuntabilitas kinerja, percepatan realisasi anggaran, serta peningkatan sinergi antarelemen unit kerja di seluruh lingkungan Kementerian Hukum RI.
Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, hadir secara langsung dan menyampaikan sambutannya. Beliau menekankan bahwa Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan layanan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu. Menteri Supratman menegaskan bahwa program ini selaras dengan mandat reformasi hukum nasional yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Hukum RI juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap kinerja seluruh jajaran, baik Unit Eselon I maupun Kantor Wilayah di seluruh Indonesia.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) DIY, Agung Rektono Seto, yang turut hadir dalam rakor tersebut, menyampaikan komitmen Kanwil DIY dalam mendukung penuh arahan Menteri.
"Kami di Kanwil Kemenkum DIY siap melaksanakan seluruh arahan dari Bapak Menteri," ujar Agung Rektono Seto. "Evaluasi kinerja semester pertama ini menjadi cermin bagi kami untuk terus berinovasi dan mempercepat realisasi program di semester kedua, khususnya dalam memberikan layanan hukum yang prima dan memastikan reformasi birokrasi berjalan sesuai harapan."
Poin penting yang disoroti dalam rakor ini adalah evaluasi capaian kinerja semester I serta rencana tindak lanjut percepatan kinerja di semester II Tahun 2025. Rakor ini diharapkan dapat menjadi momentum krusial dalam memastikan tercapainya target reformasi birokrasi, peningkatan layanan publik berbasis teknologi, serta pencapaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai target yang telah ditetapkan.
Turut hadir dalam kegiatan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY.
