YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Kemenkum DIY) terus berkomitmen dalam memperkuat peran strategis Analis Kebijakan di daerah. Hal ini tecermin dalam rapat koordinasi Sosialisasi Pedoman Pembentukan Tim Sekretariat Wilayah Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Ankum pada Rabu (11/03/2026).
Pertemuan ini menjadi langkah awal yang krusial untuk menyelaraskan pemahaman mengenai tugas dan fungsi Tim Sekretariat FKK, sekaligus memposisikan Pejabat Fungsional Analis Kebijakan sebagai pilar utama dalam memberikan rekomendasi kebijakan hukum yang berkualitas bagi organisasi maupun Pemerintah Daerah.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto, memberikan arahan agar Pimpinan Tinggi dan jajaran di wilayah proaktif dalam memperkuat eksistensi Analis Kebijakan. Salah satunya melalui penjajakan kerja sama yang lebih mendalam dengan Pemerintah Daerah guna memetakan isu-isu hukum dan kebijakan yang dapat dikolaborasikan.
"Terkait penguatan fungsi analis kebijakan, kita perlu merujuk pada kegiatan Legal Policy Hub yang telah dikembangkan oleh Badan Strategi Kebijakan (BSK). Pelajari bagaimana poin-poin tersebut dapat diimplementasikan di wilayah agar posisi analis kebijakan kita semakin kuat dalam proses pembentukan peraturan di daerah," tambah Agung.
Dalam rapat tersebut, Tim Sekretariat Wilayah mulai merancang agenda peningkatan kapasitas melalui kegiatan "Policy Talk" dengan tema "Pengantar Analisis Kebijakan Publik". Kegiatan yang direncanakan berlangsung secara hybrid ini akan melibatkan narasumber dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi hingga praktisi kebijakan publik yang ahli di bidangnya.
Selain itu, tim juga tengah berkoordinasi intensif dengan PIC BSK Pusat guna melakukan penyesuaian jadwal pelaksanaan FKK di wilayah agar persiapan dapat dilakukan secara lebih matang dan maksimal.
Sebagai satuan kerja berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kanwil Kemenkum DIY memastikan setiap tahapan pembentukan tim dan pelaksanaan program kerja FKK berjalan secara transparan dan akuntabel. Melalui Sekretariat FKK, diharapkan tercipta ruang diskusi yang lebih dinamis untuk menghasilkan analisis kebijakan hukum yang solutif bagi tantangan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
