
YOGYAKARTA – Rangkaian kegiatan patok banding (benchmarking) Inspektorat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) DIY memasuki hari kedua, Rabu (17/12/2025). Fokus utama pada hari kedua ini adalah pendalaman teknis serta peninjauan langsung terhadap praktik baik (best practices) implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang telah berjalan di lingkungan Kanwil Kemenkum DIY.
Setelah pada hari pertama dilakukan penyambutan resmi dan pemaparan umum, agenda hari kedua diisi dengan diskusi panel yang lebih spesifik. Tim dari Inspektorat BMKG menggali lebih dalam mengenai manajemen risiko, penguatan pengawasan internal, serta integrasi teknologi dalam pelaporan kinerja yang menjadi kunci keberhasilan Kanwil Kemenkum DIY dalam meraih predikat tata kelola yang baik.
Ketua Tim Pengelolaan Manajemen SDM dan Tata Usaha Kanwil Kemenkum DIY, Muhammad Arif Rohman, menjelaskan bahwa di hari kedua ini pihaknya lebih banyak berbagi mengenai strategi mitigasi risiko dalam pelayanan publik.
"Kami membedah bagaimana SPIP bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen hidup yang mengawal setiap proses bisnis di kantor wilayah. Pada hari kedua ini, diskusi menjadi sangat interaktif karena rekan-rekan dari BMKG melihat langsung proses verifikasi dan validasi data yang kami lakukan," ujar Arif.
Selain diskusi di ruang rapat, tim Inspektorat BMKG juga diajak melihat fasilitas pelayanan publik dan ruang kendali informasi untuk melihat bagaimana SPIP diimplementasikan guna menjamin kualitas layanan kepada masyarakat tetap terjaga dan akuntabel.
Kegiatan benchmarking ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata bagi BMKG dalam menyusun peta jalan penguatan reformasi birokrasi di instansi mereka. Kolaborasi antarinstansi pemerintah ini menjadi langkah strategis untuk saling mengadopsi inovasi demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan melayani.
Dengan berakhirnya kunjungan di hari kedua ini, diharapkan hubungan koordinasi antara Kanwil Kemenkum DIY dan Inspektorat BMKG semakin erat, terutama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di masa depan.



