
YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) D.I. Yogyakarta tengah mematangkan rangkaian agenda strategis di awal tahun 2026 yang berfokus pada perluasan akses keadilan dan pelindungan hukum bagi masyarakat pada Selasa (23/12/2025). Salah satu agenda utama yang menjadi prioritas adalah rencana peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang dijadwalkan akan dihadiri langsung oleh Menteri Hukum.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto, mengungkapkan bahwa koordinasi intensif terus dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur serta penyelarasan jadwal dengan pimpinan daerah.
Rencana peresmian Posbankum oleh Menteri Hukum saat ini diarahkan untuk dilaksanakan pada rentang waktu tanggal 8 hingga 9 Januari 2026. Mengingat pentingnya kegiatan ini bagi masyarakat Yogyakarta, Kanwil Kemenkum DIY secara proaktif menjalin komunikasi dengan Pemerintah Daerah DIY melalui Sekretaris Daerah (Sekda).
"Kami sedang mengoordinasikan jadwal silaturahmi dan rencana peresmian ini dengan menyiapkan surat kepada Sekda DIY. Untuk waktu pelaksanaan peresmian, kami akan menyesuaikan sepenuhnya dengan kepastian jadwal dari Bapak Gubernur agar sinergi pusat dan daerah berjalan optimal," ujar Agung.
Selain fokus pada akses bantuan hukum, Kanwil Kemenkum DIY juga terus memperkuat literasi Kekayaan Intelektual (KI) sebagai motor penggerak ekonomi kreatif di wilayah Yogyakarta. Upaya ini dilakukan melalui pendekatan kolaboratif dengan memperkenalkan Koperasi Merah Putih (KMP) sebagai wadah strategis.
"Salah satu misi utama kami ke depan adalah memperkenalkan kekayaan intelektual secara lebih luas melalui pemberdayaan UMKM. Melalui Koperasi MP, kami berkomitmen memfasilitasi produk hukum yang mampu memberikan pelindungan serta nilai tambah bagi produk-produk UMKM lokal di Yogyakarta," tegas Agung.
Rangkaian kegiatan ini diharapkan menjadi langkah pembuka tahun 2026 yang produktif dalam upaya memberikan kepastian hukum dan peningkatan kesejahteraan ekonomi berbasis hukum bagi seluruh masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H) Soleh Joko Sutopo dan Kepala Pelayanan Hukum Evy Setyowati Handayani.


