YOGYAKARTA — Dalam semangat memperkuat kolaborasi dan koordinasi lintas sektor, Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY hadir dalam kegiatan Silaturahim dan Penguatan Sinergi Antar Instansi Vertikal se-DIY yang dilaksanakan di Bank Indonesia Heritage Yogyakarta, Selasa (22/4/2025).
Acara ini dihadiri oleh pimpinan dan perwakilan dari berbagai instansi vertikal di wilayah DIY, dengan tujuan untuk menjalin hubungan antarlembaga yang lebih erat, memperkuat koordinasi, dan membuka ruang kolaborasi dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik.
Kepala Kanwil Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto menyambut baik terselenggaranya kegiatan ini. Ia menilai bahwa forum silaturahim seperti ini sangat penting sebagai ruang komunikasi informal yang dapat mempererat hubungan kerja sekaligus persaudaraan antarinstitusi pemerintah pusat di daerah.
“Acara ini bukan hanya mempererat tali silaturahim, tapi juga membangun sinergi yang positif dan produktif di antara instansi vertikal di DIY. Kolaborasi yang baik antarlembaga akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Agung.
Menurutnya, dengan terjalinnya hubungan yang harmonis antar instansi, setiap tantangan birokrasi bisa dihadapi dengan semangat kolaboratif, saling mendukung dalam menjalankan fungsi dan kewenangan masing-masing.
“Kami di Kanwil Kemenkum DIY percaya bahwa keberhasilan kerja pemerintah tidak bisa dilakukan sendiri. Sinergi adalah kunci, dan forum seperti ini menjadi pondasi untuk kerja sama jangka panjang yang saling menguatkan,” tambah Agung.
Acara ini juga menjadi wadah untuk bertukar informasi, menyamakan persepsi, dan membangun pemahaman bersama tentang isu-isu aktual yang dihadapi oleh instansi vertikal di wilayah Yogyakarta, termasuk dalam hal penegakan hukum, pengawasan, pelayanan publik, hingga kebijakan strategis nasional yang dijalankan di daerah.
Dengan hadirnya Kanwil Kemenkum DIY dalam kegiatan ini, diharapkan komunikasi antarinstansi vertikal semakin solid dan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional secara lebih efektif di tingkat daerah.
