Yogyakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) aktif mendampingi Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kementerian Hukum dan HAM dalam upaya pengumpulan data mendalam terkait dinamika paten di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Kegiatan penting ini berlangsung pada hari Senin, (14/04/2025), bertempat di Ruang Sentra Kekayaan Intelektual (KI) UMY.
Kunjungan tim BSK Kementerian Hukum, yang didampingi secara langsung oleh tim dari Kanwil Kemenkum DIY, disambut hangat oleh Agus Jamal, Kepala Divisi Inovasi dan Komersialisasi Produk UMY yang juga mengemban amanah sebagai ex officio Sentra KI UMY, beserta jajaran tim Sentra KI UMY.
Dalam suasana diskusi yang konstruktif, Bapak Agus Jamal menyampaikan sejumlah poin krusial terkait alur dan pengelolaan paten di UMY. Beliau secara khusus menyoroti harapan akan efisiensi waktu penyelesaian administrasi paten, dengan target ideal sembilan bulan. Lebih lanjut, beliau mengajukan pertanyaan mendasar mengenai implikasi yang mungkin timbul apabila proses pemeriksaan paten melampaui batas waktu tiga bulan.
Isu krusial terkait Sumber Daya Manusia (SDM) pemeriksa paten turut menjadi perhatian utama. Agus Jamal mengemukakan pertanyaan mengenai tantangan minimnya jumlah pemeriksa dan keterbatasan keahlian yang dimiliki, serta menjajaki kemungkinan pelibatan pemeriksa eksternal untuk mengatasi kendala tersebut.
Selain itu, beliau menyampaikan kendala signifikan terkait beban biaya pemeliharaan paten, terutama bagi inovasi yang belum berhasil dikomersialisasikan. Sebagai solusi, beliau mengusulkan pertimbangan penghapusan biaya pemeliharaan untuk paten-paten tersebut, meskipun mengakui adanya kompleksitas dalam pemenuhan persyaratan administrasi yang menyertainya.
Di penghujung diskusi, Agus Jamal menyinggung mengenai program percepatan paten yang saat ini dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), mengingat estimasi waktu penyelesaian selama sembilan bulan dianggap sebagai capaian yang cukup optimal.
Kegiatan pengumpulan data ini merupakan langkah strategis BSK Kementerian Hukum untuk memperoleh pemahaman komprehensif langsung dari lapangan terkait implementasi kebijakan kekayaan intelektual, khususnya dalam ranah paten. Data yang berhasil dihimpun diharapkan menjadi landasan penting bagi proses evaluasi dan perumusan kebijakan yang lebih adaptif dan efektif di masa yang akan datang, demi kemajuan ekosistem inovasi nasional.
