YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta merespons peluncuran aplikasi e-Monev Bappenas Generasi 4 pada Senin (13/4/2026). Tim Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum DIY mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut secara virtual dari Ruang Rapat Bagian TU dan Umum guna memastikan kesiapan teknis dalam penguatan akuntabilitas pelaporan kinerja di lingkungan Kanwil Kemenkum DIY.
Transformasi ke sistem terbaru ini memerlukan penyesuaian administratif yang sigap, mulai dari aktivasi email dinas bagi pejabat eselon I dan II hingga pemahaman mendalam mengenai tata cara penggunaan akun K4, K5, dan K8 sebelum memasuki masa pelaporan periode B03 tahun 2026.
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Yudi Arto, menekankan bahwa ketepatan waktu dalam pelaporan sangat bergantung pada kesiapan akses setiap satuan kerja. Yudi mengimbau agar seluruh operator dan pejabat terkait segera menyelesaikan aktivasi akun sebelum batas waktu pelaporan berakhir.
"Peluncuran e-Monev Bappenas Generasi 4 ini harus kita sikapi dengan kesiapan teknis yang matang. Melalui pemantauan virtual yang kita lakukan hari ini, saya berharap seluruh tim terkait dapat memastikan akun masing-masing telah siap sebelum pelaporan B03 dimulai. Aktivasi email dinas adalah langkah krusial yang tidak boleh ditunda agar koordinasi dan akses sistem berjalan tanpa kendala," tegas Yudi.
Selain itu,Yudi juga mengingatkan bahwa pemahaman terhadap sistem baru dapat ditingkatkan melalui kanal sosialisasi yang telah disediakan oleh pusat. "Kami mendorong seluruh tim terkait untuk mempelajari kembali panduan dan rekaman sosialisasi yang ada. Batas akhir pelaporan B03 adalah 30 April 2026, sehingga kita harus bekerja efektif agar seluruh data kinerja terinput dengan akurat dan tepat waktu sesuai arahan Biro Perencanaan," tambah Yudi.
Untuk mendukung kelancaran transisi ini, setiap satuan kerja diharapkan aktif memantau informasi lebih lanjut yang akan disampaikan melalui Surat Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi. Langkah akselerasi ini merupakan wujud nyata dari komitmen Kanwil Kemenkum DIY dalam mempertahankan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan mengedepankan transparansi dan profesionalisme dalam setiap pelaporan kinerja pembangunan nasional.
