YOGYAKARTA – Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej, menegaskan bahwa kerja bersama (teamwork) adalah kunci utama keberhasilan dalam membangun Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal tersebut disampaikan beliau dalam acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Hukum, Selasa (7/1/2025).
“Kunci utama keberhasilan ZI menuju WBK dan WBBM adalah kerja bersama. Bukan hanya kerja Menteri, Wakil Menteri, atau segelintir pegawai bahkan hanya dibebankan pada seseorang. Kolaborasi, sinergi, dan komitmen bersama dari seluruh elemen organisasi menjadi penentu pencapaian ini,” ujar Prof. Eddy di Graha Pengayoman Jakarta Selatan.
Pada tahun 2023, indeks reformasi birokrasi Kementerian Hukum (dahulu Kementerian Hukum dan HAM) berada di kategori BB (Sangat Baik). Namun, melalui upaya berkelanjutan dan pembenahan di berbagai sektor, indeks tersebut berhasil meningkat menjadi A (Memuaskan) pada tahun 2024. Capaian ini menjadi sorotan positif dan menunjukkan keberhasilan transformasi birokrasi yang signifikan.
Dalam kesempatan tersebut, Wamenkum Eddy juga menekankan pentingnya pencegahan korupsi melalui tiga langkah strategis berbasis integritas, akuntabilitas, dan transparansi diantaranya Manajemen Personil, Penguatan Sistem Pengawasan, dan Pengelolaan Risiko.
Prof Eddy menekankan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi tidak dapat dicapai tanpa komitmen terhadap tiga nilai utama: integritas, akuntabilitas, dan transparansi. Ketiga nilai ini menjadi landasan utama dalam membangun kepercayaan masyarakat dan menciptakan pemerintahan yang bersih.
Turut hadir secara langsung dalam penguatan tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum seluruh Indonesia. Tampak Kakanwil Kemenkum DIY Agung Rektono Seto bersama hadirin mengikuti acara tersebut.
